Suara.com - Ketua Komisi A DPRD DPRD Jakarta dari Fraksi Demokrat Mujiyono mendukung kebijakan pemerintah Jakarta melepas saham di perusahaan produsen bir, Delta Djakarta. Dia berharap penjualan saham dilakukan secara profesional.
"Penjualan itu jangan sampai ngawur dan pemanfaatan sahamnya harus jauh lebih baik dari yang ada sekarang," ujar Mujiyono, Senin (5/4/2021).
Fraksi Demokrat akan menyusul fraksi lain, mengirimkan surat kepada pimpinan dewan agar divestasi segera dibahas.
"Nanti kita akan melakukan hal yang sama jika diperlukan karena itu kan hak politik fraksi yang ada di dewan," kata Mujiyono.
Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jakarta Santoso memperkuat sikap Demokrat, "Kami Demokrat DKI mendukung penjualan saham bir Delta Djakarta."
Hasil dari penjualan saham, kata dia, nantinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, seperti membangun rumah sakit atau sekolah.
Walaupun pemerintah melepaskan saham di Delta Djakarta, menurut Santoso, pengawasan terhadap peredaran minuman keras tidak akan hilang karena bisa dilakukan lewat regulasi yang lain.
"Regulasi dan penerapan pengaturan ada dalam kewenangan yang dimiliki pemerintah DKI Jakarta meskipun tidak lagi memiliki saham di perusahaan bir di maksud," kata dia.
Gubernur Jakarta Anies Baswedan sudah empat kali mengirimkan surat ke DPRD Jakarta menyangkut penjualan saham di Delta Djakarta.
Baca Juga: Beredar Poster Demo Tangkap Anies Baswedan Selasa Besok, Disebar Ferdinand
"Surat pertamanya Mei 2018, yang kedua Januari 2019, yang ketiga Mei 2020 dan yang keempat Maret 2021," ujar Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Jakarta Riyadi, Jumat (5/3/2021).
"Belum ada jawaban secara tertulis, setahu atau seingat saya belum ada jawaban secara tertulis. Kita juga belum pernah diundang untuk dibahas atau apa gitu."
Sejak 2018, pihaknya sudah menyelesaikan kajian terhadap kepemilikan saham di Delta Djakarta. Ada dua hal yang harus dibahasj, pertama mengenai peninjauan ulang investasi dan pelepasan saham.
"Kajian tentang, satu terkait dengan review investasi saham di Delta Djakarta. Kemudian yang kedua kajian tentang rencana divestasi," katanya.
Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi sejak awal menolak rencana pemerintah Jakarta menjual saham. Menurut dia tidak ada alasan sehingga saham perlu dilepas.
"Salahnya apa? Kalau ada kebijakan eksekutif kayak gitu, mana BUMD yang nggak mampu itu cabut. Ini gak masalah," ujar Prasetio di gedung DPRD Jakarta, Selasa (2/3/2021).
Berita Terkait
-
Berapa Lama Anies Baswedan Menjabat Mendikbud? Kritik Sistem Pendidikan Indonesia Sudah Kuno
-
Apa Itu Kurikulum Lintas ASEAN yang Diusulkan Anies Baswedan?
-
Melawan Serangan Personal: Menimbang Ide Kritik Pendidikan Anies Baswedan
-
Anies Soroti Kelangkaan BBM di SPBU Swasta, Karyawan Terdampak Pemotongan Jam Kerja
-
Terpopuler: Mata Anies Baswedan Kedutan usai Disebut Prabowo, Gaji Pegawai PLN Bikin Penasaran
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Pengamat Pendidikan Sebut Keputusan Gubernur Banten Nonaktifkan Kepsek SMAN 1 Cimarga 'Blunder'
- Biodata dan Pendidikan Gubernur Banten: Nonaktifkan Kepsek SMA 1 Cimarga usai Pukul Siswa Perokok
- 6 Shio Paling Beruntung Kamis 16 Oktober 2025, Kamu Termasuk?
Pilihan
-
Patrick Kluivert Bongkar Cerita Makan Malam Terakhir Bersama Sebelum Dipecat
-
Dear PSSI! Ini 3 Pelatih Keturunan Indonesia yang Bisa Gantikan Patrick Kluivert
-
Proyek Sampah jadi Energi RI jadi Rebutan Global, Rosan: 107 Investor Sudah Daftar
-
Asus Hadirkan Revolusi Gaming Genggam Lewat ROG Xbox Ally, Sudah Bisa Dibeli Sekarang!
-
IHSG Rebound Fantastis di Sesi Pertama 16 Oktober 2025, Tembus Level 8.125
Terkini
-
Efek Ammar Zoni: DPR Siap-siap Bentuk Panja Khusus Bongkar Borok Lapas
-
Presiden Prabowo Bolehkan WNA Pimpin BUMN, KPK: Wajib Setor LHKPN!
-
Pramono Anung Bakal 'Sulap' Sumber Waras Jadi RS Kelas A yang Ikonik Setelah 10 Tahun Mangkrak
-
Kontak Senjata di Intan Jaya Pecah! 14 OPM Tewas Ditembak TNI dalam Operasi Pembebasan Sandera
-
MUI Resmikan Fatwa Syariah Penyaluran Zakat dan Infak melalui Skema Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
-
Jakarta Dilanda Panas Ekstrem, Ini Instruksi Pramono kepada Jajarannya
-
Mahfud MD 'Spill' Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Budi Prasetyo: Silakan Laporkan ke KPK
-
Kupang Diguncang Kasus Prostitusi Online Anak, Menteri PPPA Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Ahli Gizi Soroti Makan Bergizi Gratis: SPPG Polri Bisa Jadi Role Model Nasional
-
Trauma Kasus Lama? Gubernur Pramono Minta KPK Kawal Proyek Pembangunan RS Sumber Waras