Suara.com - Kesadaran warga Indonesia untuk disuntik vaksin covid-19 terbilang rendah, sehingga harus menjadi fokus perhatian pemerintah.
Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting, hanya sekitar 46 persen warga yang bersedia disuntik vaksin covid-19.
Angka itu diperoleh dari hasil survei terhadap 1.064 responden. Sementara responden yang menyatakan tidak akan divaksin berjumlah 29 persen.
Sebanyak 23 persen responden memilih akan pikir-pikir dulu untuk divaksin. Sisanya, 2 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
Direktur Riset SMRC Deni Irvani menilai, hasil survei itu mesti menjadi perhatian serius. Pasalnya, angka tersebut jauh dari target vaksinasi pemerintah sekitar 181,5 juta warga atau 70 persen dari total penduduk.
"Jadi ini saya kira perlu jadi perhatian. Target warga yang divaksin mencapai 71 persen. Proporsi ini (hasil survei) tentu masih kurang dari target yang dicanangkan oleh pemerintah," kata Deni dalam paparannya yang disampaikan secara virtual, Selasa (23/3/2021).
Deni kemudian mengungkapkan sejumlah faktor yang mempengaruhi kesediaan warga untuk divaksin.
Faktor pertama adalah terdapat 64 persen warga memercayai vaksin aman dan bersedia untuk disuntik.
Kemudian faktor kedua adalah soal pengaruh adanya kampanye menolak vaksin. Sekitar 35 persen warga yang pernah mendapat ajakan untuk menolak vaksin menyatakan tak bersedia divaksin.
Baca Juga: Survei SMRC: UU Cipta Kerja Gerus Kepercayaan Rakyat ke Jokowi
Selanjutnya, 47 persen warga yang tidak pernah mendapat ajakan menolak vaksin, bersedia untuk divaksin.
Selain itu, ada juga rasa kekhawatiran atau ketakutan terhadap penularan covid-19. Dari hasil survei ditemukan, 59 persen warga yang menyatakan sangat takut tertular covid-19 setelah divaksin.
Hanya 38 persen warga yang menyatakan tidak takut tertular virus corona dan menyatakan bersedia divaksin.
Agar program vaksiniasi pemerintah bisa berjalan efektif, maka pemegang kuasa perlu melaksanakan serangkaian langkah.
Seperti misalnya melawan kampanye anti-vaksin, dan terus meyakinkan masyarakat vaksin yang digunakan itu aman dan efektif.
"Meyakinkan publik bahwa bahwa pandemi belum berakhir dan setiap warga bertanggung jawab untuk mencegah penyebaran wabah."
Berita Terkait
-
Survei SMRC: UU Cipta Kerja Gerus Kepercayaan Rakyat ke Jokowi
-
Survei SMRC: Mayoritas Warga Puas atas Kinerja Presiden Jokowi
-
Survei SMRC: Masyarakat Harap Ekonomi Membaik Tahun Depan
-
Survei SMRC: Mayoritas Publik Optimis Ekonomi Membaik Pada 2021
-
SMRC Sebut DKI Hanya 14 Persen Mau Divaksin, Wagub: Warga Belum Ngerti
Terpopuler
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Bukan Akira Nishino, 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Asia
- Diisukan Cerai, Hamish Daud Sempat Ungkap soal Sifat Raisa yang Tak Banyak Orang Tahu
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
Pilihan
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
-
Makna Mendalam 'Usai di Sini', Viral Lagi karena Gugatan Cerai Raisa ke Hamish Daud
-
Emil Audero Akhirnya Buka Suara: Rasanya Menyakitkan!
Terkini
-
Jaringan Korupsi Haji 'Dikupas' Tuntas: 70 Persen Biro Travel Sudah Buka Suara ke KPK
-
Lahan Kuburan Menipis, Ini Alasan Pramono 'Sulap' Pemakaman Era COVID-19 di Rorotan jadi TPU
-
Penting Buat Peserta Jakarta Running Festival 2025! Ini 9 Titik Parkir di Sekitar GBK yang Disiapkan
-
KPK Ungkap Ada Pengkondisian Mesin EDC dalam Kasus Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
-
Geledah Kantor Bea Cukai, Kejagung Ogah Beberkan Detail Kasusnya, Mengapa?
-
Setelah Pembalap, KPK Panggil Anak Penyuap Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan, Tapi Mangkir...
-
BGN Proses Internal Kepala SPPG di Bekasi yang Lecehkan dan Aniaya Staf, Segera Dinonaktifkan
-
Lebih Inklusif, BPJS Ketenagakerjaan Dorong Transformasi Sistem Pensiun Nasional di Era Digital
-
Cara Ambil Bansos Rp900 Ribu di Kantor Pos, Bisa Diwakilkan Asal Bawa KTP dan KK
-
Soal Mikroplastik di Hujan Jakarta, BMKG: Bisa Terbawa dari Wilayah Lain