Suara.com - Pemerintah dinilai harus berhati-hati ketika melibatkan 10 ribu prajurit TNI untuk menjadi petugas vaksinator demi mempercepat program vaksinasi Covid-19.
Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan, gagasan ini tidak masalah, namun setiap prajurit harus mendapatkan pelatihan yang ketat sebelum bertugas menjadi vaksinator.
"Latihan sertifikasi dan supervisinya harus baik agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, sekecil apapun harus dihindari, saya yakin TNI-Polri sebagai organisasi yang disiplin akan memberikan prajurit terbaiknya," kata Dicky saat dihubungi Suara.com, Kamis (11/2/2021).
Selain TNI, Dicky juga mengusulkan pemerintah menggandeng sejumlah organisasi masyarakat yang memiliki bidang kesehatan.
"Seperti NU, Muhammadiyah, LDII, mereka punya SDM kesehatan yang bisa dimanfaatkan termasuk organisasi Kristen, Yayasan Buddha Tzu Chi dan lainnya, pengaturannya harus merujuk pada undang-undang," sebutnya.
Meski begitu, Dicky berpesan agar saat bertugas harus ada dokter sebagai penanggung jawab yang mengawasi kinerja para vaksinator bantuan ini.
"Nanti Dinkes kabupaten/kota yang akan menjadi koordinator suapaya efektif, jangan bergerak sendiri, jadi setiap 10 perawat itu ada seorang dokter sebagai supervisornya," tegasnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan saat ini TNI telah memiliki 1.008 vaksinator terverifikasi dan akan meningkatkan jumlah tersebut dengan melatih 10.000 vaksinator baru.
"TNI akan segera melaksanakan pelatihan TOT (Training of Trainer) bagi 10.000 Vaksinator yang akan disebar di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan vaksinator Covid-19,” kata Panglima Hadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/2/2021).
Baca Juga: 10 Ribu Tentara Bakal Jadi Vaksinator Covid-19, Ini Kata Panglima TNI
Selain itu TNI akan mengerahkan 27.866 Babinsa, 1.768 Babinpotmar, dan 102 Babinpotdirga di 7 provinsi di Jawa-Bali untuk mengawal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Jawa-Bali.
Menteri Kesehatan Budi Sadikin berharap para tracer, vaksinator, dan petugas penegak prokes dari TNI ini bisa turut membantu penanganan pandemi Covid-19.
Berita Terkait
-
Event Modifikasi di Masa Pandemi Covid-19 Bertumpu Pada Sektor Digital
-
CDC: Masker yang Pas Bisa Lindungi Diri dari Covid-19 Sampai 95 Persen
-
Evaluasi Kaltim Steril; Kasus Covid Turun di Akhir Pekan, Senin-Selasa Naik
-
Tiga Hari Terakhir, Kasus Positif Covid-19 Balikpapan Melandai
-
Said Didu Soroti Pidato Prabowo Soal Siap Berkorban dan 4 Berita SuaraJogja
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 5 HP Murah RAM 8 GB Memori 256 GB untuk Mahasiswa, Cuma Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
- 5 Sunscreen Terbaik Mengandung Kolagen untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- 8 Lipstik yang Bikin Wajah Cerah untuk Ibu Rumah Tangga Produktif
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Siswa Mengadu soal Perundungan di Sekolah, Wagub Rano Karno Janji Usut Tuntas
-
Mendagri Harap Karang Taruna Jadi Motor Penggerak Perubahan Desa
-
Tak Terima Jadi Tersangka, Kakak Hary Tanoe Kembali Ajukan Praperadilan Lawan KPK
-
Hadiri Acara 50 Tahun Kemerdekaan Republik Angola, Mendagri: Kehormatan Besar bagi Rakyat Indonesia
-
KUHAP Baru Disahkan, Ahli Peringatkan 'Kekacauan Hukum' Januari 2026: 25 Aturan Pelaksana Belum Siap
-
Kasus Kekerasan di Jakarta Melonjak, Anak-anak Jadi Korban Paling Dominan
-
LBH Jakarta Tegaskan Judicial Review KUHAP Bisa Menegasikan Marwah MK
-
KUHAP Disahkan, Masyarakat Sipil Desak Prabowo Terbitkan Perppu Pembatalan
-
DPR 'Sembunyikan Draf' RUU KUHAP: Pengesahan Tertutup Tanpa Partisipasi Publik
-
Tinggi Muka Air Laut di Pasar Ikan Jakut Siaga 1, Empat Pompa Dikerahkan Antisipasi Banjir Rob