Suara.com - Cina mendesak AS untuk atasi rasisme hingga penanganan COVID-19. Kecaman yang tertulis di dalam laporan tahunan yang dirilis Kabinet di Beijing Rabu (24/03) adalah balasan atas rangkaian kritik AS pada Cina.
Laporan kebinet di Beijing yang terdiri dari 28 halaman itu mengungkapkan, Amerika Serikat (AS) "melihat situasi epidemi di luar kendali, disertai dengan kekacauan politik, konflik antar etnis, dan perpecahan sosial."
Dokumen yang dirilis Kantor Informasi Dewan Negara juga menyoroti serangan di Capitol, yang erat kaitannya dengan kekerasan menggunakan senjata serta masalah kesenjangan kesehatan.
"Apa yang terjadi di Capitol Hill mengungkapkan kelemahan demokrasi AS," kata Chang Jian, Direktur Institut Hak Asasi Manusia Universitas Nankai di Tianjin, Cina.
"Kedua partai politik (Republik dan Demokrat) itu terkadang melakukan segala hal yang mereka bisa untuk membela kepentingan mereka sendiri ... Mereka akan menghasut perpecahan dan kekerasan di antara orang-orang. Jadi dapatkah masyarakat AS terus berkembang di bawah sistem demokrasinya saat ini? Saya akan memberi tanda tanya di atasnya."
Cina mengeluarkan laporan setiap tahun sebagai tanggapan atas kritik AS terkait serangkaian masalah, seperti pelanggaran terhadap kelompok minoritas di wilayah barat Xinjiang dan Tibet, serta tindakan keras terhadap suara-suara oposisi di Hong Kong.
Munculnya sanksi baru
Pandemi COVID-19 telah menewaskan lebih banyak orang di AS daripada di Cina.
"Mengalahkan pandemi membutuhkan bantuan timbal balik, solidaritas, dan kerja sama di antara semua negara. Namun, AS, yang selalu menganggap dirinya sebagai pengecualian dan superior, melihat sendirian situasi wabah di luar kendali, disertai kekacauan politik, konflik antar etnis, dan perpecahan sosial," kata laporan itu.
Baca Juga: PSM Belum Berencana Bawa Kasus Rasisme yang Menimpa Wanggai ke Polisi
"Kelompok rentan menjadi korban terbanyak yang diakibatkan tindakan sembrono pemerintah terhadap pandemi."
Laporan Cina didasarkan pada materi open-source, berbeda dengan dokumen AS, yang sebagian besar diambil dari karya para diplomat, jurnalis, dan aktivis hak asasi manusia yang tidak selalu dapat mengungkapkan informasi mereka karena ancaman pembalasan dari Partai Komunis Cina.
Laporan itu muncul setelah Uni Eropa bergabung dengan AS, Inggris, dan Kanada dalam menjatuhkan sanksi kepada pejabat Cina atas tuduhan melecehkan etnis minoritas Uighur.
Beijing membalas dengan mengumumkan akan menghukum empat legislator Eropa, seorang peneliti Jerman, dan organisasi hak asasi yang berbasis di Eropa dengan melarang bepergian ke wilayah Cina atau melakukan interaksi keuangan dengan institusi Cina.
H&M tuai banjir kritik di media sosial
Kemarahan masyarakat terhadap merek fesyen H&M juga membanjiri arus informasi di media sosial Cina pada hari Rabu (24/03), ketika Liga Pemuda Komunis dan media pemerintah menyerang perusaaan mode itu atas permyataan sikap "sangat prihatin" tentang laporan kerja paksa di wilayah Xinjiang.
Berita Terkait
-
Seruan Rasis ke Pemain Arab Berulang Kali Dilakukan, FIFA Cuma Kasih Denda ke Israel
-
Thuram Murka! Hinaan ke Vinicius Jr Dianggap Serangan ke Dirinya Juga
-
Rasisme Muncul Terus di Liga Indonesia, Arya Sinulingga: Ironis
-
Dapat Serangan Rasial dari Oknum Suporter, Bukayo Saka Balas dengan Aksi Berkelas
-
Kronologis Kakang Rudianto dan Mikael Tata Jadi Sasaran Rasisme
Terpopuler
- 6 HP 5G Terbaru Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Jempolan
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
- Proyek 3 Triliun Dimulai: Makassar Bakal Kebanjiran 200 Ton Sampah dari Maros dan Gowa Setiap Hari
- Berapa Gaji Pratama Arhan? Kini Dikabarkan Bakal Balik ke Liga 1
- Banyak Banget, Intip Hampers Tedak Siten Anak Erika Carlina
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Pastikan BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir 2026: DPR Beri Tepuk Tangan!
-
Simalakama Plastik: Antara Lonjakan Harga dan Napas UMKM yang Sesak
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
Jusuf Kalla Mau Laporkan Rismon Sianipar ke Polisi! Ini Masalahnya
-
Di Balik Lahan Hindoli, Seperti Apa Perkebunan yang Jadi Lokasi 11 Sumur Minyak Ilegal?
Terkini
-
Pakar Kehutanan UGM: Pembangunan Ancam Tutupan Hutan Indonesia
-
Mendagri Tito: Inflasi Bulanan 3 Daerah Terdampak Bencana Membaik
-
Wamendagri Wiyagus Tekankan Komitmen Pemda Percepat Penuntasan TBC
-
Soal Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Komisi I DPR RI Jadwalkan Pemanggilan Menhan
-
ASEAN IP Office Leaders Retreat AWGIPC, Perkuat Arah Implementasi Rencana Aksi KI ASEAN 2026-2030
-
Draf Gencatan Senjata AS-Iran Beredar, Selat Hormuz Jadi Kunci Kesepakatan
-
Jadi Saksi di Sidang Noel, Direktur PT BSK Ngaku Bayar Rp100 Juta per Tahun untuk Sertifikat K3
-
Perang Memanas! Trump Bakal Pakai Uang Pajak Warga AS Demi Proyek Mercusuar
-
Trump Ancam Iran Jadi Neraka Dunia, Pengamat UGM: Kalau Terlalu Berisik, Biasanya Tak Serius
-
Punya Nyali! Pemerintah Kuasai Kembali Tanah Negara dari Pihak Lain Demi Bangun Hunian Rakyat