Suara.com - Epidemiolog Dicky Budiman mengapresiasi pemerintah bersedia menerima saran dari para ahli menyangkut penanganan pandemi Covid-19. Kemarin, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengundang para epidemiolog untuk rapat secara virtual.
"Saya impress apresiasi undangannya Pak Luhut juga terbuka menerima saran, banyak saran yang sebetulnya sudah banyak di media ya, saya dan Pak Pandu (epidemiolog) saling melengkapilah dan ada di media selama ini, tidak ada yang relatif baru, hanya menegaskan saja sehingga yang paling penting adalah respon pemerintah terhadap masukan ini," kata Dicky kepada Suara.com, Jumat (5/2/2021).
Dia berharap ada perubahan setelah berlangsung pertemuan dengan para ahli.
Kesediaan pemerintah menerima saran dalam mengatasi pandemi Covid-19 merupakan harapan banyak ahli.
Dicky mengatakan seluruh epidemiolog menyarankan pemerintah lebih masif melakukan kewajiban testing, tracing, dan treatment, sekaligus membatasi mobilitas penduduk.
"Kita sudah waktunya respon cepat, dalam seminggu ini sudah terlihat mana prioritasnya oleh pemerintah, terutama deteksi kasus secara aktif ya dengan penguatan testing tracing," kata dia.
Selain itu, para ahli meminta pemerintah memikirkan ulang skema vaksinasi mandiri oleh swasta; kemandirian suplai rapid test antigen hingga APD berbasis produk lokal, jaga batas wilayah dari kasus impor, lindungi nakes dan pekerja pelayan publik, hingga meminta komitmen pemerintah agar fokus mengendalikan kesehatan.
Pandemi Covid-19 telah menginfeksi 1.123.105 orang Indonesia sejak pertamakali diumumkan pada Maret 2020, 174.798 orang di antaranya masih dalam perawatan, 917.306 orang sembuh, dan 31.001 orang meninggal dunia.
Baca Juga: Peneliti Tengah Kembangkan Antivirus dari Tumbuhan untuk Obati Covid-19
Berita Terkait
-
Toba Pulp Lestari Dituding Biang Kerok Bencana, Ini Fakta Perusahaan, Pemilik dan Reaksi Luhut
-
Mendagri: Digitalisasi Bantuan Sosial Dibutuhkan untuk Ketepatan Sasaran Penyaluran
-
Bantahan Keras Jimly untuk Luhut: Bandara IMIP Ancam Kedaulatan, Pintu Masuk TKA Ilegal
-
Luhut Bantah Keras! Tegaskan Tak Punya Kaitan Apapun dengan PT Toba Pulp Lestari
-
Bertemu Luhut di Istana, Prabowo Setuju Bikin 'Bank Harta Karun' Hayati, Apa Fungsinya?
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri