Suara.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim menyaksikan pelaksanaan vaksinasi yang ditujukan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) se-kota Balikpapan di Dome Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (6/4/2021)
Pemerintah Kota Balikpapan menggiatkan vaksinasi sebagai bentuk dukungan dan komitmen bersama untuk segera melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di masa pandemi Covid-19.
Menurut Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, pihaknya telah melakukan vaksinasi kepada 2.600 PTK. “Hari ini tambah 1000 orang jadi totalnya 3.600 PTK,” imbuhnya.
Ia berharap, kedatangan Mendikbud bisa mendorong bertambahnya pengiriman dosis vaksin. Dengan demikian, semakin banyak PTK yang divaksinasi dan rencana PTM terbatas bisa dilaksanakan segera.
Adapun 1000 PTK yang divaksinasi dosis pertama hari ini mencakup PTK jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), dan Sekolah Dasar (SD). Sementara, 50 di antaranya adalah PTK Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah binaan Kementerian Agama (Kemenag).
“Kemendikbud mengapresiasi pemerintah kota Balikpapan yang telah memprioritaskan vaksinasi bagi PTK. Langkah pemerintah kota Balikpapan untuk memberikan vaksinasi bagi PTK jenjang PAUD, TK, SLB dan SD sangatlah tepat. Sebab, murid-murid jenjang tersebutlah yang paling sulit melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi,” ujar Nadiem selepas kegiatan.
Nadiem menegaskan, PTM terbatas bisa segera dilakukan, setelah para guru mendapatkan vaksinasi Covid-19.
Menurut Rizal, sejak Desember tahun 2020, Pemkot Balikpapan telah melakukan uji coba PTM di 70 sekolah. Sebenarnya (untuk PTM terbatas) kita sudah siap, tinggal jumlah gurunya yang harus lebih banyak divaksinasi,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan Rizal, Nadiem berharap dengan divaksinasinya PTK kota Balikpapan secara lengkap, satuan pendidikan dapat segera memberikan opsi PTM terbatas sesuai dengan SKB Empat Menteri.
Baca Juga: Kemendikbud Beberkan Cara Sekolah Terapkan Praktik Baik PTM Terbatas
"Tidak perlu menunggu tahun ajaran baru untuk memulai PTM terbatas," sambung Nadiem.
Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 diumumkan Selasa (30/3) lalu, menyatakan bahwa setelah PTK di satuan pendidikan divaksinasi Covid-19 secara lengkap, pemerintah pusat/pemerintah daerah kantor/kantor wilayah Kemenag mewajibkan satuan pendidikan untuk (1) memberikan layanan PTM terbatas; dan (2) memberikan layanan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Namun demikian, satuan pendidikan yang sudah ataupun dalam proses melakukan PTM terbatas walaupun PTK-nya belum divaksinasi tetap diperbolehkan melakukan PTM terbatas selama mengikuti protokol kesehatan dan sesuai izin pemerintah daerah.
Lebih jauh, salah satu tantangan terbesar dari PJJ, jelas Nadiem, adalah murid tidak bisa ke sekolah untuk berinteraksi dengan guru dan teman-temannya. Ia meyakini bahwa manfaat PTM, meski terbatas pada kenyataannya sulit digantikan dengan PJJ.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemda, warga satuan pendidikan, dan seluruh pihak yang terus bahu membahu memastikan prinsip kesehatan, keselamatan, dan tumbuh kembang anak berjalan semaksimal mungkin,” sambungnya.
Salah satu tenaga pendidik yang melakukan vaksinasi di Dome Kota Balikpapan yaitu Azam Izzati perwakilan guru dari PAUD Mutiara Azam menyambut gembira pelaksanaan vaksinasi bagi PTK. Ia berharap semua PTK dapat segera mendapat vaksinasi Covid-19.
Berita Terkait
-
Kemendikbud Beberkan Cara Sekolah Terapkan Praktik Baik PTM Terbatas
-
Kemendikbud Soroti Kesantunan Pelajar Manfaatkan Media Digital
-
Kemendikbud: Sekolah Wajib Tatap Muka Jika Tenaga Pendidik Sudah Vaksinasi
-
Kemendikbud Luncurkan KIP Kuliah Merdeka, Ini Rincian Skema dan Cara Daftar
-
Tingkatkan Akses Pendidikan, Kemendikbud Luncurkan KIP Kuliah Merdeka
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT