Suara.com - Pasangan Orient Riwu Kore-Thobias Uly yang diusung Partai Demokrat dan PDI Perjuangan telah dinyatakan KPU sebagai bupati dan wakil bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, terpilih hasil pilkada 2020. Tetapi sekarang, posisi mereka menjadi sulit dan terancam karena masalah kewarganegaraan Orient Riwu Kore yang disebutkan masih berstatus warga Amerika Serikat.
Orient Riwu Kore-Thobias Uly meraih 48,3 persen suara pada pilkada. Perolehan suara itu mengungguli suara yang diraih pasangan petahana Nikodemus NRihiHeke-YohanisYly Kale dan pasangan Takem Irianto Radja Pono-Herman Hegi Radja.
Sesungguhnya sebelum penetapan menjadi bupati terpilih, Bawaslu sudah mengingatkan KPU agar jangan terburu-buru memutuskan sampai didapatkan kepastian dari penyelidikan terhadap isu kewarganegaraan ganda Orient Riwu Kore.
Awal Januari 2020, Bawaslu mengirimkan surat ke Kedutaan Besar AS mengenai kewarganegaraan Orient Riwu Kore-Thobias Uly, dan baru awal Februari didapatkan konfirmasi bahwa Orient Riwu Kore masih berstatus warga AS.
Orient Riwu Kore merupakan kader PDI Perjuangan.
Isu kewarganegaran Orient Riwu Kore diakui Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani sudah muncul sejak masa penjaringan kandidat.
"Isu kewarganegaraan ini sudah sempat berhembus diawal penjaringan dan terdeteksi oleh Bappilu Partai Demokrat," kata Kamhar, Rabu (3/2/2021).
"Karenanya kami menindaklanjuti dan meminta klarifikasi kepada Jefri Riwukore yang merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi NTT mengingat proses penjaringan yang kami lakukan secara berjenjang mulai dari DPC untuk pilkada kabupaten dan kota."
Diakui pula, ketika itu, dalam proses penjaringan, Partai Demokrat lebih fokus mendalami kadernya sendiri, Thobias Aly.
Baca Juga: Profil Orient P Riwu Kore, Punya Anak Sniper Tentara Amerika
Sedangkan pendalaman Orient Riwu Kore lebih dipercayakan kepada PDI Perjuangan karena dia kadernya.
"Setelah mendapat penjelasan dari Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi NTT tentang prospek koalisi PDIP dan Partai Demokrat pada pilkada Sabu Raijua termasuk penjelasan kewarganegaraan Orient Riwu Kore yang tak ganda, maka Bappilu mengajukan permohonan rekomendasi kepada Mas Ketum AHY," ujar Kamhar.
Setelah sekarang terungkap status kewarganegaraan Orient Riwu Kore, Partai Demokrat menyatakan akan mengikuti peraturan pilkada.
"Tentunya dengan tetap memperhatikan hak-hak hukum dari yang bersangkutan," kata Kamhar.
Orient Riwu Kore sebelum maju ke pilkada bekerja di Amerika Serikat dan tinggal di sana.
Mestinya jadi tamparan KPU
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
Terkini
-
Usut Kasus Korupsi Haji, KPK Periksa Ketua Bidang Ekonomi PBNU
-
5 Daerah Jakarta Masuk Kategori Siaga Banjir, Pompa Kali Asin Sempat Tembus Level Merah!
-
Jakarta Tenggelam Lagi, Modifikasi Cuma Solusi 'Semu', Infrastruktur Biang Keroknya?
-
Tantangan Rencana Rehabilitasi Pascabencana di Sumut: Banyak Rumah Rusak Tak Masuk Kriteria Bantuan
-
Giliran Ancaman Banjir Rob Hantui Pesisir Jakarta hingga 20 Januari
-
Kemenag Buka Penerimaan Murid Baru Madrasah 2026/2027, Bisa Daftar Online
-
Gaya Gibran Saat Kunker ke Papua: Kalungkan Noken dan Disambut Tari Tifa di Biak
-
Negara Nyaris Tekor Rp60 Miliar, KPK Bongkar Skandal 'Main Mata' Petugas Pajak Jakut
-
Waspada! Tol Bandara Soetta Tergenang Pagi Ini, Lalu Lintas Macet Merayap
-
Tak Lagi Tampilkan Tersangka, KPK Diminta Seimbangkan Transparansi dan HAM