Ambroncius Ditahan Bareskrim, Pigai: Ikuti Saja Apa yang Dilakukan Polisi

Suara.com - Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai angkat bicara perihal penahanan Ketua Relawan Pro Jokowi-Maruf Amin (Pro Jamin), Ambroncius Nababan setelah menjadi tersangka kasus rasisme. Ambroncius ditahan Bareskrim Polri setelah mengunggah foto Pigai dan gorila. 

Menanggapi hal itu, Pigai menganggap penahanan Ambroncius sudah menjadi kewenangan polisi.

Pigai pun enggan menanggapi lebih dalam perihal penahanan Ambroncius lantaran bukan dirinya yang menbuat laporan. Ia hanya menyerahkan kepada polisi untuk proses hukum selanjutnya.

"Apa yang dilakukan polisi ikuti saja," kata Ambroncius kepada Suara.com, Kamis (28/1/2021).

Namun menurut Pigai, pernyataan rasis yang dilontarkan Ambroncius juga menyinggung masyarakat Papua, bukan hanya dirinya. Karena itu menjadi wajar apabila ada pihak yang melaporkan Ambrincius. Sebab Pigai berujar bukan cuma ia yang menjadi korban rasis.

"Kalau urusan Ambroncius itu apa yang dia lakukan itu ternyata dalam konteks hukum ini, dia sudah menghina Papua. Karena itu orang Papua merasa tersakiti melaporkan begitu," kata Pigai.

Ditahan

Penyidik Bareskrim Polri menahan Ambroncius Nababan usai yang bersangkutan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus penyebaran konten rasis terhadap mantan anggota Komnas HAM Natalius Pigai.

"Betul (sudah ditahan), mulai 27 Januari," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Slamet Uliandi di Jakarta seperti dilaporkan Antara, Rabu (27/1/2021).

Baca Juga: Resmi! Abu Janda Dilaporkan Polisi karena Hina Natalius Pigai soal Evolusi

Dijerat Pasal Berlapis

Penahanan itu, kata dia, agar tersangka tidak melarikan diri dan tidak menghilangkan barang bukti.

Penahanan terhadap Ambroncius berawal dari laporan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Barat terkait ujaran kebencian berbau SARA kepada Pigai.

Ambroncius dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 45A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Selain itu, Pasal 16 jo. Pasal 4 Huruf b Ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Pasal 156 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara.

Viral