Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia telah memasuki babak baru dengan disahkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
Maruf menilai hal tersebut menjadi momentum yang tepat bagi pemerintah untuk berkolaborasi dengan berbagai lembaga terkait guna memajukan dan mengembangkan program ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
"Saya ingin memperoleh masukan bagaimana kita dapat berkolaborasi dalam mencapai tujuan dari ke empat fokus ruang lingkup pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sesuai dengan kekuatan dari lembaga atau organisasi masing-masing," kata Ma'ruf saat memimpin rapat koordinasi mengenai sinkronisasi program ekonomi dan keuangan syariah melalui konferensi video, Kamis (11/2/2021).
Ma'ruf menilai kerja sama dari berbagai instansi untuk dapat bergerak bersama dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah juga diperlukan. Sehingga ia sengaja mengadakan pertemuan berbagai lembaga dan organisasi dengan tujuan untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah dapat bekomunikasi serta bersinergi secara terpadu.
Lebih lanjut, Ma'ruf menyebutkan bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat bagi para lembaga syariah untuk dapat saling mendukung dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan mewujudkan kemajuan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
"Saya menginginkan adanya kolaborasi antara KNEKS, IAEI, dan MES untuk melakukan langkah konkret dalam kita mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha yang andal dalam menjalankan bisnis syariah," tuturnya.
Meski demikian Ma'ruf mengakui masih ada beberapa infrastruktur yang perlu diperbaiki, seperti pengembangan sistem jaminan produk halal dan penyempurnaan tata kelola ekspor produk halal, namun ia optimis hal tersebut dapat dioptimalkan melalui kerjasama pihak-pihak terkait.
"Dalam bayangan saya, pengembangan sistem jaminan produk halal, KNEKS yang akan mendiseminasikan konsepnya dan mengkoordinasikan dengan pemangku kepentingan terkait," ucap Ma'ruf.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Ventje Rahardjo menyebutkan beberapa sektor yang dapat dilakukan kolaborasi dan kerjasama antarlembaga keuangan syariah, seperti percepatan sertifikasi produk halal, halal value chain, pengembangan pariwisata ramah muslim, serta kegiatan terkait pengembangan industri.
Baca Juga: Ma'ruf Sebut Negara Berpenduduk Muslim Tertinggal karena Berpikir Sempit
"Ini kita harapkan menjadi satu program yang dapat didukung bersama, mengingat kecepatan dari pada terbentuknya program nasional sertifikasi produk halal adalah suatu yang strategis bagi pengembangan industri halal," ungkap Ventje.
Tampak hadir dalam rapat virtual kali ini Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Adiwarman Karim, serta Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Ventje Rahardjo.
Turut hadir mendampingi Wapres Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Lukmanul Hakim, dan Bambang Widianto, serta Tim Ahli Wapres Iggi Haruman Achsien, Fadhil Hasan, dan Johan Tedja Surya.
Berita Terkait
-
Wapres: Seharusnya Kita Berterima Kasih kepada Presiden
-
Ma'ruf Sebut Negara Berpenduduk Muslim Tertinggal karena Berpikir Sempit
-
Bos OJK Ibaratkan Bank Syariah Indonesia Bayi Raksasa yang Baru Lahir
-
Ketua DK OJK Ungkap Tantangan Industri Keuangan Syariah RI
-
Maruf Amin Tunggu Kajian Dokter Kepresidenan: Abah Mau, Siap Divaksin
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan