Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat kubu Moeldoko, Jhoni Allen Marbun membongkar isi pertemuannya dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 16 Februari 2021 lalu. Presiden keenam Republik Indonesia itu disebut tahu ada mahar politik yang dipungut dari kader partai.
Namun dia menyebut, uang setoran itu dipakai SBY untuk membeli kantor DPP Demokrat di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.
"Saya sampaikan ini setelah pertemuan saya dengan bapak SBY tanggal 16 Februari. Saya sampaikan. Termasuk mahar-mahar pilkada, beliau mengatakan untuk membeli kantor di (Jalan) Proklamasi," kata Jhoni di kediaman Moeldoko, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/3/2021).
Mendengar hal itu, Jhoni mengaku kaget. Pasalnya, selama SBY menjabat sebagai presiden selama dua periode, dianggap tak pernah memikirkan kondisi kantor DPP.
"Saya kaget, lho Bapak 10 tahun presiden waktu itu kok nggak mikirin kantor. Kenapa harus keringat daripada DPC dan iuran anggota fraksi dari tingkat II (dipakai)," tuturnya.
Lebih lanjut, Jhoni menyampaikan, adanya peristiwa tersebut mendorong DPC-DPC menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang. Selain itu, pihaknya juga mendesak AD/ART partai hasil Kongres Demokrat 2020 diganti atau dibatalkan.
"Karena memang khusus membahas dan membatalkan AD/ART adalah Kongres atau KLB, atau melalui proses pengadilan. Tetapi kami lebih memilih KLB biar lebih cepat karena itu permintaan unsur DPD-DPC pendiri dan organisasi sayap sesuai dengan ketentuan," tandasnya.
Untuk diketahui, partai berlambang bintang merci itu, kini sedang menghadapi badai perpecahan di internal partai. Konflik terjadi antara Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan KLB Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara yang menjadikan Moeldoko sebagai ketua umum.
Baca Juga: Kepengurusan Demokrat Kubu Moeldoko Rampung, M Nazaruddin Jadi Bendum?
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- 4 Bohlam Lampu Emergency LED Terbaik Otomatis Nyala saat Mati Listrik, Lebih Aman Tanpa Lilin
Pilihan
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
Terkini
-
Daerah Masih Kekurangan Dokter, Menkes Nilai AI Belum Bisa Jadi Solusi
-
Wacana Gaji Guru Rp5 Juta Tuai Kritik: Apa Sudah Bisa Hidup Layak?
-
Detik-Detik Mencekam Gempa Venezuela, Warga: Awalnya Ada Peringatan, Lalu Semua Berguncang Hebat
-
Krisis Hunian di Ibu Kota, Pramono Setujui Pembangunan 11 Rusun Raksasa
-
Update Jumlah Korban Gempa Venezuela: 732 Warga, Ribuan Bangunan Rusak
-
PDIP Kritik Pernyataan Prabowo soal Demo Bayaran, Dinilai Bernada Ancaman ke Rakyat
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Aliran Gratifikasi Proyek Rp17 Miliar
-
Krisis Dokter di Pelosok, Legislator DPR Usul Pemerintah Pakai AI Jadi Solusi Darurat
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Tak Lagi Dianaktirikan, Menkes Pastikan BPJS Dokter Magang Kini Ditanggung Negara