Suara.com - Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal adanya malapetaka, apabila pemerintah sampai membungkam atau melarang masyarakat untuk berbicara, berpendapat, hingga mengkritik.
Ray menyebut hal itu bisa terjadi jika setiap kritik dari masyarakat kemudian mendapat serangan balik, bahkan tidak sedikit yang berakhir pidana lewat pelaporan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Ray Rangkuti mengatakan saat ini masyarakat sudah dihimpitkan dengan berbagai persoalan. Mulai dari kehilangan pekerjaan, kesehatan yang terancam lewat Covid-19 dan ekonomi yang menurun. Maka, kata Ray, akan menjadi beban permasalahan baru jika pemerintah kemudian membungkam kritik masyarakat.
"Jadi kalau keempatnya betul-betul sulit nah itu justru berbahaya. Bagi siapa? Bagi presidennya sendiri. Ekonominya enggak jalan, penganggurannya makin besar, kemudian kesehatan juga terancam, saat bersamaan tidak bisa ngomong apa-apa, enggak boleh mengkritik. Justru ini bahaya," kata Ray dalam diskusi daring Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD), Jumat (19/2/2021).
Ray mengharapkan agar Jokowi menyadari dan menangkap kondisi masyarakat yang demikian. Pasalnya, lanjut dia jika semua itu ditekan maka suatu hal itu menjadi malapetaka lantaran hanya menimbulkan kedongkolan publik.
"Sudah tidak ada pekerjaan, ekonomi menurun, misalnya kemudian Covid mengancam enggak bisa ke mana-mana, dan juga gak boleh singgung-singgung pemeritnah. Itu justru mengundang suatu saat dia akan meledak sedemikian rupa yang justru akan mengganggu stabilitas nasional," kata Ray.
Karena itu, Ray mengingatkan Jokowi dan pemerintah agar tidak menambah kedongkolan masyarakat dengan upaya membungkan masyarakat yang vokal mengkritik.
Menurutnya berbicara dan berpendapat serta mengkritik harus tetap dibebaskan.
"Apa yang dibebaskan itu? Ya masyrakat boleh mengkritik. Sehingga keresahan kemudian juga kepusingan, ketakutan itu masih ada salurannya. Itu salurannya melalui kritik-kritik yang tajam itu," kata Ray.
Baca Juga: Jubir Jokowi: Pemerintah Tidak Pernah Menangkap Para Kritikus
Berita Terkait
-
PKS Tantang Jokowi Revisi UU ITE, Muannas Colek Mardani Ali: Harusnya Malu
-
Jubir Jokowi: Pemerintah Tidak Pernah Menangkap Para Kritikus
-
Baleg DPR: Ada Mekanisme Jika Revisi UU ITE Masuk Prolegnas Prioritas 2021
-
Najwa Shihab Protes Keras saat Jeda Iklan, Narasumber: Mancing Berantem
-
Bukan Hal Baru, Revisi UU ITE Selalu Terkait Kondisi Sosial Politik
Terpopuler
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- 10 Simbol Feng Shui di Rumah Old Money yang Dipercaya Membawa Kemakmuran
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Pilihan
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
Terkini
-
Istimewa! Eks Jampidsus Febrie Ditahan Tanpa Rompi Pink dan Tangan Tak Diborgol
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Merawat Koperasi agar Berdaya Melampaui Dinamika Politik
-
55 Karya Desain Dunia dari SaloneSatellite Permanent Collection Dipamerkan di Indonesia
-
Ribuan Orang di Dunia Jadi Korban Phishing Kratos, Pengelola Dibekuk di Pontianak
-
Usia 35 Tahun Sudah Punya 5 SPBU, Herman Deru Ungkap Kebiasaan yang Mengubah Hidupnya
-
Terkuak! Pengemudi Alphard Arogan ke Satpam di Bundaran HI Ternyata Anggota Polda Jabar
-
Napi Kasus Narkoba Pekanbaru Kabur saat Berobat, Petugas Pengawal ke Mana?
-
Hinca Panjaitan Sebut Perkara Kredit Tak Layak Diproses sebagai Korupsi
-
Mahfud MD Bantah Kejagung soal Febrie: Tak Pernah Ada Pelimpahan Kasus Asabri dari Polisi