Senior Demokrat: Era AHY, Calon Kepala Daerah Ditentukan DPP, Kader Kecewa

Suara.com - Politikus senior Partai Demokrat Ahmad Yahya buka-bukaan terkait adanya isu kekecewaan kader di daerah terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum partai.

Yahya mengklaim, banyak kebijakan yang baru diadakan pada era kepemimpinan AHY dan dinilai menyusahkan kader-kader PD di daerah.

"Pertama, senior Demokrat menerima aduan bahwa dalam kepemimpinan AHY, DPP meminta serta memungut iuran dari setiap fraksi DPD dan DPC. Itu menambah beban partai di daerah," kata Yahya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/2/2021).

Dia mengungkapkan, pemungutan iuran itu tak pernah ada pada era kepemimpinan ketua umum PD sebelumnya, mulai dari Budi Santoso, almarhum hadi Utomo, maupun Anas Urbaningrum.

Selain iuran, kata dia, senior Demokrat juga menerima keluhan kader PD di daerah terkait penentuan calon kepala daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten ataupun kota.

"Kalau era-era sebelumnya, yang menentukan calon kepala daerah itu diserahkan ke pengurus DPD dan DPC. Tapi sekarang ditarik ke DPP," kata Yahya.

Sentralisasi penentuan calon kepala daerah seperti itu, kata Yahya, tidak memerhatikan usulan ataupun aspirasi daerah. 

"Khususnya aspirasi dari tingkat kota atau kabupaten."

Demokrasi semu

Baca Juga: Natalius Bela AHY: Saya Minta Rakyat Sabang-Merauke Jaga Aset Terbaik Ini

Yahya menuturkan, keluhan-keluhan seperti itu telah didengar dan dikaji oleh para pendiri serta senior PD. 

"Ada pula keluhan soal kongres Demokrat Maret 2020, yang menetapkan AHY sebagai ketua umum," kata dia.

Kader-kader di daerah, kata dia, menilai Kongres PD 2020 menghasilkan demokrasi semu, cacat hukum, karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

"Tidak memenuhi tata cara Kongres partai, tidak ada LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban), terkesan kongres jadi-jadian, pengangkatan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dipaksakan," ujarnya.

Dia mengatakan, harapan kader Demokrat secara umum menginginkan adanya perubahan lebih baik ke depan.

"Kader ingin Demokrat kembali menjadi partai besar, serta kesan negatif sebagai parpol ekslusif dan milik keluarga harus dihilangkan."

Ahmad Yahya menjelaskan, harapan kader Demokrat secara khusus adalah tantangan meningkatnya ambang batas parlemen menjadi 7 persen.

Namun faktanya, perolehan suara partai tersebut dalam dua kali pemilu terakhir terus menurun.

"Fakta lain adalah hasil pilkada banyak yang gagal sehingga kader Demokrat di daerah berharap dapat dipimpin figur yang sudah matang, memiliki ekstra kemampuan kepemimpinan, pengalaman dan ketokohan untuk mengembalikan kejayaan Demokrat seperti di tahun 2009," ujarnya.