Suara.com - Kubu Moeldoko menyarankan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat partai baru. Menanggapi itu DPP Partai Demokrat menilai pihak kongres luar biasa (KLB) yang kepengurusannya sudah ditolak pemerintah hanya sedang mencari sensasi.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani berujar, kubu Moeldoko memang terus memcari perhatian dan sensasi, terlebih usai keputusan pemerintah yang menolak hasil KLB. Kamhar menilai pihak KLB juga selalu memutarbalikan fakta.
Kamhar menyoroti Muhammad Rahmad selaku juru bicara pihak KLB. Menurut dia Rahmad tidak lagi memiliki hak apapun dalam pernyataannya untuk mengatasnamakan Partai Demokrat.
"Rahmad sama sekali tak punya hak berbicara atas nama atau membawa-bawa Partai Demokrat pasca pengurunduran dirinya dari keanggotaan Partai Demokrat sejak 2013 yang lalu. Apalagi pasca penolakan pengesahan hasil KLB abal-abal," kata Rahmad kepada wartawan, Selasa (6/4/2021).
Kamhar berharap agar pihak KLB tidak terus menyampaikan pernyataan keliru yang hanya bermuatan sensasi. Pasalnya, apa yang disampaikan itu dirasa hanya akan mempermalukan pihak KLB itu sendiri.
"Jika normal dan waras semestinya malu. Bukannya terus menerus merepresentasi wacana picisan yang semakin mempermalukan diri mereka di mata publik. Mungkin ini yang dimaksud Razman, gerombolan KLB abal-abal banyak yang terpapar virus halusinasi. Tak bisa membedakan hayalannya dengan kenyataan," tutur Kamhar.
Sebelumnya, Rahmad menyarankan agar SBY membuat partai baru. Saran itu diklaim Rahmad sudah dipersilahkan pihak KLB dan pendiri Partai Demokrat sejak 2001.
Adapun pernyataan Rahmad merespons opsi yang diberikan Andi Malarangeng untuk kubu Moeldoko dan KLB Deli Serdang untuk membuat partai baru.
"Kami bersama tokoh-tokoh pendiri Partai Demokrat yang dulu mereka berdarah-darah mendirikan partai tahun 2001, mempersilahkan SBY untuk mendirikan partai baru. Jangan mengambil alih kepemilikan Partai Demokrat dari para pendiri dengan mengelabui para pengurus DPD dan DPC atas nama demokrasi. Terserah kepada SBY mau dikasih nama apa, ada yang mengusulkan diberi nama PKC (Partai Keluarga Cikeas)," ujar Rahmad.
Baca Juga: AHY Maafkan Kader yang Hadiri KLB Kubu Moeldoko, Tapi Tidak Bisa Dilupakan
Berita Terkait
Terpopuler
- Bukan Hanya Siswa, Guru pun Terkena Aturan Baru Penggunaan Ponsel di Sekolah Sulbar
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
Pilihan
-
Cerita Warga Solo Hadapi Pajak Opsen hingga Kaget Uang Tak Cukup, FX Rudy: Mohon Dipertimbangkan!
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Hilal Tidak Terlihat di Makassar, Posisi Bulan Masih di Bawah Ufuk
-
Detik-detik Warga Bersih-bersih Rumah Kosong di Brebes, Berujung Temuan Mayat dalam Koper
-
Persib Bandung Bakal Boyong Ronald Koeman Jr, Berani Bayar Berapa?
Terkini
-
Vatikan Tolak Undangan Masuk Board of Peace
-
Menag: Ramadan 1447 H Momentum Perkuat Kesalehan Sosial dan Hidup Tak Eksploitasi Alam
-
Brak! Pagar Rumah Jusuf Kalla di Jaksel Roboh Diseruduk Mobil Hyundai Santa Fe, Begini Kondisinya
-
Belum Siap Beri Keterangan, Pemerintah-DPR Minta MK Tunda Sidang Uji Materiil UU Guru dan Dosen
-
Mendagri Ungkap Data Pascabencana: 29 Desa Hilang Diterjang Banjir dan Longsor di Sumatra
-
Bantuan Pangan Diaspora Aceh di Malaysia Terganjal Bea Cukai, Mendagri 'Ngadu' ke DPR
-
Boleh Buka Puasa di KRL Saat Ramadan 1447 H, Ini Aturan dari KAI Commuter
-
KPK Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi Terkait Kasus DJKA
-
RS Wajib Terima Pasien PBI Darurat! Bakal Ada BPJS yang Kontrol
-
Mabuk Berat, Pria 24 Tahun Ngamuk dan Tusuk Warga di Duren Sawit