Suara.com - Anggota Komisi II Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang mengatakan bahwa partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri pasca pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 setuju untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Pilkada. Evaluasi disebut diperlukan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan dan kualitas demokrasi.
Junimart menuturkan, evaluasi Pilkada yang dimaksud bukan mengarah kepada urgensi perubahan UU Pilkada. Melainkan lebih condong aspek pelaksanaan bukan substansi UU. Karena itu, ia menilai pelaksanaan Pilkada serentak lebih baik tetap digelar pada 2024.
"Karenanya lebih baik Pilkada serentak tetap diadakan pada tahun 2024 sesuai desain konsolidasi pemerintahan pusat dan daerah guna menjaga kesinambungan, kesesuaian jadwal antara Pileg, Pilpres serta Pilkada 2024," kata Junimart kepada wartawan, Kamis (28/1/2021).
Junimart memandang evaluasi terhadap UU Pemilu bisa dilakukan usai pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Terpenting menurutnya saat ini ialah fokus penanganan pandemi, bukan mengevaluasi aturan pemilihan yang ia nilai hanya menguras energi.
"Pemerintah dan DPR RI tidak perlu membuang-buang waktu, energi yang berpotensi pd ketegangan politik akibat seringnya perubahan UU Pemilu," kata dia.
"Lebih baik kita fokus mengurus rakyat agar segera terbebas dari Covid19. Setelah pelaksanaan Pilkada 2024 pokok terpenting yang ada tahap evaluasi, bukan perubahan undang-undangnya," Junimart menambahkan.
Berita Terkait
-
Sandiaga Disentil PDIP Gegara Ajak Lari, Jubir: Santai Aja, Jangan Lebay!
-
Putra Nababan: Sandiaga Cari Sensasi, Seolah Anggota Komisi X Tak Bisa Lari
-
Ajak Lari DPR Tapi Sepi, PDIP: Sandiaga Harusnya Sadar Cuma Pembantu Jokowi
-
PDIP Klaim Sudah Punya Nama Kandidat Pilkada DKI, Risma Kandidat Kuat?
-
Demokrat: Jangan Paksakan Pilkada 2024 Serentak untuk Jegal Calon Potensial
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU