Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim hingga saat ini belum ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat dalam kasus korupsi rumah DP Rp 0. Program ini juga melibatkan Dinas Perumahan dalam pelaksanaannya.
Riza mengatakan kasus tersebut sejauh ini baru melibatkan Direktur Utama nonaktif PT Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta Yoory C. Pinontoan dari pihak Pemprov DKI. Sementara dua orang lainnya merupakan pihak swasta yang menjual tanah.
"Ini yang kami ketahui baru dari pihak PT Sarana Pak Yoory, dari pihak pemilik tanah, kemudian dari direktur dari pada perusahaan pemilik tanah," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/2/2021).
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini enggan berspekulasi mengenai kemungkinan keterlibatan pihak Dinas Perumahan dalam kasus korupsi itu. Sebab saat ini kasus masih dalam penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Yang lainnya kami belum tahu, nanti silahkan ditanyakan ke Biro hukum dan ditanyakan langsung ke KPK," jelasnya.
Selain itu politikus Gerindra ini juga tak mau berbicara lebih jauh soal kemungkinan aliran dana mengalir ke pihaknya maupun DPRD. Riza meminta hal ini dikonfirmasi ke aparat.
"Saya belum dapat informasi yang detail dan yang jelas dari yang bersangkutan atau dari biro hukum," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi