Presiden Joe Biden Kritik Kudeta Militer Myanmar, Ancam akan Berikan Sanksi

Suara.com - Joe Biden mengkritik kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar dan berjanji bahwa Amerika Serikat akan selalu membela dan mendukung demokrasi dan menjatuhkan sanksi.

Menyadur Sky News, Selasa (2/2/2021) Presiden AS menyampaikan kritikannya setelah militer Myanmar menahan Aung San Suu Kyi bersama dengan pejabat senior lainnya.

Joe Biden juga mengancam akan menjatuhkan sanksi baru kepada negara tersebut, setelah dicabut selama satu dekade terakhir karena kemajuan demokrasi yang telah dibuat.

"Dalam demokrasi, kekerasan tidak boleh berusaha untuk mengesampingkan keinginan rakyat atau berusaha untuk menghapus hasil pemilihan yang kredibel." jelas Joe Biden dalam sebuah pernyataan.

"Selama hampir satu dekade, rakyat Burma telah terus bekerja untuk menetapkan pemilihan umum, pemerintahan sipil, dan transfer kekuasaan secara damai. Kemajuan itu harus dihormati." tegasnya.

Biden juga mengimbau masyarakat internasional untuk "menekan militer agar segera melepaskan kekuasaan yang telah mereka rebut, membebaskan para aktivis dan pejabat yang telah mereka tangkap, mencabut semua pembatasan telekomunikasi, dan menahan diri dari kekerasan terhadap warga sipil".

"Amerika Serikat memperhatikan orang-orang yang berdiri bersama rakyat Burma (Myanmar) di saat-saat sulit ini. Kami akan bekerja dengan mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung pemulihan demokrasi dan supremasi hukum, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab untuk membatalkan transisi demokrasi Burma." jelas Biden.

"Amerika Serikat akan membela demokrasi di mana pun ia diserang." tegas Biden.

Perserikatan Bangsa-Bangsa khawatir kudeta itu akan memperburuk situasi bagi ratusan ribu Muslim Rohingya yang masih berada di negara bagian Rakhine setelah militer melakukan tindakan keras pada 2016.

Baca Juga: Profil Aung San Suu Kyi, Penasihat Negara Myanmar Ditangkap Militer

"Ada sekitar 600.000 orang Rohingya yang tetap di Negara Bagian Rakhine, termasuk 120.000 orang yang dikurung di kamp, mereka tidak dapat bergerak bebas dan memiliki akses yang sangat terbatas ke layanan kesehatan dan pendidikan dasar.

"Jadi ketakutan kami adalah bahwa peristiwa tersebut dapat membuat situasi menjadi lebih buruk bagi mereka." Juru bicara PBB Stephane Dujarric.

Inggris telah memanggil duta besar Myanmar di London setelah Boris Johnson ikut mengutuk kudeta. "Suara rakyat harus dihormati dan para pemimpin sipil dibebaskan." jelas Perdana Menteri Inggris.

Kantor Luar Negeri Inggris mengatakan kepada duta besar Kyaw Zwar Minn bahwa "Inggris akan bekerja dengan mitra dan memastikan kembalinya demokrasi secara damai".

Perdana Menteri juga memperingatkan warganya yang berada di Myanmar untuk menjaga keamanan dan tetap tinggal di rumah.