Suara.com - Kepala Departemen Hukum dan HAM Partai Demokrat, Didik Mukrianto, mengatakan keberlangsungan kongres luar biasa (KLB) mengatasnamalan Partai Demokrat untuk melalukan upaya kudeta adalah gerakan ilegal. Didik berujar gerakan tersebut juga inkonstitusional.
Didik menjelaskan, KLB yang diketahui diselenggarakan di Deli Serdang itu ilegal karena tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.
Di mana, kata Didik, pelaksanaan KLB hanya dapat dilaksanakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai Demokrat atau minimal 2/3 jumlah DPD dan 1/2 jumlah DPC dan disetujui oleh Majelis Tinggi Partai.
"Saat ini DPD dan DPC se-Indonesia tetap solid bersama Ketum AHY dan tegas menolak KLB. Belum lagi Majelis Tinggi tidak mungkin dan tidak pernah mengeluarkan persetujuan apapun terkait dengan pelaksanaan KLB tersebut. Mustahil KLB dapat dilakukan," kata Didik dalam keterangannya, Jumat (5/3/2021).
Karena itu, Didik berujar pelaksanaan KLB ilegal tersebut tidak hanya melanggar hukum, melainkan juga berpotensi membahayakan tatanan demokrasi.
Didik meminta agar negara memberi keadilan, baik melalukan tindakan dengan membubarkan KLB ilegal yang disebut tidak berizin, hingga meminta Kementerian Hukum dan HAM menolak hasil KLB tersebut.
"Jikalau nantinya KLB Ilegal dan inkonstitusional itu didaftarkan ke Kemenkumham, Menkumham harus tegas menolaknya. Kenapa? Karena AD/ART hasil Kongres V tahun 2020 sudah disahkan oleh Kemenkumham, dan demi hukum Kemenkumham sudah memahami sepenuhnya standing aturan maupun struktur personalianya," kata Didik.
Didik menambahkan, pada tanggal 4 Maret 2021, Kemenkumham juga sudah menerima surat DPP Partai Demokrat terkait dengan standing perencaan dan pelaksanaan KLB yang Ilegal dan Inkonstitusional.
"Dengan dalih apapun, Menkumham secara akal dan logika sehat mestinya tidak akan menerima, dan harusnya dengan tegas menolak hasil-hasil KLB," ujar Didik.
Baca Juga: Rajin Bocorkan Rencana KLB Partai Demokrat, Twitter Andi Arief Diretas
Berita Terkait
-
Soal KLB Demokrat, Ferdinand: Semoga Berjalan dalam Demokrasi yang Benar
-
Ratusan Kader Demokrat Akan ke Bandara Kualanamu Minta Moeldoko Pulang
-
Rajin Bocorkan Rencana KLB Partai Demokrat, Twitter Andi Arief Diretas
-
KLB Demokrat di Sumut, Moeldoko Diklaim Bakal Gantikan AHY
-
Moeldoko Calon Ketua Umum Gantikan AHY di KLB Partai Demokrat
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Apa Acara Trans7 yang Diduga Lecehkan Pesantren Lirboyo? Berujung Tagar Boikot di Medsos
- 3 Alasan Presiden Como Mirwan Suwarso Pantas Jadi Ketum PSSI yang Baru
- 5 Sepatu Nineten Terbaik untuk Lari, Harga Terjangkau Mulai Rp300 Ribu
Pilihan
-
IHSG Rebound Fantastis di Sesi Pertama 16 Oktober 2025, Tembus Level 8.125
-
Dipecat PSSI, Ini 3 Pekerjaan Baru yang Cocok untuk Patrick Kluivert
-
4 Fakta Radiasi Cs-137 PT PMT Cikande: Pemilik Diduga WNA Kabur ke Luar Negeri?
-
Harga Emas Melonjak! Antam Tembus Level Rp 2.622.000 di Pegadaian, UBS Ikut Naik
-
Purbaya Mau Turunkan Tarif PPN, Tapi Dengan Syarat Ini
Terkini
-
Masuk Sel Khusus One Man One Cell, Begini Hidup Ammar Zoni Selama Meringkuk di Lapas Nusakambangan
-
Diduga Jadi Sarang Prostitusi, 35 Bangunan Liar di Gang Royal Diratakan Satpol PP Jakbar
-
Detik-Detik Ammar Zoni Masuk Sel Isolasi Nusakambangan: Satu Napi Satu Sel, Begini Nasibnya Kini
-
Ajukan PK, Adam Damiri Beberkan 6 Bukti Baru Kasus Korupsi Asabri
-
PSSI Akhirnya Pecat Patrick Kluivert Dkk, DPR: Setuju! Ini Jawab Keresahan Publik
-
Tulis Surat Jelang Praperadilan Besok, Delpedro Marhaen Tantang Menko Yusril: Semoga Anda Gentlemen!
-
Lagi! Menkeu Purbaya Terciduk Lahap Makan Ayam Penyet Pinggir Jalan
-
Cak Imin Soroti 12,5 Juta Warga Miskin di Desa: Jangan Hanya Andalkan Bansos!
-
Pembelian J-10 Buatan China Ganggu Hubungan RI-AS? Ini Kata Menteri Pertahanan
-
Isu Pindah Partai Ahmad Sahroni ke PSI Dipatahkan, Ini Penjelasan Ahmad Ali