Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari kabar yang menyebut Presiden Jokowi mempercayakan sekitar 19 ribu hektare tanah untuk dikelola oleh PP Pemuda Muhammadiyah.
Rocky Gerung mempertanyakan hal itu karena menurutnya lahan tidak boleh dikuasai negara. Dia juga menyinggung beda sikap pemerintahan Jokowi kepada Muhammadiyah dan FPI.
Filsuf asal Manado tersebut bahkan mengatakan rezim memecah belah masyarakat dan terkesan menyingkirkan peranan organisasi besutan Habib Rizieq Shihab tersebut.
Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui video berjudul "Politik Belah Bambu. Muhammadiyah Coba Dirangkul, FPI Dipukul" yang disiarkan lewat kanal YouTube miliknya, Jumat (26/3/2021).
Rocky Gerung mengatakan, upaya pemberian tanah kepada pemuda Muhammadiyah oleh pemerintah tersebut merupakan keanehan.
"Itu ngapain Presiden bagi-bagi lahan. Kan lahan gak boleh dikuasai negara. Lahan harus dimiliki rakyat yang tak punya lahan. Pemuda dikasih lahan itu aneh," katanya seperti dikutip Suara.com.
Rocky Gerung mempertanyakan alasan di balik pemberian tanah belasan hektare tersebut. Dia tampak seperti mencurigai ada maksud terselubung.
"Mungkin Jokowi ingin supaya pemuda jangan demo di jalan bajak sawah saja," tukas dia.
Pengamat politik itu kemudian mengungkit opininya perihal perpolitikan. Ada golongan yang dimasukkan dalam bagian pemerintahan, tetapi ada pula yang dikecualikan.
Baca Juga: Kepada Bupati se-Indonesia, Presiden Kritik Penggunaan Anggaran Diecer-ecer
Dia kemudian menyoroti FPI yang sempat menuai kehebohan sampai dibubarkan pemerintah melalui pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD.
Menurut Rocky Gerung, perbedaan perlakuan ke FPI dan Muhamadiyah menandakan bahwa pemerintahan Jokowi membelah masyarakat.
"Kalau FPI di-exclude, pemuda Muhammadiyah di-include. Ada yang diusir, ada yang dimasukkan. Itu cara rezim membelah masyarakat. Pemuda sekarang terbelah hanya karena urusan tanah," tukas Rocky.
"Ada yang dicambuk, ada yang dikasih makanan. Ada yang digetok palanya. Ada yang dikasih wortel," imbuh dia.
Rocky Gerung melanjutkan, hal itu cukup wajar apabila terjadi dalam tubuh partai politik. Namun, hal itu tidak berlaku bagi pemuda yang dasarnya melawan.
Kata dia, pemberian tanah akan membuat pemuda tunduk. Padahal anak muda seharusnya berada di luar lingkaran kekuasaan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- 6 Rekomendasi Sepeda 1 Jutaan Terbaru yang Cocok untuk Bapak-Bapak
- 5 Bedak Tabur Translucent Lokal yang Bikin Makeup Tampak Halus dan Tahan Lama
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
Pilihan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
Terkini
-
Maling Motor Bersenjata Api Tembaki Pemilik CRF di Kebon Jeruk, Korban Terluka
-
Nadiem Makarim Ungkap Peran Jokowi dalam Pembentukan Tim Shadow
-
Kemendagri Klarifikasi Informasi Penggunaan KTP-el dan Fotokopi Identitas
-
DPR Kritik SE Mendikdasmen: Hanya Solusi Jangka Pendek, Tapi Status Guru Honorer Masih Tak Jelas
-
Pemodal Masih Diburu! Bareskrim Pastikan 275 WNA Kasus Judol Hayam Wuruk Disidang di Indonesia
-
Penampakan Gudang PT Indobike Isi Ribuan Motor Honda-Yamaha Hasil Kejahatan Fidusia di Jaksel
-
Pemerintah Dorong Kampus Kelola MBG, DPR: Jangan Sampai Ganggu Fokus Pendidikan
-
Terbongkar! Skandal PT Indobike, Raup Rp26 M dari Ekspor Ribuan Motor Hasil Kejahatan Fidusia
-
Andrie Yunus Tolak Bersaksi di Sidang Militer, KontraS: Kasus Air Keras Itu Pidana Umum!
-
KontraS Kritik Hakim Pengadilan Militer yang Ancam Pidanakan Saksi Korban Andrie Yunus