Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi tindakan Sekretariat Presiden untuk menyimpan barang-barang gratifikasi yang pernah dilaporkan Presiden Joko Widodo untuk disimpan di museum.
Sekretariat Presiden berencana akan membuat museum untuk meletakan barang-barang yang pernah diterima Jokowi. Museum itu sebagai bentuk pembelajaran kepada kepala negara bila menerima sebuah gratifikasi.
"KPK mengapresiasi rencana Sekretariat Presiden untuk menyimpan barang-barang gratifikasi yang pernah dilaporkan Presiden Jokowi di Museum Gratifikasi yang akan dibangun sebagai sebuah pembelajaran," kata Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding melalui keterangan, Senin (15/2/2021).
Gratifikasi yang pernah diterima Jokowi sebanyak 12 barang mewah. Nilai barang gratifikasi mencapai Rp8,7 miliar telah dilaporkan ke KPK.
Ipi menyebut barang yang diterima Jokowi itu berasal dari kunjungan kerja ke Arab Saudi saat bertemu dengan Raja Salman bin Abdulaziz.
"Barang-barang tersebut diterima oleh Presiden Jokowi dari Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dalam kunjungan kerja Presiden ke Arab Saudi pada tanggal 15 Mei 2019," ucap Ipi
KPK, lanjutnya, telah menyerahkan 12 item barang gratifikasi itu kepada kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan pada Selasa (9/2) lalu di Kantor Kepala Sekretariat Presiden.
Ipi menyebut bahwa dalam surat putusan nomor 1527 Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020 KPK memutuskan ke-12 barang itu ditetapkan menjadi milik negara.
Ipi menjelaskan, selama 12 barang gratifikasi yang diterima Jokowi itu dilaporkan, tidak dibawa ke KPK. Namun barang-barang itu tetap berada di kantor Sekretariat Presiden selama KPK dan tim appraisal melakukan penilaian atas barang tersebut. Kemudian, dilakukan klarifikasi, analisa dan proses serah terima dari KPK kepada DJKN.
Baca Juga: Jokowi Serahkan Barang Hasil Gratifikasi Senilai Rp8,7 Miliar ke Negara
"Lebih lanjut, untuk mewujudkan rencana penyimpanan barang-barang tersebut di museum. Maka Setneg sebagai Satker akan mengajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) kepada Kemenkeu atas ke-12 barang itu," tutur Ipi.
Adapun 12 barang gratifikasi yang diterima Jokowi adalah:
1. 1 buah lukisan bergambar Ka’bah.
2. 1 kalung dengan taksiran emas 18 karat.
3. 1 buah gelang dengan taksiran emas 18 karat.
4. 1 pasang anting dengan taksiran emas 18 karat.
5. 1 buah cincin dengan taksiran emas 18 karat
6. 1 buah jam tangan Bovet AIEB001.
7. 1 buah cincin bermata blue saphire 12,46 karat
8. Cufflink bermata blue sapphire 6,63 karat dan 8,01 karat
9. 1 buah pulpen berhias berlian 17,57 karat
10. Tasbih berbahan batu mulia (berlian dan blue sapphire)
11. 2 buah minyak wangi
12. 1 set Al Quran.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Setahun Pimpin Jakarta, Rano Karno Klaim 97 Persen Program Tuntas, Fokus Banjir dan Macet
-
Dua Bus Transjakarta 'Adu Banteng' di Jalur Langit Koridor 13
-
Sabah Diguncang Gempa M 7,1, Getaran Terasa hingga Kaltara
-
Prediksi Cuaca Hari Ini, Cek Daerah Berpotensi Hujan Deras Disertai Petir
-
Gempa M 7,1 Guncang Wilayah Kalimantan, BMKG Ungkap Penyebabnya
-
Seskab Teddy Bantah Isu Produk AS Bisa Masuk RI Tanpa Sertifikasi Halal
-
DPR Desak Proses Pidana Oknum Brimob dalam Kasus Tewasnya Pelajar di Maluku Tenggara
-
Komisi VIII DPR RI Awasi Langsung Penyaluran PKH dan Sembako di Batam
-
Diskon Tiket KA Lebaran 2026 Masih Tersedia, KAI Daop 6 Imbau Warga Segera Pesan
-
Ketua MPR Soroti Kasus Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas di Tual: Harus Jadi Pelajaran!