Suara.com - Mengakui negaranya sendiri tidak sempurna, Amerika Serikat mengumumkan ingin kembali terlibat dengan Dewan HAM PBB, setelah negara itu keluar tiga tahun lalu, saat masih di bawah kepemimpinan Donald Trump.
Amerika Serikat mengumumkan akan bergabung kembali dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada akhir tahun ini, ujar Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada hari Rabu (24/02), menandai keterlibatan internasional terbaru pemerintahan Joe Biden.
Di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat mundur dari Dewan HAM PBB pada bulan Juni 2018, tetapi pemerintahan Biden kembali hadir sebagai pengamat awal bulan ini.
Dikutip dari Reuters, Blinken mengatakan: "Saya gembira mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengupayakan masuk dalam Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk masa jabatan 2022-2024. Kami dengan rendah hati meminta dukungan dari semua negara anggota PBB dalam upaya kami untuk kembali duduk di kursi tubuh dewan ini," kata Blinken.
AS akui tidak sempurna di bidang HAM Dia mengakui bahwa negaranya tidak sempurna, tetapi mengatakan "kami berusaha setiap hari untuk meningkatkan, untuk meminta pertanggungjawaban diri kami," katanya.
"Amerika Serikat menempatkan demokrasi dan hak asasi manusia dipusat kebijakan luar negeri kita, karena hal itu penting untuk perdamaian dan stabilitas," kata Blinken.
"Komitmen ini kokoh dan didasarkan pada pengalaman kami sendiri dalam berdemokrasi: tidak sempurna dan sering kali gagal mencapai cita-cita kami sendiri, tetapi selalu berjuang untuk negara yang lebih inklusif, terhormat, dan bebas," katanya, dengan nada yang sangat berbeda dari pendahulunya, Mike Pompeo.
Kepala diplomat itu menyebutkan bahwa negaranya menghadapi tantangan terkait demokrasi dan HAM.
"Orang kulit berwarna di Amerika Serikat setiap hari berurusan dengan konsekuensi rasisme sistemik dan ketidakadilan ekonomi," ujar Blinken.
Baca Juga: Strategi Global, Cummins Pasok Mesin Truk dan Bus untuk Daimler
Dia menambahkan, bagaimanapun, AS secara terbuka menangani masalah seperti itu, yang menurutnya berbeda dengan rezim otoriter.
Untuk itu, Blinken berjanji bahwa Washington akan terus bersuara atas pelanggaran di negara-negara seperti Cina, Myanmar, Rusia dan Venezuela.
Pemilihan tahunan untuk keanggotaan dalam masa kerja tiga tahun kan diadakan di Sidang Umum PBB pada bulan Oktober.
Tidak bisa otomatis masuk kembali
Dikutip dari AFP, meskipun Washington telah berjanji untuk segera mulai berpartisipasi aktif dalam kegiatan dewan, namun tidak secara otomatis memperoleh kembali keanggotaan yang telah ditinggalkannya tiga tahun lalu.
"Saat Amerika Serikat terlibat kembali, kami mendesak Dewan Hak Asasi Manusia untuk melihat bagaimana menjalankan kinerjanya. Hal itu termasuk fokus yang tidak proporsional pada Israel," kata Blinken.
Berita Terkait
-
Trump Ancam Bom Pembangkit Listrik Iran Hingga ke Zaman Batu Jika Negosiasi Gagal Total Pekan Ini
-
Kecanggihan USS George HW Bush, Kapal Induk Nuklir Diutus Donald Trump Guncang Iran
-
Iran Balas Dendam dengan Targetkan Helikopter AS di Kuwait dan Sistem Radar Canggih Milik Israel
-
Presiden Iran Sebut Amerika Serikat Ciptakan Musuh Palsu Demi Kendali Pasar Strategis Global
-
Nuklir Iran Jadi Incaran Trump Lewat Operasi Militer Rahasia Pentagon
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
WFH ASN Tak Boleh Disalahgunakan, Mensos: Liburan Bisa Berujung Sanksi
-
Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana
-
Respons Gempa Sulut: Mensos Pastikan Beri Santunan Ahli Waris dan Kirim Bantuan Sesuai Kebutuhan
-
Gegana Turun Tangan! Gereja di Jakarta hingga Bekasi Disisir dan Dijaga Ketat Jelang Ibadah Paskah
-
Kesimpulan DPR Kasus Amsal Sitepu: Desak Eksaminasi dan Evaluasi Kejari Karo
-
Tegas! 1.256 SPPG di Timur Indonesia Disetop Sementara BGN Akibat Abaikan SLHS dan Tak Punya IPAL
-
KPK Akan Maraton Periksa Agen Perjalanan Haji dan Umrah Pekan Depan
-
Iran Pastikan Selat Hormuz Terbuka untuk Dunia, Tapi....
-
Kasus Kuota Haji, KPK Perpanjang Masa Penahanan Gus Alex Hingga 40 Hari ke Depan
-
2 Siswa SMP Terkena Peluru Nyasar, Marinir Ungkap Alasan Tolak Tuntutan Rp3,3 Miliar