Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait penanganan banjir di ibu kota. Kali ini pihaknya meminta bantuan untuk penanganan air kiriman dari wilayah hulu.
Riza mengatakan pada Selasa (9/3/2021) kemarin, ia sudah mengikuti rapat bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Panjaitan. Riza sudah menyampaikan kepada Luhut untuk mengadakan program untuk bisa menahan laju air kiriman dari hulu agar tidak meluap ke pemukiman ibu kota.
“Kami juga sarankan kepada Pemerintah Pusat yang tidak kalah penting menghadang air di hulu,” ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/3/2021).
Riza menjalaskan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun dua bendungan yang menjadi program induk penanganan banjir Jakarta. Keduanya berlokasi di Ciawi dan di Sukamahi.
Kedua bendungan itu juga sudah direncanakan sejak tahun 1990-an. Namun, program ini baru mulai dibangun pada 2017 lalu.
Namun bendungan yang sudah ada dan baru dibuat itu dinilainya belum cukup untuk bisa menangani banjir di ibu kota.
“Belum cukup itu baru memberi kontribusi mengurangi banjir di DKI 11 persen,” jelasnya.
Menurutnya air kiriman ini perlu dituntaskan dengan pembangunan infrastruktur penahan air di daerah pinggiran Jakarta. Dengan kemampuan mengendalikan air kiriman yang lebih baik, banjir di ibu kota akan bisa lebih dikendalikan.
“Seperti kejadian di kali krukut yang meluap karena curah hujan besar di depok mudah-mudahan di Depok bisa dibikin waduk kemudian di Tangerang,” pungkasnya.
Baca Juga: Normalisasi Sungai Terhambat, Wagub DKI Salahkan Mafia Tanah
Berita Terkait
-
Dua Waduk Akhir 2021 Rampung, Wagub DKI: Tak Signifikan Atasi Banjir
-
Wagub DKI: di Jakarta Banyak Sengketa Lahan dan Mafia Tanah
-
Normalisasi Sungai Terhambat, Wagub DKI Salahkan Mafia Tanah
-
Yoory Belum Dipecat, Wagub DKI: Tunggu Penyelidikan KPK
-
Anak Buah Anies Jadi Tersangka KPK, Wagub DKI Sebut Belum Ada PNS Terlibat
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Harga Emas Naik Berturut-turut! Antam Tembus Rp 2,399 Juta di Pegadaian, Rekor Tertinggi
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
Terkini
-
Forum Debat Mahasiswa Semarang: Suarakan Kebijakan Publik dan Masa Depan Indonesia
-
Kuasa Hukum Beberkan Alasan: Penetapan Nadiem Makarim Sebagai Tersangka Dinilai Cacat Hukum
-
Dua Sekolah Internasional di Tangerang Selatan Dapat Teror Bom, Saat Dicek Ternyata Nihil
-
Tebuireng Disebut Jadi Contoh Bangunan Pesantren Ideal oleh Menteri PU
-
Biaya Hanya Rp 75 Ribu, Ini Daftar Lokasi SIM Keliling DKI Jakarta Hari Ini
-
Kementerian PU Akan Mulai Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny yang Ambruk, Berapa Perkiraan Biayanya?
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'