Dukung Pemda Turunkan Pengangguran, Menaker Soroti 3 Mekanisme Ini

Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pihaknya mendukung program-program yang mendorong terciptanya penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, sebagai upaya untuk menurunkan pengangguran yang dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) sesuai dengan karakteristik demografi daerahnya. 

Program-program yang dilaksanakan daerah, menurut Ida, selayaknya bersinergi dengan program Kementerian Ketenagakerjaan. 

"Yakni program-program yang mendorong penempatan tenaga kerja baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja, untuk penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun luar negeri," kata Ida saat menerima audiensi Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir dan Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta secara terpisah di Ruang Kerja Kemnaker, Jakarta, Kamis (25/3/2021).

Ida bilang, pemda dapat mengoptimalkan SDM yang ada di daerah untuk dapat masuk ke pasar kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKL), maupun Antar Kerja Antar Negara (AKAN).

Selain itu, pemda juga dapat mengembangkan berbagai program peningkatan kompetensi, sehingga mampu bersaing dengan SDM daerah lain dan berkompetisi di pasar kerja nasional. 

"Termasuk pula program-program pemberdayaan bagi tenaga kerja disabilitas, muda, wanita, dan lanjut usia, agar tenaga kerja khusus yang vulnerable (rentan) ini memperoleh kesempatan sama untuk masuk dalam pasar kerja," papar Ida. 

Potensi SDA, imbuh Ida, dapat digali lebih dalam lagi untuk dimaksimalkan pemanfaatannya oleh SDM di daerah sehingga diharapkan dapat menciptakan wirausaha baru maupun lanjutan, yang pada akhirnya mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja. 

"Pengembangan jejaring kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan stakeholder terkait penempatan tenaga kerja perlu dijalin secara konsisten sehingga masing-masing pihak dapat berkontribusi secara maksimal sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, " katanya. 

Sementara Dirjen Bilattas Budi Hartawan mengatakan kedua Pemda (Sumedang dan Sawahlunto) sepakat untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja dan pekerja yang ada di masing-masing daerahnya, melalui peningkatkan peran BLK baik UPTD, dan bantuan paket-paket pelatihan yang diberikan pusat.

Baca Juga: Indonesia Dorong Dialog Sosial dan Tripartisme Masuk Sistem Pembangunan PBB

"Peran BLK di masing-masing daerah akan terus ditingkatkan, baik melalui APBD maupun pendampingan, bantuan sarana prasarana, maupun bantuan paket-paket pelatihan dari pusat.

Bupati Sumedang Donny Ahmar Munir memberikan apresiasi kepada Kemnaker, karena sinergitas dan kerja sama dengan BBPLK Bandung selama ini. Terutama banyaknya paket-paket pelatihan dan bantuan alat-alat (sarana) sehingga tingkat pengangguran di Sumedang berkurang. Menurut Donny, selama ini, program-program di daerahnya, dipadukan dengan program yang dilaksanakan oleh Kemnaker. 

"Jika sudah mempunyai keahlian, akan kita bantu dari segi permodalannya untuk menghubungkan dengan CSR sehingga nantinya bisa mempunyai keahlian, punya pekerjaan, dan apa yang kita lakukan menjadi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, " jelas Donny.

Sedangkan Wali Kota Sawahlunto Deri Asta menegaskan sebagai kota bekas tambang batubara, yang masih aktif hingga sekarang, Sawahlunto memiliki banyak potensi tenaga kerja di bidang otomotif dan alat berat.

Untuk mengurangi pengangguran dan menyerap tenaga kerja, pihaknya mengusulkan kepada Ida untuk membangun workshop otomotif alat berat di Sawahlunto di bawah pengelolaan BLK Padang.

"Nantinya workshop otomotif alat berat Sawahlunto ada di bawah binaan BLK Padang, Kita berharap secepatnya pembangunan workshop ini terwujud karena lahan kita sudah punya," tandasnya.