Suara.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf menyinggung soal sumber pendapatan Permadi Arya atau dikenal dengan nama Abu Janda.
Dalam sebuah video Rapat Paripurna DPR yang diunggah oleh akun Twitter @iskandar_fauzi, Muzzammil mempertanyakan soal sumber dana yang diterima oleh Abu Janda.
Dirinya pun bertanya soal anggaran APBN untuk influencer.
Muzzamil mengacu pada data Indonesian Corruption Watch (ICW) pada 20 Agustus 2020 yang menyebut pemerintah Jokowi menggelontorkan dana sebesar 90 M sejak 2014.
Dana tersebut digunakan untuk influencer dan key opinion leader.
Menurut Muzzammil, Abu Janda pernah mengaku dibayar sebagai influencer Joko Widodo.
"Apakah Permadi Arya dibayar dengan anggaran APBN? Apakah demokrasi kita akan dibangun dengan influencer dengan karakter seperti Permadi Arya yang beberapa videonya tuduhan rasialis dan penistaan agama?," ujarnya, dalam video tersebut, dikutip Suara.com.
Seperti diketahui, Abu Janda terlibat dalam kasus rasisme kepada Natalius Pigai. Abu Janda secara terang-terangan menghina Natalius Pigai.
Selain itu, Abu Janda juga terlibat dalam kasus dugaan penistaan agama.
Baca Juga: Ketua KNPI Kesal Natalius Pigai - Abu Janda Damai: Kamu Makan Sama Si Rasis
Kasus ini bermula dari cuitan Abu Janda yang menyebut 'Islam Arogan'. Awalnya, Tengku Zulkarnain melalui akun Twitternya berbicara soal arogansi minoritas terhadap mayoritas di Afrika.
Selanjutnya, cuitan tersebut dibalas oleh Abu Janda dengan menyebut ada Islam yang arogan karena mengharamkan kearifan lokal di Indonesia.
"Yang arogan di Indonesia itu adalah Islam sebagai agama pendatang dari Arab kepada budaya asli kearifan lokal. Haram-haramkan ritual sedekah laut, sampai kebaya diharamkan dengan alasan aurat," cuit Abu Janda.
Akibat cuitan tersebut, Abu Janda dipolisikan oleh Medya Rischa pada Jumat (29/1/2021).
Berita Terkait
-
Belum Ada Putusan Resmi di Komisi II, PKS Kekeh Ingin Revisi UU Pemilu
-
Ketua KNPI Kesal Natalius Pigai - Abu Janda Damai: Kamu Makan Sama Si Rasis
-
Puan Maharani Minta Realisasi APBN harus Dirasakan Manfaatnya oleh Rakyat
-
Dorong RUU PKS, KSP Inisiasi Bentuk Gugus Tugas di Kementerian Lembaga
-
Legislator Sebut Abu Janda di Rapur: Apa Dia Dibayar APBN dan Kebal Hukum?
Terpopuler
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- Kado Kemerdekaan: Pemutihan Pajak Kendaraan di Agustus 2026, Buruh dan Ojol Dapat Diskon Khusus
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Trauma Kolektif: Pagar Tinggi Mal Ingatkan Warga pada Kerusuhan Agustus
-
Kasus Bayi Dijual Rp20 Juta Belum Tuntas, Polisi Didesak Usut Sosok Pemberi Uang
-
Dipukul Balok Kayu, Wanita di Palembang Gagalkan Aksi Begal hingga Pelaku Ditangkap
-
Dua Kata Tijjani Reijnders Usai Timnas Indonesia Dibantai Vietnam 0-3
-
Ingin Rumah Terasa Lebih Elegan? Tren Interior Kini Mengandalkan Permainan Cahaya dari Keramik
-
Haykal Ungkap Hal yang Bikin Tak Nyaman di Palembang, Pengemis hingga Sungai Jadi Sorotan
-
Kreativitas Generasi Muda Indonesia Berbuah Manis, Ribuan Pelajar Sukses Bangun Bisnis
-
Klasemen Piala AFF 2026 Usai Timnas Indonesia Digebuk Vietnam: Wajib Menang di Singapura
-
Mengapa Direktur Bus ALS Jadi Tersangka? Polisi Periksa 50 Saksi sebelum Naikkan Kasus ke Penyidikan
-
Polda Metro Jaya Siap Ladeni 'Serangan' Praperadilan Keempat Roy Suryo