Suara.com - Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal adanya malapetaka, apabila pemerintah sampai membungkam atau melarang masyarakat untuk berbicara, berpendapat, hingga mengkritik.
Ray menyebut hal itu bisa terjadi jika setiap kritik dari masyarakat kemudian mendapat serangan balik, bahkan tidak sedikit yang berakhir pidana lewat pelaporan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Ray Rangkuti mengatakan saat ini masyarakat sudah dihimpitkan dengan berbagai persoalan. Mulai dari kehilangan pekerjaan, kesehatan yang terancam lewat Covid-19 dan ekonomi yang menurun. Maka, kata Ray, akan menjadi beban permasalahan baru jika pemerintah kemudian membungkam kritik masyarakat.
"Jadi kalau keempatnya betul-betul sulit nah itu justru berbahaya. Bagi siapa? Bagi presidennya sendiri. Ekonominya enggak jalan, penganggurannya makin besar, kemudian kesehatan juga terancam, saat bersamaan tidak bisa ngomong apa-apa, enggak boleh mengkritik. Justru ini bahaya," kata Ray dalam diskusi daring Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD), Jumat (19/2/2021).
Ray mengharapkan agar Jokowi menyadari dan menangkap kondisi masyarakat yang demikian. Pasalnya, lanjut dia jika semua itu ditekan maka suatu hal itu menjadi malapetaka lantaran hanya menimbulkan kedongkolan publik.
"Sudah tidak ada pekerjaan, ekonomi menurun, misalnya kemudian Covid mengancam enggak bisa ke mana-mana, dan juga gak boleh singgung-singgung pemeritnah. Itu justru mengundang suatu saat dia akan meledak sedemikian rupa yang justru akan mengganggu stabilitas nasional," kata Ray.
Karena itu, Ray mengingatkan Jokowi dan pemerintah agar tidak menambah kedongkolan masyarakat dengan upaya membungkan masyarakat yang vokal mengkritik.
Menurutnya berbicara dan berpendapat serta mengkritik harus tetap dibebaskan.
"Apa yang dibebaskan itu? Ya masyrakat boleh mengkritik. Sehingga keresahan kemudian juga kepusingan, ketakutan itu masih ada salurannya. Itu salurannya melalui kritik-kritik yang tajam itu," kata Ray.
Baca Juga: Jubir Jokowi: Pemerintah Tidak Pernah Menangkap Para Kritikus
Berita Terkait
-
PKS Tantang Jokowi Revisi UU ITE, Muannas Colek Mardani Ali: Harusnya Malu
-
Jubir Jokowi: Pemerintah Tidak Pernah Menangkap Para Kritikus
-
Baleg DPR: Ada Mekanisme Jika Revisi UU ITE Masuk Prolegnas Prioritas 2021
-
Najwa Shihab Protes Keras saat Jeda Iklan, Narasumber: Mancing Berantem
-
Bukan Hal Baru, Revisi UU ITE Selalu Terkait Kondisi Sosial Politik
Terpopuler
- 43 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Maret 2026: Klaim 10 Ribu Gems dan Kartu Legenda
- 6 HP Terbaik di Bawah Rp1,5 Juta, Performa Awet untuk Jangka Panjang
- 8 Rekomendasi Moisturizer Terbaik untuk Mencerahkan Wajah Jelang Lebaran
- Langkah Progresif NTT: Program Baru Berhasil Hentikan Perdagangan Daging Anjing di Kupang
- Siapa Istri Zendhy Kusuma? Ini Profil Evi Santi Rahayu yang Polisikan Owner Bibi Kelinci
Pilihan
-
Patuhi Perintah Trump, Australia Kasih Suaka ke 5 Pemain Timnas Putri Iran
-
Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
-
BREAKING NEWS: Mantan Pj Gubernur Sulsel Tersangka Korupsi Bibit Nanas
-
Trump Cetak Sejarah di AS: Presiden Pertama yang Berperang Tanpa Didukung Warganya
-
IHSG Keok 3,27 Persen Terimbas Konflik Iran-AS, Bos BEI: Kita Sudah Kuat!
Terkini
-
Alert! Perang AS-Israel vs Iran Dorong Harga BBM, Listrik, dan KPR di Sini Meroket
-
Vladimir Putin Dukung Mojtaba Khamenei, Pastikan Rusia Tetap Jadi Mitra Iran
-
Mendagri Larang Kepala Daerah 'Pelesiran' ke Luar Negeri Saat Lebaran, Pramono: Saya di Jakarta Saja
-
Harga Minyak Tembus 100 Dolar, DPR Dukung Mendagri Minta Kepala Daerah Siaga Lebaran
-
BRIN Temukan Spesies Baru Keong Dayangmerindu, Hanya Ada di Sumatera Selatan
-
Ini Alasan KPK Periksa Ketum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno
-
Sikat Terminal Bayangan di Pasar Rebo, Petugas Gabungan Beri Sanksi ke 6 Bus AKAP Bandel
-
Mojtaba Khamenei Resmi Pimpin Iran, Hezbollah: Musuh-musuh Iran Akan Gemetar
-
Kantor Media Dibakar Buntut Berita Bias Kasus Pembunuhan Sadis Aktivis Anti Pemerintah
-
Marak Kepala Daerah Kena OTT, Puan Maharani: Harus Evaluasi, Apakah Biaya Politik Terlalu Mahal?