Suara.com - Indonesia Corupption Watch (ICW) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pembagian jatah pengelolaan sembako bantuan sosial (bansos) Covid-19 kepada empat pihak.
Hal itu menyusul kesaksian mantan Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Adi Wahyono yang menyatakan adanya pembagian jatah pengadaan sembako kepada sejumlah pihak.
“ICW mendorong agar KPK menindaklanjuti temuan berupa keterangan dari saksi yang diperiksa pada persidangan perkara dugaan suap pengadaan paket sembako di Kementerian Sosial,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada Suara.com, Rabu (10/3/2021).
Menurut ICW, KPK harus menelisik lebih dalam latar belakang pemberian jatah pengadaan sembako kepada pihak-pihak yang terlibat.
“Seperti Herman Herry, Ihsan Yunus, Bina Lingkungan, dan kerabat maupun kolega Juliari Batubara,” ujar Kurnia.
Hal itu sangat penting menurut ICW, guna membuktikan dugaan nepotisme dibalik penunjukan tersebut, karena hubungan mereka dalam satu partai yang sama.
Kemudian, kelayakan sejumlah pihak itu dalam keterlibatannya terkait pengadaan sembako bansos Covid juga harus dipertanyakan KPK.
“Apakah keempat grup tersebut layak secara kualitas sebagaimana diatur dalam regulasi LKPP, untuk mendapatkan proyek pengelolaan paket bansos,” ujar Kurnia mempertanyakan.
Di samping itu, proses penunjukan sejumlah pihak itu harus didalami KPK, guna membuktikan ada atau tidaknya dugaan pemberian suap.
“Apakah ada dugaan pemberian suap dari vendor teknis yang menyediakan paket sembako? Jika ada, selaku penyelenggara negara, mereka telah memenuhi kualifikasi sebagai penerima suap,” tegas Kurnia.
Pada persidangan beberapa waktu lalu, Adi Wahyono menjelaskan pembagian jatah kuota 1,9 juta paket sembako Covid-19.
“Pembagian kuotanya 1,9 juta paket itu seperti yang saya jelaskan di BAP, sesuai dengan permintaan Pak Menteri. Pak menteri atasan saya, jadi saya nurut beliau," kata Adi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (8/3/2021).
Berdasarkan BAP yang disampaikannya, terdapat empat pihak yang mendapatkan jatah pengadaan sembako bansos Covid-19, di antaranya:
- 1 juta paket diberikan untuk grup Herman Hery, Ivo Wongkaren, Stefano dan kawan-kawan
- 400 ribu paket kepada Ihsan Yunus, Irman Ikram, Yogas dkk
- 300 ribu oleh Matheus Joko dikelola untuk kepentingan bina lingkungan
- 200 ribu teman kerabat kolega Juliari Peter Batubara.
Dalam dakwaan disebutkan pagu anggaran bansos sembako Covid-19 di Jabodetabek pada 2020 sebesar Rp6,84 triliun.
Kemudian angka itu dibagi dalam 12 tahap, yakni sejak April sampai November 2020. Jumlah setiap tahapnya sebanyak 1,9 juta paket sembako, sehingga seluruh tahap berjumlah 22,8 juta paket.
Berita Terkait
-
Dugaan Korupsi Perpajakan Terulang, ICW: Sudah jadi Rahasia Umum
-
Terkuak di Sidang, Hotma Sitompul Kecipratan Fee Bansos Corona Rp3 Miliar
-
Eks Pejabat Kemensos Ungkap Jatah Kuota 1,9 Juta Paket Bansos Juliari Dkk
-
Terkuak! Ini Nama-nama Pengusung Vendor Kasus Suap Bansos Corona
-
Buat Gowes, Sekjen Kemensos Akui Dapat Brompton dari Tersangka Suap Bansos
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu