Suara.com - Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj disebut akan tetap melontarkan kritik kepada pemerintahan Joko Widodo meski sudah ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Said dinilai akan tetap kritis terutama jika ada kebijakan pemerintah yang menyimpang.
"Penunjukkan Kiai Said sebagai Komisaris Utama PT KAI, tidak mengubah kritik beliau kepada pemerintah. Kiai Said tetap akan kritis, terutama atas hal-hal yang dianggap menyimpang dari kemaslahatan publik (mashlahah ‘ammah)," kata Juru bicara pribadi Said Aqil, Muchamad Nabil Haroen kepada Suara.com, Kamis (4/3/2021).
Nabil mengatakan, Said memang kerap melontarkan kritik jika terdapat kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Apalagi, kata dia, jika ada kebijakan cenderung kepada oligarki.
"Publik juga masih sangat ingat, Kiai Said sering mengkritik ketimpangan ekonomi, dan menyeru agar para pengusaha-pengusaha dan sekaligus juga pemerintah untuk merangkul warga miskin dan pengusaha kecil," tuturnya.
Kendati begitu, Nabil mengklaim, kritik yang disampaikan Said tetap bertumpu kepada kaidah yang jelas. Salah satunya kaidah membangun bangsa.
"Sebaliknya, Kiai Said juga akan mendukung pemerintah dalam program-program yang membela rakyat kecil dan public secara umum," tandasnya.
Kiai Said jadi Komut KAI
Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Hal ini dibenarkan oleh Komisaris Independen KAI Riza Primadi.
Baca Juga: Kyai Said Aqil Jadi Komut KAI, Ujang Komarudin Beri Komentar Pedas
"Betul," kata Riza saat dikonfirmasi Suara.com lewat pesan singkat, Rabu (3/3/2021).
Said Aqil menggantikan mantan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Jamal untuk mengawasi kinerja Direksi KAI.
Selain jadi Komisaris Utama PT KAI, Said Aqil juga merangkap menjadi Komisaris Independen.
Riza mengatakan, terdapat lima jajaran komisaris baru yang ditunjuk oleh Erick Thohir.
Tag
Berita Terkait
-
Rocky Gerung Selalu Gencar Kritik Jokowi: 10 Tahun Saya Nganggur, Semua Dihalangi
-
Jokowi Disebut Malin Kundang Politik dan Troublemaker Bangsa: Hampir Semua Pihak Tersandera!
-
Dosa Politik Jokowi Dikuliti Rocky Gerung, Nasib Warisannya Kini di Tangan Prabowo
-
Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi Ditunda: Ada Apa di Balik Pembatalan Mendadak?
-
Telak! Legislator PDIP Kritik PP 28 Jokowi soal Alat Kontrasepsi Pelajar: Seolah-olah Legalkan Free Sex!
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
-
Platform Kripto Indodax Jebol, Duit Nasabah Rp600 Juta Hilang Hingga OJK Bertindak
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah Januari 2026, Pilihan Terbaik untuk Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Retret Kabinet di Hambalang: Prabowo Baru Dengar Paparan 4 Menteri, Rapat Bisa Lanjut Sampai Malam
-
Istana Bongkar Maksud Prabowo Absen Para Ketum Parpol dan Singgung Kekuatan Koalisi
-
Kuasa Hukum Kerry Riza Ungkap Keanehan dan Kejanggalan Sidang Kasus Pertamina
-
Kasus Nikel Rp2,7 T Di-SP3 Diam-diam, Kenapa Baru Diumumkan KPK Setahun Kemudian?
-
Kerry Riza Tak Bisa Doorstop, Hamda Zoelva: Itu Hak Terdakwa yang Dilindungi
-
Amnesty Nilai Kehadiran TNI di Sidang Nadiem Makarim Langgar Prinsip Peradilan Merdeka
-
Kasus Pemerasan Izin TKA, KPK Bakal Panggil Lagi Eks Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto
-
Donald Trump Culik Nicolas Maduro, Apakah Amerika Berhak Menangkap Presiden Negara Lain?
-
Ambisi Panas Trump di Kutub Utara: Incar Greenland, Denmark dan Warga Lokal Murka
-
Respon Hadirnya TNI di Sidang Nadiem Makarim, Amnesty International: TNI Bukan Satpam Kejaksaan