Suara.com - Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal adanya malapetaka, apabila pemerintah sampai membungkam atau melarang masyarakat untuk berbicara, berpendapat, hingga mengkritik.
Ray menyebut hal itu bisa terjadi jika setiap kritik dari masyarakat kemudian mendapat serangan balik, bahkan tidak sedikit yang berakhir pidana lewat pelaporan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Ray Rangkuti mengatakan saat ini masyarakat sudah dihimpitkan dengan berbagai persoalan. Mulai dari kehilangan pekerjaan, kesehatan yang terancam lewat Covid-19 dan ekonomi yang menurun. Maka, kata Ray, akan menjadi beban permasalahan baru jika pemerintah kemudian membungkam kritik masyarakat.
"Jadi kalau keempatnya betul-betul sulit nah itu justru berbahaya. Bagi siapa? Bagi presidennya sendiri. Ekonominya enggak jalan, penganggurannya makin besar, kemudian kesehatan juga terancam, saat bersamaan tidak bisa ngomong apa-apa, enggak boleh mengkritik. Justru ini bahaya," kata Ray dalam diskusi daring Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD), Jumat (19/2/2021).
Ray mengharapkan agar Jokowi menyadari dan menangkap kondisi masyarakat yang demikian. Pasalnya, lanjut dia jika semua itu ditekan maka suatu hal itu menjadi malapetaka lantaran hanya menimbulkan kedongkolan publik.
"Sudah tidak ada pekerjaan, ekonomi menurun, misalnya kemudian Covid mengancam enggak bisa ke mana-mana, dan juga gak boleh singgung-singgung pemeritnah. Itu justru mengundang suatu saat dia akan meledak sedemikian rupa yang justru akan mengganggu stabilitas nasional," kata Ray.
Karena itu, Ray mengingatkan Jokowi dan pemerintah agar tidak menambah kedongkolan masyarakat dengan upaya membungkan masyarakat yang vokal mengkritik.
Menurutnya berbicara dan berpendapat serta mengkritik harus tetap dibebaskan.
"Apa yang dibebaskan itu? Ya masyrakat boleh mengkritik. Sehingga keresahan kemudian juga kepusingan, ketakutan itu masih ada salurannya. Itu salurannya melalui kritik-kritik yang tajam itu," kata Ray.
Baca Juga: Jubir Jokowi: Pemerintah Tidak Pernah Menangkap Para Kritikus
Berita Terkait
-
PKS Tantang Jokowi Revisi UU ITE, Muannas Colek Mardani Ali: Harusnya Malu
-
Jubir Jokowi: Pemerintah Tidak Pernah Menangkap Para Kritikus
-
Baleg DPR: Ada Mekanisme Jika Revisi UU ITE Masuk Prolegnas Prioritas 2021
-
Najwa Shihab Protes Keras saat Jeda Iklan, Narasumber: Mancing Berantem
-
Bukan Hal Baru, Revisi UU ITE Selalu Terkait Kondisi Sosial Politik
Terpopuler
- 6 Sepatu Adidas Diskon 60 Persen di Sports Station, Ada Adidas Stan Smith
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 15 Merek Ban Mobil Terbaik 2025 Sesuai Kategori Dompet Karyawan hingga Pejabat
- 10 Mobil Terbaik untuk Pemula yang Paling Irit dan Mudah Dikendalikan
Pilihan
-
Viral Tumbler Tuku di Jagat Maya, Berapa Sebenarnya Harganya? Ini Daftar Lengkapnya
-
Tidak Ada Nasi di Rumah, Ibu di Makassar Mau Lempar Anak ke Kanal
-
Cuaca Semarang Hari Ini: Waspada Hujan Ringan, BMKG Ingatkan Puncak Musim Hujan Makin Dekat
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
Terkini
-
Presiden Prabowo Kerahkan 4 Pesawat Militer untuk Bantuan Bencana di Sumatra
-
PBNU Ungkap Alasan Copot Gus Ipul dari Posisi Sekjen: Banyak SK Mandek
-
Ribuan Personel Gabungan Jaga Ketat Laga Persija vs PSIM di GBK: Suporter Diimbau Tertib
-
Rapat Harian PBNU Putuskan Rotasi Besar, Gus Ipul Dicopot dari Jabatan Sekjen!
-
Bocoran Baleg DPR: Kenapa RUU Danantara dan RUU Kejaksaan Dihapus dari Prolegnas 2026?
-
Bupati Mojokerto Ajak Karang Taruna dan Sentra Komunikasi Sosialisasi Ketentuan Cukai Ilegal
-
Dana Rp90 Miliar Raib di Akun Sekuritas, Korban Laporkan Mirae Asset ke Bareskrim
-
Jerat Impor Tembakau: Saat Petani Lokal Merugi dan Rokok Murah Mengancam Remaja
-
Banjir Kepung Sumatera: Puan Minta Pemerintah Gercep Evakuasi, Perintahkan Anggota DPR Turun
-
Bencana Ekologis Mengepung Indonesia, Wakil Ketua MPR Desak Pemerintah Percepat Aksi Iklim