Suara.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf menyinggung soal sumber pendapatan Permadi Arya atau dikenal dengan nama Abu Janda.
Dalam sebuah video Rapat Paripurna DPR yang diunggah oleh akun Twitter @iskandar_fauzi, Muzzammil mempertanyakan soal sumber dana yang diterima oleh Abu Janda.
Dirinya pun bertanya soal anggaran APBN untuk influencer.
Muzzamil mengacu pada data Indonesian Corruption Watch (ICW) pada 20 Agustus 2020 yang menyebut pemerintah Jokowi menggelontorkan dana sebesar 90 M sejak 2014.
Dana tersebut digunakan untuk influencer dan key opinion leader.
Menurut Muzzammil, Abu Janda pernah mengaku dibayar sebagai influencer Joko Widodo.
"Apakah Permadi Arya dibayar dengan anggaran APBN? Apakah demokrasi kita akan dibangun dengan influencer dengan karakter seperti Permadi Arya yang beberapa videonya tuduhan rasialis dan penistaan agama?," ujarnya, dalam video tersebut, dikutip Suara.com.
Seperti diketahui, Abu Janda terlibat dalam kasus rasisme kepada Natalius Pigai. Abu Janda secara terang-terangan menghina Natalius Pigai.
Selain itu, Abu Janda juga terlibat dalam kasus dugaan penistaan agama.
Baca Juga: Ketua KNPI Kesal Natalius Pigai - Abu Janda Damai: Kamu Makan Sama Si Rasis
Kasus ini bermula dari cuitan Abu Janda yang menyebut 'Islam Arogan'. Awalnya, Tengku Zulkarnain melalui akun Twitternya berbicara soal arogansi minoritas terhadap mayoritas di Afrika.
Selanjutnya, cuitan tersebut dibalas oleh Abu Janda dengan menyebut ada Islam yang arogan karena mengharamkan kearifan lokal di Indonesia.
"Yang arogan di Indonesia itu adalah Islam sebagai agama pendatang dari Arab kepada budaya asli kearifan lokal. Haram-haramkan ritual sedekah laut, sampai kebaya diharamkan dengan alasan aurat," cuit Abu Janda.
Akibat cuitan tersebut, Abu Janda dipolisikan oleh Medya Rischa pada Jumat (29/1/2021).
Berita Terkait
-
Belum Ada Putusan Resmi di Komisi II, PKS Kekeh Ingin Revisi UU Pemilu
-
Ketua KNPI Kesal Natalius Pigai - Abu Janda Damai: Kamu Makan Sama Si Rasis
-
Puan Maharani Minta Realisasi APBN harus Dirasakan Manfaatnya oleh Rakyat
-
Dorong RUU PKS, KSP Inisiasi Bentuk Gugus Tugas di Kementerian Lembaga
-
Legislator Sebut Abu Janda di Rapur: Apa Dia Dibayar APBN dan Kebal Hukum?
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- Bukan Sekadar Estetika, Revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang Dinilai Keliru Makna
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Menuju JFSS 2026, Pemerintah dan Kadin Sepakat Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Nasional
-
Aceh Tamiang Dapat 18 Rumah Rehabilitasi, Warga Bisa Tinggal Tenang
-
Usai di Komdigi, Massa Demo Datangi Polda Metro Jaya Minta Usut Kasus Mens Rea
-
Profil Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa: dari Pilot ke Pemimpin Provinsi Baru
-
Catatan Kritis Gerakan Nurani Bangsa: Demokrasi Terancam, Negara Abai Lingkungan
-
Satgas Pemulihan Bencana Sumatra Gelar Rapat Perdana, Siapkan Rencana Aksi
-
Roy Suryo Kirim Pesan Menohok ke Eggi Sudjana, Pejuang atau Sudah Pecundang?
-
Saksi Ungkap Rekam Rapat Chromebook Diam-diam Karena Curiga Diarahkan ke Satu Merek
-
Banjir Jakarta Mulai Surut, BPBD Sebut Sisa Genangan di 3 RT
-
Petinggi PBNU Bantah Terima Aliran Dana Korupsi Haji Usai Diperiksa KPK