Suara.com - Mengakui negaranya sendiri tidak sempurna, Amerika Serikat mengumumkan ingin kembali terlibat dengan Dewan HAM PBB, setelah negara itu keluar tiga tahun lalu, saat masih di bawah kepemimpinan Donald Trump.
Amerika Serikat mengumumkan akan bergabung kembali dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada akhir tahun ini, ujar Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada hari Rabu (24/02), menandai keterlibatan internasional terbaru pemerintahan Joe Biden.
Di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat mundur dari Dewan HAM PBB pada bulan Juni 2018, tetapi pemerintahan Biden kembali hadir sebagai pengamat awal bulan ini.
Dikutip dari Reuters, Blinken mengatakan: "Saya gembira mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengupayakan masuk dalam Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk masa jabatan 2022-2024. Kami dengan rendah hati meminta dukungan dari semua negara anggota PBB dalam upaya kami untuk kembali duduk di kursi tubuh dewan ini," kata Blinken.
AS akui tidak sempurna di bidang HAM Dia mengakui bahwa negaranya tidak sempurna, tetapi mengatakan "kami berusaha setiap hari untuk meningkatkan, untuk meminta pertanggungjawaban diri kami," katanya.
"Amerika Serikat menempatkan demokrasi dan hak asasi manusia dipusat kebijakan luar negeri kita, karena hal itu penting untuk perdamaian dan stabilitas," kata Blinken.
"Komitmen ini kokoh dan didasarkan pada pengalaman kami sendiri dalam berdemokrasi: tidak sempurna dan sering kali gagal mencapai cita-cita kami sendiri, tetapi selalu berjuang untuk negara yang lebih inklusif, terhormat, dan bebas," katanya, dengan nada yang sangat berbeda dari pendahulunya, Mike Pompeo.
Kepala diplomat itu menyebutkan bahwa negaranya menghadapi tantangan terkait demokrasi dan HAM.
"Orang kulit berwarna di Amerika Serikat setiap hari berurusan dengan konsekuensi rasisme sistemik dan ketidakadilan ekonomi," ujar Blinken.
Baca Juga: Strategi Global, Cummins Pasok Mesin Truk dan Bus untuk Daimler
Dia menambahkan, bagaimanapun, AS secara terbuka menangani masalah seperti itu, yang menurutnya berbeda dengan rezim otoriter.
Untuk itu, Blinken berjanji bahwa Washington akan terus bersuara atas pelanggaran di negara-negara seperti Cina, Myanmar, Rusia dan Venezuela.
Pemilihan tahunan untuk keanggotaan dalam masa kerja tiga tahun kan diadakan di Sidang Umum PBB pada bulan Oktober.
Tidak bisa otomatis masuk kembali
Dikutip dari AFP, meskipun Washington telah berjanji untuk segera mulai berpartisipasi aktif dalam kegiatan dewan, namun tidak secara otomatis memperoleh kembali keanggotaan yang telah ditinggalkannya tiga tahun lalu.
"Saat Amerika Serikat terlibat kembali, kami mendesak Dewan Hak Asasi Manusia untuk melihat bagaimana menjalankan kinerjanya. Hal itu termasuk fokus yang tidak proporsional pada Israel," kata Blinken.
Berita Terkait
-
Lebih Sibuk dari Hormuz, Selat Malaka Jadi Ancaman 'Bom Waktu' Ekonomi Global
-
AS Rencanakan Serangan Baru ke Iran? Puluhan Pesawat Amunisi
-
Kronologis Dua Pesawat Tempur Amerika Serikat Tabrakan di Udara
-
Harga Minyak Mentah Kembali Melambung, Ancaman Perang AS-Iran Bikin Pasar Panik!
-
Kecelakaan Jet Tempur AS, Dua E/A-18G Growler Tabrakan di Gunfighters Air Show
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar
-
9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi
-
DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan
-
Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara
-
Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau
-
Jaksa Ungkap Total Uang yang Diterima Noel Ebenezer Mencapai Hampir Rp 4,5 Miliar
-
Kapolda Metro Jaya Kini Bintang Tiga, Sahroni: Tanggung Jawabnya Harus Setara Pangdam
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
Cerita Pemkot Jakarta Timur Redakan Tawuran Lewat Dialog dan Olahraga
-
Gercep Bangun Mobil Transparan Request Prabowo, Pindad: Tunggu Tanggal Mainya