Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melakukan audiensi dengan DPP Mathlaul Anwar di Gedung Bina Graha Jakarta pada Kamis (25/3/2021).
Dalam kesempatan tersebut, mantan Panglima TNI itu mendukung usulan pendiri Mathlaul Anwar KH Mas Abdurrahman sebagai pahlawan nasional bidang pendidikan.
"Kami siap ikut menyuarakan. Apalagi, KH Mas Abdurrahman punya kontribusi luar biasa untuk bangsa dari sisi pembangunan SDM," ucap Moeldoko saat menerima audiensi DPP Mathlaul Anwar di Gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (25/3/2021).
Tak hanya itu, dia juga menuturkan Mathlaul Anwar dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia.
"Dalam hal ini, Mathlaul Anwar perlu terlibat dalam mempersempit ruang tumbuhnya paham radikal dan intoleransi di Indonesia," ujarnya.
Tak hanya itu, dia juga mengapresiasi Mathlaul Anwar sebagai penggerak sektor pendidikan yang mandiri telah berkontribusi menerapkan nilai-nilai Pancasila.
Terlebih, lanjut Moeldoko, saat ini Mathlaul Anwar telah memiliki lebih dari 2.000 madrasah di 33 Provinsi dan 70 perguruan setingkat SD, SMP, dan SMA serta satu perguruan tinggi.
Untuk diketahui, Mathlaul Anwar merupakan organisasi masyarakat pendidikan Islam berbasis madrasah.
Sementara itu, Ketua Bidang II Mathlaul Anwar Jihaduddin menyampaikan, pihaknya sudah mengirimkan usulan pahlawan nasional KH. Mas Abdurrahman ke Kementerian Sosial.
Baca Juga: Putri Jaksa Agung R Soeprapto Harap Sang Ayah Dapat Gelar Pahlawan Nasional
Bahkan, Jihaduddin, Mathlaul Anwar telah melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan sebagai bahan verifikasi.
"Kami menyadari, kepahlawanan KH Mas Abdurrahman bukan dalam pergerakkan melainkan pendidikan. Beliau sudah berkontribusi membangun pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," ucap Jihaduddin.
Adapun Ketua Umum DPP Mathlaul Anwar Ahmad Sadeli Karim menambahkan, pihaknya juga berharap kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Muktamar ke 20 dan Munas Muslimat ke-5 Mathlaul Anwar yang akan berlangsung pada 2 April 2021 mendatang.
Ahmad menjelaskan, Jokowi bisa hadir secara virtual pada Muktamar dengan tema Menata Umat Merekat Bangsa yang akan berlangsung di Bogor, Jawa Barat itu.
"Karena pada Muktamar sebelumnya, Presiden Jokowi juga pernah hadir secara langsung dan dihadiri puluhan ribu peserta. Untuk kali ini, kami harap Presiden bisa hadir secara virtual. Muktamar kali ini juga akan melibatkan seluruh perwakilan di 33 provinsi dan mengundang Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, hingga kepala daerah Banten dan Bogor," kata Ahmad.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?