Suara.com - Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua, mendukung rencana PT Freeport Indonesia melakukan vaksinasi Covid-19 secara mamdiri kepada karyawan dan keluarganya dalam upaya memutus mata rantai penularan virus.
Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob di Timika, Sabtu (30/1/2021) mengatakan manajemen Freeport saat ini sedang berupaya meminta izin dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk bisa mengadakan vaksinasi mandiri.
"Kalau memang itu bisa dilakukan tentu akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan percepatan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Mimika. Sehingga penularan Covid-19 di Mimika yang selama ini menjadi zona merah bisa segera diputus mata rantainya," kata John Rettob.
Ia berharap usulan Freeport untuk bisa melakukan vaksinasi mandiri di lingkungan perusahaan, maupun keluarga karyawan yang bermukim di Kota Timika bisa segera mendapatkan restu dari Kemenkes dan Satgas Covid-19 tingkat nasional.
"Kami memang terus berdiskusi soal ini bagaimana caranya untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Mimika. Sudah tentu kalu semua karyawan PT Freeport Indonesia dan perusahaan subkontraktornya serta keluarga mereka mendapat vaksin tentu memberi efek dan pengaruh yang sangat besar bagi Kabupaten Mimika," jelasnya.
Saat ini terdapat sekitar 15.000 karyawan permanen Freeport dan karyawan perusahaan subkontraktornya yang bermukim di wilayah dataran tinggi Mimika yaitu Tembagapura dan sekitarnya.
Sementara karyawan yang bermukim di wilayah dataran rendah yaitu Kuala Kencana, Pelabuhan Portsite Amamapare, Mile 39, termasuk keluarga karyawan yang berdomisili di Kota Timika diperkirakan mencapai jumlah 24 ribu jiwa.
Dengan jumlah jiwa yang sangat besar itu, kata John Rettob, maka upaya untuk melakukan vaksinasi mandiri di lingkungan PT Freeport sangat membantu memberikan perlindungan maksimal tidak saja bagi komunitas Freeport tapi juga masyarakat Mimika pada umumnya dari ancaman terpapar Covid-19.
"Kami tentu sangat mengapresiasi hal ini dan berharap perizinannya bisa segera diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan dan Satgas COVID-19 tingkat nasional," tuturnya.
Baca Juga: Penelitian 'Anjing Bernyanyi' di Pegunungan Papua Berlanjut
Mimika sendiri menargetkan 80 persen dari total populasi penduduknya yang mencapai jumlah sekitar 300.000 jiwa bisa menerima vaksinasi Covid-19.
Adapun jumlah kumulatif kasus Covid-19 di Mimika hingga 27 Januari 2021 sudah mencapai 4.159 kasus.
Dari jumlah kumulatif kasus itu, pasien sembuh sebanyak 3.689 orang dan kasus meninggal dunia sebanyak 38 orang. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Meski Ada Menkeu Purbaya, Bank Dunia Prediksi Ekonomi RI Tetap Gelap
-
Kritik Bank Dunia ke BUMN: Jago Dominasi Tapi Produktivitasnya Kalah Sama Swasta!
-
Harga Emas Naik Berturut-turut! Antam Tembus Rp 2,399 Juta di Pegadaian, Rekor Tertinggi
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
Terkini
-
Komisi IX DPR Gelar Rapat Tertutup Bareng Kemenaker Hari Ini, Bahas Apa?
-
Apa itu Etanol yang Mau Dicampurkan ke BBM oleh Pemerintah?
-
Sekolah Internasional NJIS Turut Diteror Bom, Pelaku Minta Tebusan USD 30 Ribu Via Kripto
-
Dicap Cacat Bawaan, Subhan Palal Penggugat Ijazah Bongkar 4 Unsur Gibran Melawan Hukum!
-
Sidang Praperadilan Nadiem Makarim Kembali Digelar, Kejagung Hadirkan Ahli Hukum dan Bawa Bukti Ini
-
KY 'Bedah' Vonis 1.631 Halaman Putusan Tom Lembong, Nasib Hakim di Ujung Tanduk?
-
Prediksi Cuaca Hari Ini 8 Oktober 2025: Waspada Hujan & Suhu Panas di Indonesia
-
Skandal Kuota Haji: KPK Buka Pintu Periksa Ulang Yaqut Cholil, Kebijakan 50-50 Disorot
-
Cak Imin Ditunjuk Prabowo Periksa Pesantren, Wakil Ketua DPR Cucun: Bukti Negara Hadir
-
Usai Periksa Eks Bendahara Amphuri, KPK Pertimbangkan Panggil Gus Yaqut