-
Aung San Suu Kyi resmi dipindahkan dari penjara militer menuju status tahanan rumah.
-
Pihak keluarga meragukan kebenaran informasi tersebut karena ketiadaan bukti komunikasi secara langsung.
-
Langkah militer ini diduga merupakan upaya diplomasi untuk mengurangi tekanan dunia internasional.
Suara.com - Keputusan junta militer Myanmar memindahkan Aung San Suu Kyi ke tahanan rumah menandai babak baru krisis politik.
Langkah ini diambil di tengah desakan internasional dan konflik internal yang tak kunjung mereda di Myanmar.
Dikutip dari BBC, perpindahan ini memicu spekulasi mengenai upaya penguasa militer untuk memperbaiki citra buruk mereka di mata dunia.
Kondisi kesehatan tokoh demokrasi berusia 80 tahun tersebut menjadi kekhawatiran utama selama masa penahanan berlangsung.
Status barunya ini diharapkan menjadi titik awal proses negosiasi politik yang selama ini mengalami kebuntuan.
Kim Aris selaku putra kandung menyatakan keraguan besar atas kebenaran informasi yang dirilis media pemerintah.
Hingga saat ini belum ada bukti fisik yang meyakinkan mengenai keberadaan terkini peraih Nobel Perdamaian itu.
Foto yang beredar di media massa diklaim merupakan dokumentasi lama yang diambil pada tahun 2022.
"Saya berharap ini benar. Saya masih belum melihat bukti nyata yang menunjukkan bahwa dia telah dipindahkan," kata Kim Aris.
Baca Juga: Timnas Myanmar U-17 Tundukkan Thailand 1-0, Puncaki Klasemen Grup B Piala AFF U-17 2026
Belum adanya akses komunikasi langsung membuat pihak keluarga tetap bersikap skeptis terhadap pengumuman militer tersebut.
"Jadi, sampai saya diizinkan berkomunikasi dengannya, atau seseorang dapat memverifikasi kondisinya dan keberadaannya secara independen, maka saya tidak akan mempercayai apa pun," tegas Kim Aris.
Tim kuasa hukum Suu Kyi juga mengaku belum mendapatkan pemberitahuan resmi mengenai perpindahan status klien mereka.
Selama lebih dari tiga tahun, pengacara dilarang bertemu langsung dengan pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi itu.
Komunikasi keluarga bahkan telah terputus total sejak dua tahun terakhir akibat pembatasan ketat militer.
Ketiadaan transparansi ini memperkuat dugaan adanya motif politik tertentu di balik pengumuman mendadak tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
PAM Jaya Siapkan Ribuan Toren Gratis, Warga Jakarta Diminta Tak Tunggu Kemarau Datang
-
Kerry Dibebani Rp13,4 Triliun, Pengacara Sebut Hakim Pakai Analisis LSM yang Tak Berwenang
-
Putusan Banding Dianggap Janggal, Kerry Riza Ajukan Kasasi ke MA
-
Kepercayaan Polri Tembus 82,4 Persen, Habiburokhman: Jangan Puas Diri, Terus Berbenah
-
Prabowo Tanya Akademisi: Kenapa 81 Tahun RI Tidak Bisa Bikin Mobil Buatan Sendiri?
-
Sikat Parkir Liar di Cawang, 250 Personel Gabungan Derek Mobil yang Nekat Bandel!
-
Perempuan Didorong Jadi Aktor Utama Ekonomi Restoratif, Tak Lagi Sekadar Penerima Manfaat
-
Terkuak! Ini Pemicu Longsor Petamburan: Dari Abrasi Kali BKB hingga Bangunan di Sempadan
-
Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli Mundur! 1,3 Juta Anggota ORI Kompak Tinggalkan Partai
-
Prabowo Singgung Kegaduhan Usai Pemilu, Istana Langsung Klarifikasi