Suara.com - “Pak bu, selamat pagi. Nuwun sewu (permisi), saya datang untuk mendata keluarga panjenengan njih. Saya dari sini sajam supaya ababnya tidak muncrat-muncrat,” canda Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dari luar pagar rumah keluarga Afianto di Jalan Bima, Pindrikan Lor, Jateng yang akan didatanya, Kamis (1/4/2021).
Itulah hal pertama yang dilakukan Ganjar, saat terjun langsung mengawali pelaksanaan Program Pendataan Keluarga 2021 dari BKKBN. Ia ikut terlibat menjadi petugas pendata lapangan.
Membawa secarik kertas berisi 53 pertanyaan dan pulpen, gubernur berambut putih itu mendatangi dua keluarga di Pindrikan Lor dan Sekayu, Semarang Tengah.
Kepaada keluarga itu, Ganjar menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah tercantum dalam daftar dari BKKBN. Sesekali, ia melontarkan candaan dari daftar pertanyaan yang ada.
Sementara mendata, Ganjar juga ikut memastikan pada anggota keluarga tersebut, jika ada lansia, sudah divaksin atau belum.
“Mas, ibunya segera didaftarkan biar cepet divaksin. Ayo panjenengan harus lakukan segera,” tegas Ganjar mengingatkan.
Ia mengimbau warga agar membantu petugas yang melakukan pendataan, dengan cara menyiapkan data keluarga secara lengkap, sehingga proses pendataan dapat berlangsung cepat.
Selain itu, petugas pendataan yang turun ke lapangan juga diminta Ganjar membawa identitas yang lengkap, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di kalangan warga.
“Keluarga membantu menyiapkan data dengan baik, dan tanyakan petugasnya. Berikan data terakhir agar seluruh pencatatan pendataan ini betul-betul lengkap,” ujarnya.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Minta Masyarakat Dilayani dan Dimudahkan dengan Inovasi
“Harapan kita, ini akan jadi big data yang baik. Datanya cukup lengkap, sehingga nanti kalau kita ingin mengolah data untuk memberikan bantuan, mengerti kondisi keluarga masing-masing, dan pemerintah akan bisa menyajikan data paling detail,” tambah Ganjar.
Pendataan Keluarga tahun 2021 yang dilakukan BKKBN dilaksanakan serentak se-Indonesia pada 1 April-31 Mei 2021. Pendataan dilakukan untuk validasi, sebagai dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan peningkatan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Kepala Perwakilan BKKBN, Jawa Tengah Widwiono mengatakan, program ini dilakukan lima tahun sekali di seluruh Indonesia untuk mendata semua keluarga.
"Beda dengan sensus penduduk. Ini memang fokusnya pada keluarga, jadi tentang informasi keluarga. Itu yang kita data, yang kita catat di situ," ujar Widwiono, saat mendampingi Ganjar.
Di Jateng, ada sekitar 11,4 juta keluarga yang akan didata, dengan mengerahkan sekitar 8.600 orang petugas.
“Mereka akan meng-cover seluruh keluarga di 35 kabupaten dan kota. Sebelumnya, mereka telah menjalani pelatihan sejak satu bulan lalu. Dengan pelatihannya mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, sampai RT RW,” beber Widwiono lebih lanjut.
Berita Terkait
-
Gandeng FKUB, Ganjar Pranowo Ajak Masyarakat Jateng Rukun dan Cinta Damai
-
Ganjar Pranowo Jadi Petugas Pendataan Keluarga 2021, Warga Ini Kaget
-
Soal Pembelajaran Tatap Muka, Ganjar Pranowo : Jateng Siap!
-
SKB Empat Menteri Soal Pembelajaran Saat Pandemi, Ini Tanggapan Ganjar
-
Soal Terorisme di Jateng, Ganjar: Tidak ada Dampak di Jawa Tengah
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu