Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas akhirnya angkat bicara soal adanya Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ibas meyakini negara dan pemimpinnya punya hati nurani melihat yang benar dan salah.
"Sebagai anggota DPR RI yang telah terpilih tiga kali secara langsung, saya yakin negara akan tetap hadir dalam persoalan ini. Ya, saya masih yakin, negara hadir, pemimpin negeri ini punya nurani untuk melihat mana yang benar, mana yang salah," kata Ibas dalam koordinasi Fraksi Partai Demokrat, Selasa (9/3/2021) kemarin.
Ibas menyatakan, bahwa KLB Deli Serdang yang digelar secara gamblang mencerminkan adanya segelintir politisi yang berupaya mencederai demokrasi. Tapi ia yakin, pemerintah dan masyarakat secara umum akan tetap jernih melihat pentingnya menjaga demokrasi.
"Saya masih percaya bahwa demokrasi itu sesungguhnya indah jika dilihat dan dilakukan semua melalui proses yang benar, beretika dan sesuai konstitusi. Kami sebagai anggota DPR terpilih dengan cara dan dalam kehidupan demokrasi, pemimpin negara pun demikian," kata dia.
"Jadi tidak ada alasan bagi kita semua, termasuk pemerintah, untuk ikut terlibat atau mendukung dalam upaya-upaya merusak demokrasi," ungkapnya.
Ibas kemudian berharap kebenaran dan keadilan akan tetap dijunjung di negeri ini. Menurutnya, demokrasi harus bisa dijalankan dengan cara-cara yang indah dan bermartabat.
"Bagi kami sih, ada siang, ada malam. Tapi semangat kami tetap: Ayo kita selamatkan demokrasi," tuturnya.
Lebih lanjut, Ketua Fraksi Demokrat di DPR RI itu menilai masyarakat dan juga pemerintah bisa dengan mudah membedakan mana kegiatan atau proses demokrasi, dan mana yang aktivitas yang bersifat ilegal.
"Dari kacamata mana pun kita melihat dan menilai, kegiatan temu kader yang berujung KLB Deli Serdang itu ilegal dan cacat aturan konstitusi Partai Demokrat. Itu jelas dan terang. Karena itu, kepemimpinan PD yang sah masih tetap Ketum AHY. Anggota FPD tidak perlu ragu akan hal tersebut," tandasnya.
Baca Juga: Gubernur dari Demokrat Ini Tak Mau Ikut Campur Soal Polemik Partai
Berita Terkait
-
Denny Siregar: Prestasi Hanya Ganteng dan Gagah, AHY Hilang dari Politik
-
Polisi Disebut Datangi DPC, Demokrat: Praktik Begini Ciri Rezim Otoriter
-
Iti Jayabaya Mau Santet Moeldoko, Warga Lebak: Gue Malu Punya Bupati Begini
-
Gubernur dari Demokrat Ini Tak Mau Ikut Campur Soal Polemik Partai
-
Soal Uang Rp500 Juta, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Magelang: No Comment
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu