Suara.com - Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Fitrah Nur bersama sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Perumahan melakukan peninjauan lapangan ke tiga lokasi yang akan dijadikan alternatif relokasi warga terdampak longsor di Sumedang, Jawa Barat.
"Ada tiga lokasi yang kami tinjau untuk relokasi warga tersebut," ujar Direktur RUK Fitrah Nur di Sumedang beberapa waktu lalu.
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, imbuhnya, lokasi yang diusulkan memiliki lahan yang cukup luas. Lokasi pertama terletak di tanah kas Desa Tegal Manggung milik Pemda setempat.
Lokasi tersebut nantinya bisa digunakan untuk relokasi terpusat. Luas lahan yang ada sekitar 27,26 hektar dan saat ini masih berupa lahan kebun atau ladang.
"Lokasi ini juga diminati oleh warga terdampak namun terkendala pembebasan lahan," terangnya.
Sementara lokasi kedua, berada di kawasan Perumahan El Hago Residence milik PT Altha Land Property yang menjadi anggota asosiasi pengembang Asprumnas.
Di lokasi ini bisa digunakan untuk relokasi mandiri dan memiliki luas lahan 10 hektar. Saat ini eksisting berupa lahan perumahan namun terkendala masih belum disepakatinya pembiayaan pembangunan rumah.
Adapun lokasi ketiga berada di Lokasi Perumahan PT. SBG dan dapat digunakan untuk relokasi mandiri dengan luas lahan 14 hektar.
Kondisi eksisting berupa lahan perumahan dan lokasi sudah direkomendasi oleh ahli geologi namun diperlukan pematangan lebih lanjut.
Baca Juga: Berkat PUPR, ASN dan Keluarganya di Bengkulu Miliki Hunian Layak
"Kami minta Pemda segera memutuskan lokasi relokasi yang tepat untuk warga. Jadi kami bisa segera menyalurkan bantuan perumahan berupa pembangunan Risha," katanya.
Sebagai informasi, jumlah korban bencana longsor berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penetapan Kepala Keluarga Korban Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang yang Direlokasi tanggal 29 Januari 2021 adalah sebanyak 129 KK.
Jumlah ini masih terus bertambah seiring dengan hasil identifikasi Tim Penanganan Bencana Kabupaten Sumedang, yaitu sebanyak 131 KK (data 9 Februari 2021) dan 139 KK (data 11 Februari 2021).
"Kami menunggu hasil validasi final terkait data warga terdampak bencana longsor dan identifikasi lokasi relokasi mandiri yang diusulkan oleh pengembang Perumahan SBG dan Perumahan Pondok Daud yang terdampak longsor," tandasnya.
Berita Terkait
-
Berkat PUPR, ASN dan Keluarganya di Bengkulu Miliki Hunian Layak
-
Tak Lagi Tidur di Tempat yang Sempit, Santri Ponpes Senang Tinggal di Rusun
-
PUPR Tuntaskan 7200 unit Padat Karya Tunai Provinsi Sumatera Selatan
-
Menteri PUPR: Flyover Purwosari Bisa Urai Kemacetan di Kota Solo
-
PUPR Bisa Bantu Masyarakat Dapat Kredit Rumah, Ini Syarat-syaratnya
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Remaja Perempuan Usia 15-24 Tahun Paling Rentan Jadi Korban Kekerasan Digital, Kenapa?
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh