Suara.com - Pemerintah dinilai harus berhati-hati ketika melibatkan 10 ribu prajurit TNI untuk menjadi petugas vaksinator demi mempercepat program vaksinasi Covid-19.
Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan, gagasan ini tidak masalah, namun setiap prajurit harus mendapatkan pelatihan yang ketat sebelum bertugas menjadi vaksinator.
"Latihan sertifikasi dan supervisinya harus baik agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, sekecil apapun harus dihindari, saya yakin TNI-Polri sebagai organisasi yang disiplin akan memberikan prajurit terbaiknya," kata Dicky saat dihubungi Suara.com, Kamis (11/2/2021).
Selain TNI, Dicky juga mengusulkan pemerintah menggandeng sejumlah organisasi masyarakat yang memiliki bidang kesehatan.
"Seperti NU, Muhammadiyah, LDII, mereka punya SDM kesehatan yang bisa dimanfaatkan termasuk organisasi Kristen, Yayasan Buddha Tzu Chi dan lainnya, pengaturannya harus merujuk pada undang-undang," sebutnya.
Meski begitu, Dicky berpesan agar saat bertugas harus ada dokter sebagai penanggung jawab yang mengawasi kinerja para vaksinator bantuan ini.
"Nanti Dinkes kabupaten/kota yang akan menjadi koordinator suapaya efektif, jangan bergerak sendiri, jadi setiap 10 perawat itu ada seorang dokter sebagai supervisornya," tegasnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan saat ini TNI telah memiliki 1.008 vaksinator terverifikasi dan akan meningkatkan jumlah tersebut dengan melatih 10.000 vaksinator baru.
"TNI akan segera melaksanakan pelatihan TOT (Training of Trainer) bagi 10.000 Vaksinator yang akan disebar di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan vaksinator Covid-19,” kata Panglima Hadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/2/2021).
Baca Juga: 10 Ribu Tentara Bakal Jadi Vaksinator Covid-19, Ini Kata Panglima TNI
Selain itu TNI akan mengerahkan 27.866 Babinsa, 1.768 Babinpotmar, dan 102 Babinpotdirga di 7 provinsi di Jawa-Bali untuk mengawal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Jawa-Bali.
Menteri Kesehatan Budi Sadikin berharap para tracer, vaksinator, dan petugas penegak prokes dari TNI ini bisa turut membantu penanganan pandemi Covid-19.
Berita Terkait
-
Event Modifikasi di Masa Pandemi Covid-19 Bertumpu Pada Sektor Digital
-
CDC: Masker yang Pas Bisa Lindungi Diri dari Covid-19 Sampai 95 Persen
-
Evaluasi Kaltim Steril; Kasus Covid Turun di Akhir Pekan, Senin-Selasa Naik
-
Tiga Hari Terakhir, Kasus Positif Covid-19 Balikpapan Melandai
-
Said Didu Soroti Pidato Prabowo Soal Siap Berkorban dan 4 Berita SuaraJogja
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
Terkini
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi
-
Konsisten Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Masa Hak Rakyat Bersuara 5 Tahunan Mau Diambil?
-
Pakar Klarifikasi: Bongkar Tiang Monorel Rasuna Said Hanya Rp300 Juta, Bukan Rp100 Miliar
-
Selamat Tinggal Rompi Oranye? KPK Tak Akan Lagi Pamerkan Tersangka Korupsi di Depan Kamera