Suara.com - China menginginkan perbaikan hubungannya dengan Amerika Serikat atas dasar saling menghormati kepentingan masing-masing dan tidak lagi mencampuri urusan dalam negeri.
"Kami mendesak AS berhenti mendiskreditkan CPC (Partai Komunis China) dan sistem politik China, tidak lagi berkomplot atau mendukung tindakan kelompok separatis untuk kemerdekaan Taiwan, dan menghentikan upaya merongrong kedaulatan China dan keamanan urusan internal terkait Hong Kong, Xinjiang, dan Tibet," kata Menteri Luar Negeri China Wang Yi saat membuka Forum Lanting di Beijing, Senin (22/2/2021).
Hanya dengan rasa saling menghormati, lanjut dia, hubungan China dan AS akan mengalami peningkatan dalam jangka panjang.
Dalam kesempatan tersebut, Wang Yi menyatakan bahwa China sangat menghormati pilihan rakyat AS dan tidak pernah mencampuri urusan dalam negeri mereka.
"Kami tidak pernah berniat menantang atau menggantikan posisi AS. Justru kami siap hidup berdampingan secara damai. Oleh sebab itu kami berharap AS bisa menghormati kepentingan, martabat bangsa, dan hak berkembang bagi rakyat China," ujar Wang Yi yang juga duduk di Dewan Penasihat Pemerintahan China itu.
Dalam forum yang mengambil tema "Membawa Hubungan China-AS Kembali ke Jalan yang Benar" itu Wang Yi menggarisbawahi pernyataan Presiden Xi Jinping saat bercakap melalui sambungan telepon dengan Presiden Joe Biden belum lama ini.
"Presiden Xi menekankan pentingnya prinsip China yang ingin bekerja dengan AS dengan semangat tanpa konflik, tanpa konfrontasi, saling menghormati dan kerja sama saling menguntungkan disertai solusi dalam mengatasi perbedaan," ujarnya.
Tidak lama setelah melakukan percakapan telepon dengan Xi, Biden mengunggah pernyataan di Twitternya bahwa dia telah menyampaikan kepeduliannya terhadap praktik-praktik ekonomi Beijing, pelanggaran HAM, dan pemaksaan Taiwan.
"Saya berbicara kepadanya (Xi), saya akan bekerja sama dengan China jika ada manfaatnya bagi rakyat Amerika," tegas Biden. (Sumber: Antara)
Baca Juga: Kembali Memanas, Manuver Pesawat AU Taiwan Provokasi Latihan Militer China
Berita Terkait
-
General Motors Luncurkan Sedan Mewah Tambahan untuk Pasar China
-
Selebgram Ini Diduga Terlibat Peretas Korea Utara yang Curi Uang Rp 18 T
-
Duh! Demi Vaksin Covid-19, Dua Wanita Ini Nyamar Jadi Nenek-nenek
-
Demi Dapat Vaksin Covid-19, Dua Wanita Ini Menyawar Jadi Nenek-nenek
-
Terlalu! Perempuan Muda Ini Menyamar Jadi Nenek Demi Dapat Vaksin Covid-19
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut