Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari adanya survei yang hasilnya menyebut PDIP memiliki elektabilitas atau tingkat penerimaan lebih tinggi daripada partai lainnya.
Rocky Gerung tidak menyalahkan hasil survei tersebut. Hanya saja, dia mengatakan hal itu sebagai sinyal palsu karena cukup banyak kritik terdengar terkait PDIP. Khususnya soal korupsi Bansos.
"Survei itu jadi sinyal palsu PDIP masih kuat segala macam. Coba baca kualitas (PDIP) itu di WA emak-emak," ujar Rocky Gerung seperti dikutip Suara.com pada Rabu (25/2/2021) dari tayangan dalam kanal YouTube miliknya.
Rocky Gerung tak menampik bahwa keberadaan survei bersifat penting. Namun, kata dia harus dibarengi dengan evaluasi kualitatif agar tidak berbahaya dan hanya menjadi data palsu belaka.
Dalam hal ini, Rocky Gerung menyinggung masa Orde Baru (Orba) yang menampilkan elektabilitas Soeharto tinggi tetapi bisa dilengserkan.
"Survei itu penting, tapi kalau tidak dievalusasi kualitatif berbahaya karena akan kasih data palsu. Sama dengan Orba. Gak ada gunanya survei kalau gak diikuti survei kualitatif misalnya FGD. Survey kecil tapi ada kualitas," terangnya.
"Survei menunjukkan memang PDIP di atas, tapi bukan survei persepsi. Masa PDIP disebut sebagai partai paling korup bertahun tapi surveinya di atas," sambung Rocky Gerung.
Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga reaksi yang muncul saat partai politik lain tahu PDIP memiliki angka elektabilitas tinggi.
Menurut dia, bisa jadi beberapa partai geleng-geleng kepala. Bahkan ada kader di dalam partai yang tidak habis pikir.
Baca Juga: KPK Telisik Ada Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai di Bintan
"Begitu survei timbul, Nasdem pasti geleng-geleng kepala, Demokrat pasti saling lirik. Bahkan dalam PDIP menganggap berlebihan betul. Padahal sejumlah tokoh di PDIP ada yang bilang gak bener, pencitraan berlebih pada partai itu," tukas Rocky Gerung.
Soal korupsi, Rocky Gerung mengklaim masyarakat dunia telah mengutuk Indonesia sebagai negara paling korup.
Oleh sebab itu, dia berharap para pembuat survei untuk lebih kritis dan peka, termasuk menunjukkan persepsi korupsi Indonesia tinggi dan dihubungkan dengan hal lain secara logika.
"Sekarang tinggal dihubungkan pakai logika, persepsi itu tinggi karena apa? Ya dari fakta PDIP yang panen koruptor. Itu gampang sekali dibuktikan," tandas Rocky Gerung.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah