Meski Sebut Kemendikbud-Ristek Langkah Mundur, PKS: Reshuffle Hak Presiden!

Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera mengaku tidak mempermasalahkan jika ke depan akan ada kocok ulang kabinet atau reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan silakan saja reshuffle dilakukan. Hanya saja Mardani mengingatkan agar dorongan reshuffle karena peleburan Kemenristek menjadi satu dengan Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi dilakukan dengan integritas.

"Untuk reshuffle, monggo saja itu haknya Presiden. Tapi integritas dan kapasitas menjadi syarat utama," kata Mardani saat dihubungi, Senin (12/4/2021).

Sementara itu terkait peleburan dua kementerian menjadi satu, Mardani menilai langkah penyatuan Ristek ke Kemendikbud sebagai langkah mundur. Ia mengatakan langkah penggabungan itu tidak mendorong perwujudan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

"Kedua, ini seperti poco-poco maju-mundur maju-mundur. Dan ini dapat mempengaruhi kinerja Riset ke depan. Ketiga, untuk bab kementerian investasi, bukan kementerian yang menentukan datangnya investasi tapi korupsi yang rendah, kepastian hukum dan birokrasi yang melayani jadi kuncinya," kata Mardani.

Jokowi-Megawati Bertemu di Saat Isu Reshuffle

Isu kocok ulang kabinet atau reshuffle mencuat kembali seiring usulan Presiden Joko Widodo untuk meleburkan Kemenristek menjadi satu di bawah Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.

Ditambah adanya kabar soal pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Menjawab kabar tersebut, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Jokowi memang bertemu Megawati sekitar 10 hari lalu. Namun Hasto tidak menegaskan bahwa pertemuan itu dikhususkan untuk membahas persoalan penggantian menteri.

Baca Juga: Kemenristek 'Dihilangkan', Fadli Zon: Riset Itu Berat Biar Orang Asing Saja

"Pertemuan secara rutin dan periodik dilakukan kedua pemimpin membahas tentang bangsa dan negara, berbagai persoalan-persoalan yang sifatnya fundamental dan strategis dan akan menentukan perbaikan nasib rakyat dan bangsa dan negara ke depan," kata Hasto dalam keterangannya, Senin (12/4/2021)

Sementara itu terkait ada tidaknya kocok ulang kabinet, Hasto mengatakan bahwa hal itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Jokowi. Ia berujar PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati selalu mengajarkan para kader untuk taat pada aturan main dalam berpolitik.

Karema itu, lanjut Hasto PDI Perjuangan menyikapi isu reshuffle tersebut dengan menyerahkan dan mempercayakan sepenuhnya sesuai kehendak Jokowi.

"PDI Perjuangan oleh Ibu Megawati itu diajarkan berpolitik dengan taat pada aturan main, tata pemerintahan yang baik. Terkait dengan reshuffle itu kan yang memiliki hak prerogatif adalah presiden," kata Hasto.