Suara.com - Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal adanya malapetaka, apabila pemerintah sampai membungkam atau melarang masyarakat untuk berbicara, berpendapat, hingga mengkritik.
Ray menyebut hal itu bisa terjadi jika setiap kritik dari masyarakat kemudian mendapat serangan balik, bahkan tidak sedikit yang berakhir pidana lewat pelaporan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Ray Rangkuti mengatakan saat ini masyarakat sudah dihimpitkan dengan berbagai persoalan. Mulai dari kehilangan pekerjaan, kesehatan yang terancam lewat Covid-19 dan ekonomi yang menurun. Maka, kata Ray, akan menjadi beban permasalahan baru jika pemerintah kemudian membungkam kritik masyarakat.
"Jadi kalau keempatnya betul-betul sulit nah itu justru berbahaya. Bagi siapa? Bagi presidennya sendiri. Ekonominya enggak jalan, penganggurannya makin besar, kemudian kesehatan juga terancam, saat bersamaan tidak bisa ngomong apa-apa, enggak boleh mengkritik. Justru ini bahaya," kata Ray dalam diskusi daring Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD), Jumat (19/2/2021).
Ray mengharapkan agar Jokowi menyadari dan menangkap kondisi masyarakat yang demikian. Pasalnya, lanjut dia jika semua itu ditekan maka suatu hal itu menjadi malapetaka lantaran hanya menimbulkan kedongkolan publik.
"Sudah tidak ada pekerjaan, ekonomi menurun, misalnya kemudian Covid mengancam enggak bisa ke mana-mana, dan juga gak boleh singgung-singgung pemeritnah. Itu justru mengundang suatu saat dia akan meledak sedemikian rupa yang justru akan mengganggu stabilitas nasional," kata Ray.
Karena itu, Ray mengingatkan Jokowi dan pemerintah agar tidak menambah kedongkolan masyarakat dengan upaya membungkan masyarakat yang vokal mengkritik.
Menurutnya berbicara dan berpendapat serta mengkritik harus tetap dibebaskan.
"Apa yang dibebaskan itu? Ya masyrakat boleh mengkritik. Sehingga keresahan kemudian juga kepusingan, ketakutan itu masih ada salurannya. Itu salurannya melalui kritik-kritik yang tajam itu," kata Ray.
Baca Juga: Jubir Jokowi: Pemerintah Tidak Pernah Menangkap Para Kritikus
Berita Terkait
-
PKS Tantang Jokowi Revisi UU ITE, Muannas Colek Mardani Ali: Harusnya Malu
-
Jubir Jokowi: Pemerintah Tidak Pernah Menangkap Para Kritikus
-
Baleg DPR: Ada Mekanisme Jika Revisi UU ITE Masuk Prolegnas Prioritas 2021
-
Najwa Shihab Protes Keras saat Jeda Iklan, Narasumber: Mancing Berantem
-
Bukan Hal Baru, Revisi UU ITE Selalu Terkait Kondisi Sosial Politik
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF U-19 2026 Usai Kalahkan Vietnam
Pilihan
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
-
Media Asing: Donald Trump 'Permalukan' FIFA Sebelum Piala Dunia 2026 Dimulai
Terkini
-
Polri Akui Sulit Penuhi Kuota 2 Persen Disabilitas: Butuh 9.000 Personel
-
Instruksi Ngeri Ketua Yayasan Daycare Little Aresha: Kalau Lari-larian Diikat Saja
-
Prof. Ikrar Soroti Biaya Perjalanan Luar Negeri Prabowo: Pakai Uang Pribadi Harus Tetap Diaudit BPK
-
Prof Ikrar Soroti Dubes Tak Dilibatkan Diplomasi Luar Negeri Prabowo: yang Ikut Malah Teddy
-
545 Kepala Daerah Tersandung Korupsi, Wamendagri Singgung Bantuan Politik Tidak Jelas
-
Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Pembelaan Nadiem Makarim
-
75 Persen Keluarga RI Pakai Daycare, Menteri PPPA: Banyak yang Tak Berizin dan Berisiko bagi Anak!
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Marak Kekerasan di Daycare, DPR Desak Evaluasi Menyeluruh Sistem Pengasuhan Anak
-
Bukan Sekadar Teror, Polisi Didesak Sikat Otak Penyerangan Andrie Yunus!