Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari adanya survei yang hasilnya menyebut PDIP memiliki elektabilitas atau tingkat penerimaan lebih tinggi daripada partai lainnya.
Rocky Gerung tidak menyalahkan hasil survei tersebut. Hanya saja, dia mengatakan hal itu sebagai sinyal palsu karena cukup banyak kritik terdengar terkait PDIP. Khususnya soal korupsi Bansos.
"Survei itu jadi sinyal palsu PDIP masih kuat segala macam. Coba baca kualitas (PDIP) itu di WA emak-emak," ujar Rocky Gerung seperti dikutip Suara.com pada Rabu (25/2/2021) dari tayangan dalam kanal YouTube miliknya.
Rocky Gerung tak menampik bahwa keberadaan survei bersifat penting. Namun, kata dia harus dibarengi dengan evaluasi kualitatif agar tidak berbahaya dan hanya menjadi data palsu belaka.
Dalam hal ini, Rocky Gerung menyinggung masa Orde Baru (Orba) yang menampilkan elektabilitas Soeharto tinggi tetapi bisa dilengserkan.
"Survei itu penting, tapi kalau tidak dievalusasi kualitatif berbahaya karena akan kasih data palsu. Sama dengan Orba. Gak ada gunanya survei kalau gak diikuti survei kualitatif misalnya FGD. Survey kecil tapi ada kualitas," terangnya.
"Survei menunjukkan memang PDIP di atas, tapi bukan survei persepsi. Masa PDIP disebut sebagai partai paling korup bertahun tapi surveinya di atas," sambung Rocky Gerung.
Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga reaksi yang muncul saat partai politik lain tahu PDIP memiliki angka elektabilitas tinggi.
Menurut dia, bisa jadi beberapa partai geleng-geleng kepala. Bahkan ada kader di dalam partai yang tidak habis pikir.
Baca Juga: KPK Telisik Ada Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai di Bintan
"Begitu survei timbul, Nasdem pasti geleng-geleng kepala, Demokrat pasti saling lirik. Bahkan dalam PDIP menganggap berlebihan betul. Padahal sejumlah tokoh di PDIP ada yang bilang gak bener, pencitraan berlebih pada partai itu," tukas Rocky Gerung.
Soal korupsi, Rocky Gerung mengklaim masyarakat dunia telah mengutuk Indonesia sebagai negara paling korup.
Oleh sebab itu, dia berharap para pembuat survei untuk lebih kritis dan peka, termasuk menunjukkan persepsi korupsi Indonesia tinggi dan dihubungkan dengan hal lain secara logika.
"Sekarang tinggal dihubungkan pakai logika, persepsi itu tinggi karena apa? Ya dari fakta PDIP yang panen koruptor. Itu gampang sekali dibuktikan," tandas Rocky Gerung.
Berita Terkait
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- Mathew Baker Masih Dianggap Milik Australia meski Dipanggil Timnas Indonesia Senior
- Sinyal Penggulingan '98 Jilid 2' Menguat, Cuma PDIP dan Habib Rizieq yang Bisa Selamatkan Prabowo?
- 5 Bedak Padat Mengandung SPF, Praktis untuk Touch Up Sekaligus Lindungi Kulit dari Matahari
Pilihan
-
Lucky Hakim Dinobatkan Sebagai Bupati Terbaik, Wakilnya Malah Jadi Tersangka
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
Terkini
-
Nyelekit! Ganjar Sebut Film Ghost in the Cell Potret Nyata Kondisi Republik
-
Kapolri Beri Lampu Hijau ASN Masuk Polisi: Kita Berikan Ruang Resiprokal
-
Kapolri Listyo Sigit Mau Jadi Aktivis, Sebut Rata-rata Masuk Kabinet: Selamat Ya!
-
Sindir Jokowi? Hasto Soroti Simbol 21061961 di Film Ghost in the Cell: Joko Anwar Sangat Cerdas!
-
Bikin Buruh Tertawa, Kapolri Ingin Jadi Aktivis Usai Pensiun: Mau Demo Pak Jumhur!
-
Abaikan Aspirasi Rakyat Berujung Korupsi, PDIP: Kasus BGN Harusnya Bisa Dicegah Sejak Awal!
-
Heroik! Niat Bantu Warga, Petugas Damkar Malah Tertimpa Gedung dan Harus Jalani CT Scan
-
Tolak Tawaran Masuk Pemerintahan Prabowo, Andi Gani: Saya Pilih Jadi Presiden Buruh
-
Transisi Energi di Laut Janjikan Masa Depan Hijau, Tapi Bagaimana Nasib Masyarakat Pesisir?
-
Waspada Badai PHK! Pemerintah Gelar Rapat Khusus Pekan Depan