Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hari ini Selasa (2/3/2021) penyidik memanggil dua saksi guna dimintai keterangan untuk tersangka mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Adapun sejumlah saksi itu adalah FX Lusianto Prabowo dan Erwin Situmorang yang keduanya merupakan dari unsur pegawai negeri sipil (PNS).
“ Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EP (Edhy Prabowo)” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri lewat keterangannya, Selasa (2/3/2021).
Diyakini kedua saksi itu memiliki informasi penting guna mengembangkan kasus dugaan suap ini.
Sebelumnya, pada Senin (1/3) KPK juga memeriksa sejumlah saksi terkait Edy Prabowo, mereka adalah Legal Divisi Hukum Bank Negara Indonesia atau BNI Kantor Pusat Amanda Tita Mahesa serta tiga karyawan swasta masing-masing Syammy Dusman, Mulyanto, dan Asep Abidin Supriatna.
KPK total menetapkan tujuh tersangka kasus suap ekspor benur.Sebagai penerima suap, yaitu Edhy Prabowo (EP), staf khusus Edhy sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF), staf khusus Edhy sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Misanta Pribadi (AMP), Amiril Mukminin (AM) selaku sekretaris pribadi Edhy, pengurus PT ACK Siswadi (SWD), dan Ainul Faqih (AF) selaku staf istri Edhy.
Sementara itu, pemberi suap adalah Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito yang saat ini sudah berstatus terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
Suharjito didakwa memberikan suap senilai total Rp 2,146 miliar yang terdiri atas 103.000 dolar AS (sekitar Rp 1,44 miliar) dan Rp 706 juta kepada Edhy.
Suap diberikan melalui perantaraan Safri dan Andreau selaku staf khusus Edhy, Amiril selaku sekretaris pribadi Edhy, Ainul Faqih selaku staf pribadi istri Edhy yang juga anggota DPR RI Iis Rosita, dan Siswadhi Pranoto Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI) sekaligus pendiri PT ACK.
Baca Juga: Menteri KKP Larang Ekspor Benih Lobster, Minta Bantuan Polri
Tag
Berita Terkait
-
Kabar Terkini Harun Masiku, KPK Yakin Tak Kabur ke Luar Negeri
-
Setahun Buron, KPK Yakin Harun Masiku Masih di Indonesia
-
KPK Duga Uang Suap yang Diterima Gubernur Sulsel untuk Biaya Kampanye
-
Tak Cuma Kantor Bupati Bintan, 3 Lokasi Ini Turut Digeledah Penyidik KPK
-
KPK Geledah Kantor Dinas PUTR Sulawesi Selatan, Pegawai Dilarang Masuk
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
3 Rekomendasi HP 1 Jutaan Baterai Besar Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Menkeu Purbaya Pernah Minta Pertamina Bikin 7 Kilang Baru, Bukan Justru Dibakar
-
Dapur MBG di Agam Dihentikan Sementara, Buntut Puluhan Pelajar Diduga Keracunan Makanan!
-
Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
-
Harga Emas Antam Terpeleset Jatuh, Kini Dibanderol Rp 2.235.000 per Gram
Terkini
-
Suara Netizen Lebih Kuat: Densu Batal Tayangkan Podcast Nurul Sahara Usai Ditolak Warganet
-
Fakta-fakta Kebakaran Hunian Pekerja IKN, Ratusan Orang Terdampak
-
Diikat Warga saat Tertangkap, Viral Polisi Pura-pura Beli Tomat Jambret Kalung Pedagang!
-
4 Kontroversi MBG Versi FSGI: Dari Makanan Mubazir hingga Ancaman Tunjangan Guru
-
Profil Yai Mim, Eks Dosen UIN Malang Kehilangan Segalanya Usai Viral Cekcok dengan Tetangga
-
Nadiem Makarim Ditahan Kejagung, Pengamat Ungkit Pengadaan Chromebook di LKPP, Begini Katanya!
-
Gelar Rapat Paripurna Khusus, Puan Maharani Paparkan Capaian Kerja DPR Tahun 20242025
-
Polisi dan TNI Turun Tangan Amankan Objek Vital Kilang Pertamina Dumai yang Terbakar
-
Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
-
Aksi KPA Panaskan Depan DPR, Desak Reforma Agraria dan Bekukan Bank Tanah