Suara.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf menyinggung soal sumber pendapatan Permadi Arya atau dikenal dengan nama Abu Janda.
Dalam sebuah video Rapat Paripurna DPR yang diunggah oleh akun Twitter @iskandar_fauzi, Muzzammil mempertanyakan soal sumber dana yang diterima oleh Abu Janda.
Dirinya pun bertanya soal anggaran APBN untuk influencer.
Muzzamil mengacu pada data Indonesian Corruption Watch (ICW) pada 20 Agustus 2020 yang menyebut pemerintah Jokowi menggelontorkan dana sebesar 90 M sejak 2014.
Dana tersebut digunakan untuk influencer dan key opinion leader.
Menurut Muzzammil, Abu Janda pernah mengaku dibayar sebagai influencer Joko Widodo.
"Apakah Permadi Arya dibayar dengan anggaran APBN? Apakah demokrasi kita akan dibangun dengan influencer dengan karakter seperti Permadi Arya yang beberapa videonya tuduhan rasialis dan penistaan agama?," ujarnya, dalam video tersebut, dikutip Suara.com.
Seperti diketahui, Abu Janda terlibat dalam kasus rasisme kepada Natalius Pigai. Abu Janda secara terang-terangan menghina Natalius Pigai.
Selain itu, Abu Janda juga terlibat dalam kasus dugaan penistaan agama.
Baca Juga: Ketua KNPI Kesal Natalius Pigai - Abu Janda Damai: Kamu Makan Sama Si Rasis
Kasus ini bermula dari cuitan Abu Janda yang menyebut 'Islam Arogan'. Awalnya, Tengku Zulkarnain melalui akun Twitternya berbicara soal arogansi minoritas terhadap mayoritas di Afrika.
Selanjutnya, cuitan tersebut dibalas oleh Abu Janda dengan menyebut ada Islam yang arogan karena mengharamkan kearifan lokal di Indonesia.
"Yang arogan di Indonesia itu adalah Islam sebagai agama pendatang dari Arab kepada budaya asli kearifan lokal. Haram-haramkan ritual sedekah laut, sampai kebaya diharamkan dengan alasan aurat," cuit Abu Janda.
Akibat cuitan tersebut, Abu Janda dipolisikan oleh Medya Rischa pada Jumat (29/1/2021).
Berita Terkait
-
Belum Ada Putusan Resmi di Komisi II, PKS Kekeh Ingin Revisi UU Pemilu
-
Ketua KNPI Kesal Natalius Pigai - Abu Janda Damai: Kamu Makan Sama Si Rasis
-
Puan Maharani Minta Realisasi APBN harus Dirasakan Manfaatnya oleh Rakyat
-
Dorong RUU PKS, KSP Inisiasi Bentuk Gugus Tugas di Kementerian Lembaga
-
Legislator Sebut Abu Janda di Rapur: Apa Dia Dibayar APBN dan Kebal Hukum?
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Sebut Tuntutan Kasus LNG Tidak Utuh, Nandang Sutisna: Kerugian Parsial Jangan Dipaksakan Jadi Pidana
-
Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
-
Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU
-
TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!
-
Megawati Kritik Lemhannas: Jangan Dipersempit Hanya Jadi Lembaga Pencetak Sertifikat
-
Aktivis KontraS Disiram Air Keras, TB Hasanuddin: Momentum Revisi UU Peradilan Militer
-
Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi di Papua Imbas 12 Warga Sipil Meninggal
-
Warga Lebanon Pulang di Tengah Gencatan Senjata Rapuh, Serangan Israel Masih Terjadi
-
Geram! JK Ungkit Jasa Bawa Jokowi dari Solo ke Jakarta: Kasih Tahu Semua Sama Termul-termul Itu
-
Minta Jokowi Perlihatkan Ijazah, JK: Saya Tidak Melawan, Saya Senior yang Menasihati