Suara.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjanjikan subsidi uang kuliah hingga Rp 2,4 juta dan biaya hidup Rp 700 ribu per bulan bagi mahasiswa peserta program Kampus Mengajar yang mau mengajar pelajar sekolah dasar di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam mengatakan, selain subsidi dan biaya hidup, ada pula keuntungan mendapatkan konversi SKS sampai dengan 12 SKS.
"Selama mengikuti program ini adik-adik mahasiswa mendapat bantuan biaya hidup sebesar Rp 700 ribu per bulan, serta juga bantuan uang kuliah senilai paling tinggi 2,4 juta rupiah tergantung pada perguruan tinggi adik-adik sekalian," kata Nizam dalam jumpa pers virtual, Selasa (9/2/2021).
Nizam menyebut bantuan ini akan diberikan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) selama program Kampus Mengajar berjalan yakni satu semester, tapi tidak berlaku bagi mahasiswa yang sudah terdaftar sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
Selain mahasiswa, Nizam menyebut dosen yang membimbing mahasiswa mengajar pelajar di daerah 3T juga akan mendapatkan insentif, namun ia tak menyebut besarannya.
"Serta juga bagi dosen pendamping akan diberikan insentif, serta kita berikan untuk pembimbing kegiatan bagi dosen," katanya.
Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengajak mahasiswa untuk turun ke daerah 3T membantu pelajar SD pembelajaran jarak jauh atau belajar online saat pandemi Covid-19 agar tidak ketinggalan pelajaran.
"Saya mengajak mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk beraksi, berkolaborasi dan berkreasi selama 12 minggu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar, terutama yang di daerah 3T," kata Nadiem.
Mahasiswa bisa mendaftarkan diri secara online melalui laman ringkas.kemdikbud.go.id/KampusMengajar2021, syarat utamanya mahasiswa semester lima dan seterusnya.
Baca Juga: Mendikbud Nadiem Utus 15 Ribu Mahasiswa Bantu Pelajar Belajar Online
Setelah pendaftaran mahasiswa akan diseleksi. Hasil seleksi akan diumumkan pada pertengahan Maret 2021.
Dari pertengahan Maret hingga 21 Maret 2021, mahasiswa terpilih akan mendapatkan pembekalan lalu menjalani tugas mulai dari 22 Maret 2021 hingga 25 Juni 2021.
Berita Terkait
-
Mendikbud Nadiem Utus 15 Ribu Mahasiswa Bantu Pelajar Belajar Online
-
Nadiem Makarim Unggah Foto Tedhak Siten Anaknya, Warganet Malah Minta Kuota
-
Kemendikbud Luncurkan Program Sekolah Penggerak, Ini Cara Daftarnya
-
Transformasi Pendidikan, Kemendikbud Luncurkan Program Sekolah Penggerak
-
PGRI Kritik Kemendikbud, Minta Tak Bikin Komentar yang Meresahkan Guru
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha