Pada tahun 1991, Aung San Suu Kyi menerima Penghargaan Nobel Perdamaian atas perjuangannya dalam memajukan demokrasi di negaranya tanpa menggunakan kekerasan dalam menentang kekuasaan rezim militer.
Kemudian dirinya dibebaskan secara resmi oleh junta militer Myanmar pada tanggal 13 November 2010 setelah mendekam sebagai tahanan rumah selama 15 tahun dari 21 tahun masa penahanannya sejak pemilihan umum tahun 1990 silam.
Pada tanggal 6 Juli 2012, Aung San Suu Kyi mengumumkan di website Forum Ekonomi Dunia bahwa dirinya ingin mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu Myanmar tahun 2015. Namun, konstitusi yang berlaku membuatnya terjegal untuk meraih kursi kepresidenan karena dirinya adalah janda dan ibu dari orang asing.
Sebelum pemilu, Suu Kyi mengumumkan bahwa meskipun dirinya secara konstitusional dilarang menjadi presiden, namun dirinya akan memegang kekuasaan nyata dalam setiap pemerintahan yang dipimpin NLD.
Pada tanggal 30 Maret 2016, dirinya mengambil alih peran Menteri Luar Negeri, Menteri Kerumahtanggaan Presiden, Menteri Pendidikan dan Tenaga Listrik dan Menteri Energi di pemerintahan Presiden Htin Kyaw dan kemudian memisahkan Kementerian Pendidikan dan Tenaga Listrik dan Energi. Selain itu, Presiden Htin Kyaw juga menciptakan posisi yang disebut State Counsellor (setara dengan Perdana Menteri) untuk Aung San Suu Kyi.
Sosok Aung San Suu Kyi memang selalu jadi perhatian dalam dinamika politik di Myanmar. Nyatanya, ditangkap dan ditahan oleh militer bukan baru kali ini saja dialami oleh Aung San Suu Kyi.
Demikian profil Aung San Suu Kyi, penasihat negara Myanmar yang ditangkap militer. Semoga kondisi politik Myanmar segera pulih.
Kontributor : Rishna Maulina Pratama
Baca Juga: Hentikan Ketegangan, PBB Imbau Militer Myanmar Hormati Hasil Pemilu
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT