Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan program normalisasi sungai tetap berjalan. Kekinian Pemprov DKI sudah menganggarkan dana Rp 851 miliar.
Normalisasi sungai merupakan program penanggulangan banjir yang dijalankan era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pelaksanaannya dengan membetonisasi 13 sungai agar air langsung dialirkan ke laut.
Namun program ini ditentang Gubernur Anies Baswedan saat kampanye Pilkada 2017 lalu. Menurut Anies, seharusnya penanganan sungai di Jakarta adalah dengan melakukan penghijauan di sekitar sungai atau bernama naturalisasi.
Kekinian, Riza menyatakan program normalisasi tetap berjalan beriringan dengan naturalisasi. Pihaknya tak lagi menentang program Ahok tersebut.
“Normalisasi jalan, bahkan kita menganggarkan tidak kurang dari 851 miliar," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/2/2021).
Dalam program normalisasi sungai ini, Pemprov DKI berperan untuk membebaskan lahan yang ditinggali warga di bantaran kali. Sementara pengerjaan betonisasi digarap oleh Pemerintah Pusat.
Ketika ditanya lokasi mana saja yang akan disasar program normalisasi, Riza enggan menjawab. Sebab, saat ini pihaknya masih melakukan pendataan mana saja sungai yang akan digarap.
“Nanti diatur, nanti ada prioritas,” ujarnya.
Politisi Gerindra ini juga tak ingin mengungkap ke publik lokasi target naturalisasi di awal. Sebab ia tak ingin masyakarat yang tinggal di tempat itu menjadi heboh.
Baca Juga: Wagub Riza: Sudah 174.918 Dosis Vaksin Covid-19 Diberikan kepada Warga DKI
“Saya tidak bisa menyebutkan di publik ya. Nanti jadi heboh pemilik tanahnya. Biarlah SDA yang mengatur perintah dari kami untuk melakukan pembebasan pada titik, tempat, yang memberikan kontribusi terbesar pada pengendalian banjir,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Riza Akui Tak Bisa Buat 1,8 Juta Sumur Resapan hingga Jabatan Anies Habis
-
Wagub DKI Belum Dengar Ada Keluhan dari Lansia usai Disuntik Vaksin Covid
-
Wagub Riza: Sudah 174.918 Dosis Vaksin Covid-19 Diberikan kepada Warga DKI
-
Lewat Sebulan Lebih, Baru 60 Persen Nakes DKI Divaksin Covid Dosis Kedua
-
Wagub DKI Terima Surat Bima Arya : Pengendalian Banjir Tidak Bisa Sendiri
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi
-
Jelang Ramadan, Legislator Shanty Alda Desak Audit Teknis Keberadaan Sutet di Adisana Bumiayu
-
Duduk Perkara Skandal Camat Medan Maimun: Kenapa Kartu Kredit Pemda Rp1,2 Miliar Bisa Dipakai Judol?
-
Seminar Nasional Penegakan Hukum, Pakar: Pemberantasan Korupsi Indonesia Temui Jalan Buntu
-
Diduga Terima Jatah Uang Apresiasi Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Ditahan KPK