Suara.com - Ketua Komisi A DPRD DPRD Jakarta dari Fraksi Demokrat Mujiyono mendukung kebijakan pemerintah Jakarta melepas saham di perusahaan produsen bir, Delta Djakarta. Dia berharap penjualan saham dilakukan secara profesional.
"Penjualan itu jangan sampai ngawur dan pemanfaatan sahamnya harus jauh lebih baik dari yang ada sekarang," ujar Mujiyono, Senin (5/4/2021).
Fraksi Demokrat akan menyusul fraksi lain, mengirimkan surat kepada pimpinan dewan agar divestasi segera dibahas.
"Nanti kita akan melakukan hal yang sama jika diperlukan karena itu kan hak politik fraksi yang ada di dewan," kata Mujiyono.
Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jakarta Santoso memperkuat sikap Demokrat, "Kami Demokrat DKI mendukung penjualan saham bir Delta Djakarta."
Hasil dari penjualan saham, kata dia, nantinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, seperti membangun rumah sakit atau sekolah.
Walaupun pemerintah melepaskan saham di Delta Djakarta, menurut Santoso, pengawasan terhadap peredaran minuman keras tidak akan hilang karena bisa dilakukan lewat regulasi yang lain.
"Regulasi dan penerapan pengaturan ada dalam kewenangan yang dimiliki pemerintah DKI Jakarta meskipun tidak lagi memiliki saham di perusahaan bir di maksud," kata dia.
Gubernur Jakarta Anies Baswedan sudah empat kali mengirimkan surat ke DPRD Jakarta menyangkut penjualan saham di Delta Djakarta.
Baca Juga: Beredar Poster Demo Tangkap Anies Baswedan Selasa Besok, Disebar Ferdinand
"Surat pertamanya Mei 2018, yang kedua Januari 2019, yang ketiga Mei 2020 dan yang keempat Maret 2021," ujar Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Jakarta Riyadi, Jumat (5/3/2021).
"Belum ada jawaban secara tertulis, setahu atau seingat saya belum ada jawaban secara tertulis. Kita juga belum pernah diundang untuk dibahas atau apa gitu."
Sejak 2018, pihaknya sudah menyelesaikan kajian terhadap kepemilikan saham di Delta Djakarta. Ada dua hal yang harus dibahasj, pertama mengenai peninjauan ulang investasi dan pelepasan saham.
"Kajian tentang, satu terkait dengan review investasi saham di Delta Djakarta. Kemudian yang kedua kajian tentang rencana divestasi," katanya.
Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi sejak awal menolak rencana pemerintah Jakarta menjual saham. Menurut dia tidak ada alasan sehingga saham perlu dilepas.
"Salahnya apa? Kalau ada kebijakan eksekutif kayak gitu, mana BUMD yang nggak mampu itu cabut. Ini gak masalah," ujar Prasetio di gedung DPRD Jakarta, Selasa (2/3/2021).
Politisi PDIP ini mengatakan selama ini Delta Djakarta tak pernah menerima uang hibah dari pemerintah Jakarta, bahkan yang terjadi sebaliknya: memberikan pendapatan tambahan.
Menurut Prasetio, Delta Djakarta dulu dibuat untuk mengendalikan peredaran minuman keras di Jakarta.
"Itu istilahnya diberi pemerintah pusat untuk mengelola, terus berjalan lalu menguntungkan buat kita. Kenapa kok ada PT Delta? Itu kan ada persoalan di bir bintang pada saat itu. Zaman Pak Ali (mantan Gubernur Jakarta)," katanya.
Berita Terkait
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Anies Baswedan Skakmat Seskab Teddy yang Sebut Dino Patti Djalal 'Pejabat Cuma 3 Bulan'
-
Daftar Karya Ahmad Bahar: Pernah Tulis Buku Jokowi, Gibran Hingga Anies Baswedan
-
Anies Baswedan ke Wisudawan UGM: Lulusan di Masa Sulit, Cari Kerja Sedang Menantang
-
Anies Baswedan Soroti Dampak AI pada Remaja: Tantangan Besar Buat Orang Tua dan Guru
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
BGN Diguncang Korupsi: Cukupkah Pergantian Pimpinan Selamatkan Program MBG?
-
Bulog Pastikan Beras Bantuan di Bangkalan Diganti Sebelum Disalurkan, Komitmen Jaga Kualitas Bantuan
-
Bulog Gelontorkan Beras SPHP & Percepat Penyaluran Bantuan Pangan untuk Jaga Stabilitas Harga Beras
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.