Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengurangi kabar bohong atau hoaks selama masa pandemi Covid-19.
Koordinator Pengendalian Konten Internet Ditjen Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Anthonius Malau mengatakan salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menjadi "polisi hoaks" di lingkungan pribadi.
"Marilah kita menjadi polisi hoaks di grup WhatsApp atau di grup Telegram yang bersifat privat itu, mari kita menjadi polisinya," kata Malau dalam jumpa pers virtual, Selasa (2/2/2021).
Masyarakat juga bisa melaporkan kabar hoaks kepada Kominfo untuk ditindaklanjuti verifikasi kebenarannya.
"Ketika ada suatu konten yang tersebar di grup WA atau grup Telegram itu kita jangan langsung percaya, kalau meragukan mari kirimkan konten tersebut ke Kominfo atau ke kanal yang tersedia atau ke pemerintah daerah Dinas Kominfo juga bisa," ucapnya.
Kominfo sendiri mencatat ada 1.402 kabar bohong atau hoaks terkait pandemi Covid-19 yang beredar di masyarakat selama satu tahun sejak 23 Januari 2020 sampai 1 Februari 2021 yang tersebar di 2.242 platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube.
Malau menyebut 104 orang (66 laki-laki dan 38 perempuan) penyebar hoaks covid-19 ditindaklanjuti ke ranah hukum pidana dengan rincian 17 tersangka ditahan, dan 87 tidak ditahan.
Selain itu, Malau mengungkapkan ada sebanyak 97 hoaks terkait vaksin Covid-19 yang ditemukan Kominfo.
"Sampai dengan 1 februari ada 97 hoaks tentang vaksin covid-19 tersebar di 280 platform media sosial, facebook tetap tertinggi, lalu Instagram, Twitter, YouTube, dan Tiktok," lanjutnya.
Baca Juga: Kominfo: Ada 1.402 Hoaks Covid-19, Paling Banyak di FB
Dia meminta seluruh masyarakat untuk terus waspada dan tidak mudah terpengaruh terhadap berita atau kabar yang belum dipastikan kebenarannya dengan melakukan cek dan ricek sebelum mengambil tindakan.
Berita Terkait
-
Kominfo: Ada 1.402 Hoaks Covid-19, Paling Banyak di FB
-
CEK FAKTA: Minum Teh Batang Lada Ampuh Sembuhkan Virus Corona
-
Kasus Pelajar SMP Sebut Dokter dan Perawat Goblok, Buang Hand Sanitizer
-
Deretan Video dr Tirta Semprot Covidiot Sebar Hoaks dan 4 Berita SuaraJogja
-
Heboh Foto Bayi Tewas karena Vaksin Covid Sinovac, Pemerintah: Hoaks!
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban