Suara.com - Aung San Suu Kyi, pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang memerintah Myanmar, telah ditangkap oleh militer, kata juru bicara partai tersebut.
Penangkapan itu terjadi di tengah ketegangan antara pemerintah sipil dan militer, yang memicu kekhawatiran akan adanya kudeta.
Dalam pemilu pada November tahun lalu, NLD memenangkan cukup kursi di parlemen untuk membentuk pemerintahan, namun militer menganggap pemungutan suara itu curang.
- Dikhawatirkan akan kudeta, militer Myanmar nyatakan 'akan mematuhi konstitusi'
- Partai Aung San Suu Kyi kembali menang dalam pemilu Myanmar
- Aung San Suu Kyi diprediksi memenangkan pemilu Myanmar, meski etnis Rohingya tidak dapat memberikan suara
Militer telah meminta pemerintah untuk menunda sidang parlemen, yang akan berlangsung pada hari Senin (01/02).
Juru bicara NLD, Myo Nyunt mengatakan kepada kantor berita Reuters via sambungan telepon bahwa Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya telah "dibawa" pada Senin (01/02) dini hari.
"Saya ingin memberitahu orang-orang kami untuk tidak menanggapi dengan gegabah dan saya ingin mereka bertindak sesuai dengan hukum," ujarnya, seraya menambahkan bahwa ia juga diperkirakan akan ditahan.
Saluran telepon dan koneksi internet terganggu di kota-kota besar Myanmar, sedangkan media pemerintah Myanmar, MRTV, mengalami masalah teknis dan tidak dapat melakukan penyiaran.
"Karena kesulitan komunikasi saat ini, kami dengan hormat ingin memberi tahu Anda bahwa program reguler MRTV dan Radio Myanmar tidak dapat disiarkan," kata Radio dan Televisi Myanmar dalam sebuah unggahan di halaman Facebook-nya.
Militer juga mendatangi rumah sejumlah menteri utama di beberapa daerah dan membawa mereka pergi, kata anggota keluarga.
Baca Juga: AS Desak Militer Myanmar Bebaskan Aun San Suu Kyi
Koresponden BBC Asia Tenggara, Jonathan Head, mengatakan ada banyak tentara di jalan-jalan ibu kota, Naypyitaw, dan kota utama, Yangon.
Ia menggambarkan apa yang terjadi di Myanmar terlihat seperti kudeta skala penuh, meskipun minggu lalu militer berjanji untuk mematuhi konstitusi yang dirancangnya lebih dari satu dekade lalu.
Konstitusi itu memang memberi wewenang untuk mengumumkan keadaan darurat, tetapi menahan para pemimpin politik seperti Suu Kyi adalah langkah yang provokatif dan sangat berisiko, yang mungkin akan ditentang keras, kata Jonathan Head.
Pada hari Sabtu (30/01), angkatan bersenjata Myanmar berjanji untuk mematuhi konstitusi karena kekhawatiran yang meningkat bahwa mereka bersiap untuk melakukan kudeta.
Apa yang terjadi dalam pemilu?
NLD memenangkan 83% kursi parlemen dalam pemilu yang digelar 8 November 2020 dalam apa yang disebut sebagai referendum atas pemerintahan sipil Suu Kyi.
Itu merupakan pemilu kedua sejak berakhirnya kekuasaan militer pada 2011.
Namun militer menolak hasil pemilu tersebut, dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terhadap presiden dan ketua komisi pemilihan.
Ketakutan akan kudeta meningkat setelah militer baru-baru ini mengancam akan "mengambil tindakan" atas dugaan kecurangan pemilu. Namun KPU membantah tuduhan tersebut.
Siapakah Aung San Suu Kyi?
Aung San Suu Kyi adalah putri pahlawan kemerdekaan Myanmar, Jenderal Aung San. Ayahnya tewas dibunuh ketika Suu kyi berusia dua tahun, tepat sebelum Myanmar memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948.
Suu Kyi pernah dianggap sebagai simbol hak asasi manusia - seorang aktivis berprinsip yang menyerahkan kebebasannya untuk menantang jenderal militer yang kejam yang memerintah Myanmar selama beberapa dekade.
Pada tahun 1991, ia dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian, saat masih dalam tahanan rumah, dan dielu-elukan sebagai "contoh luar biasa dari kekuatan yang tak berdaya".
Suu Kyi menghabiskan hampir 15 tahun di tahanan antara tahun 1989 dan 2010.
Pada November 2015, dia memimpin partai NLD meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum pertama Myanmar yang diperebutkan secara terbuka selama 25 tahun.
Konstitusi Myanmar melarangnya menjadi presiden karena ia memiliki anak yang merupakan warga negara asing. Tapi Suu Kyi, yang kini berusia 75 tahun, secara luas dipandang sebagai pemimpin de facto.
Namun, sejak menjadi penasihat negara Myanmar, kepemimpinannya ditentukan oleh perlakuan terhadap etnis minoritas Rohingya yang sebagian besar beragama Muslim di negara itu.
Pada 2017, ratusan ribu etnis Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh karena tindakan represi militer yang dipicu oleh serangan mematikan di kantor polisi di negara bagian Rakhine.
Mantan pendukung Suu Kyi di kancah internasional menuduhnya menutup mata terkait pemerkosaan, pembunuhan, dan kemungkinan genosida yang yang dialami etnis Rohingya. Sebab, Suu Kyi menolak mengutuk militer atas tindakan mereka atau mengakui laporan kekejaman terhadap etnis itu.
Beberapa orang awalnya berpendapat bahwa ia adalah seorang politikus pragmatis, mencoba untuk memerintah negara multi-etnis dengan sejarah yang kompleks.
Namun pembelaan pribadinya atas tindakan tentara di sidang Mahkamah Internasional pada tahun 2019 di Den Haag dipandang sebagai titik balik yang melenyapkan sedikit yang tersisa dari reputasi internasionalnya.
Di negaranya sendiri, bagaimanapun, "Nyonya", begitu Suu Kyi dikenal, tetap sangat populer di antara mayoritas umat Buddha yang memiliki sedikit simpati untuk etnis Rohingya.
Berita ini akan terus diperbarui.
Berita Terkait
-
Militer Myanmar Klaim Rebut Kembali Kota Perbatasan Strategis Dekat Thailand
-
Aung San Suu Kyi Pindah ke Tahanan Rumah Saat Krisis Politik Myanmar
-
Bertambah, Total Hukuman Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi Kini Jadi 33 Tahun Penjara
-
ASEAN Serukan Penghentian Pertempuran di Myanmar
-
Rangkaian Vonis Penjara Pengadilan Militer Myanmar
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT