Suara.com - Darmizal selaku pendukung Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang mengkritik manuver Susilo Bambang Yudhoyono yang mendaftarkan Partai Demokrat ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kemenkumham.
Menurutnya, ada yang menjerumuskan SBY untuk mengambil langkah keliru tersebut. Ia pun menyebut nama Syarief Hasan.
Menanggapi hal itu, Anggota Majelis Tinggi Partai DPP Demokrat, Syarief Hasan, menegaskan, bahwa SBY bukan lah orang yang mudah untuk dipengaruhi orang lain. Ia pun membantah telah menjerumuskan SBY.
"Dan SBY tidak atau bukan orang yang suka dipengaruhi gitu loh. Tidak seorang pun yang bisa mempengaruhi SBY," kata Syarief saat dihubungi Suara.com, Selasa (13/4/2021).
Syarief mengatakan, dalam kasus ini dirinya hanya berbicara soal fakta. Menurutnya, ia hanya mengatakan hal yang sebenarnya terjadi.
"Nah kalau mereka ada yang tidak terima saya tidak mau tanggapi karena ini kan kita lagi puasa enggak bagus ya nggak bagus. Pokoknya yang benar saya katakan benar, yang salah saya katakan salah gitu aja," tuturnya.
Lebih lanjut, dirinya enggan berbicara panjang lebar menanggapi pernyataan Darmizal tersebut. Pasalnya, hari sudah memasuki bulan suci Ramadan dirinya hanya ingin berbicara yang baik-baik saja.
"Saya hanya menyatakan apa yang benar gitu lho," tandasnya.
Dicurigai Jebak SBY
Baca Juga: Dicecar Wartawan soal SBY Daftarkan Demokrat ke HAKI, Moeldoko Cuma Senyum
Darmizal menduga ada yang mengarahkan SBY untuk mendaftarkan Partai Demokrat ke Ditjen HKI Kemenkumham. Padahal kata Darmizal langkah itu merupakan blunder akibat ketakutan berlebihan SBY.
"Atas hal tersebut, saya melihat bahwa ada upaya dari orang dekat SBY, yang memberikan arahan atau masukan tidak tepat, yang tentu dampaknya akan membuat malu Cikeas. Orang dekat SBY seperti Syarief Hasan sebagaimana pengakuannya yang sama-sama kita ketahui dari berbagai media, patut diduga sebagai pihak yang menjerumuskan SBY," ujar Darmizal dalam keterangannya, Senin (12/4/2021)
Darmizal menganggap langkah SBY mendaftarkan Partai Demokrat ke Ditjen HKI Kemenkumham merupakan kejadian yang unik. Bahkan kata dia mungkin sebagai yang pertama di Indonesia dan dunia. Darmizal menilai bahwa tindakan memalukan tersebut tentu akan sangat merugikan SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, Edhi Baskoro Yudhoyono dan keluarga Cikeas untuk jangka waktu yang panjang.
"Ini sangat paradoks dengan pengakuan pak Bambang, pada tahun 2002-2003, SBY masih dikenal sebagai pak Bambang atau pak Sus. Ketika itu, sebagai Menkopolhukam, era Presiden Megawati. SBY, menjelaskan dengan tegas tidak terlibat sama sekali dalam pendirian Partai Demokrat. Belakangan SBY dan keluarganya justru mempertontonkan sikap yang sangat terbalik, yaitu seakan menjadi penguasa tunggal PD sepanjang masa," ujar Darmizal.
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- Apa Varian Tertinggi Isuzu Panther? Begini Spesifikasinya
Pilihan
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
-
Amukan Si Jago Merah Hanguskan 10 Rumah dan 2 Lapak di Bintaro
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
Terkini
-
Merengek Ketakutan Putra Benjamin Netanyahu Kabur ke AS saat Israel Dihujani Rudal Iran
-
Pramono Anung Siapkan 25 Ruang Terbuka Hijau Baru di Jakarta
-
Netanyahu Disalip Babi? Merlin Babi Pintar dengan Jutaan Followers di Instagram
-
Dompet Warga AS Tercekik, Harga BBM Meroket Cepat dalam Setahun, Trump Bisa Apa?
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Nyoman Parta: Serangan Air Keras ke Aktivis HAM Alarm Bahaya bagi Demokrasi
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
-
Resmikan Taman Bendera Pusaka, Pramono Anung Janjikan RTH Jakarta Akan Bening Seperti di Korea
-
Anies Baswedan Tulis Surat Menyentuh untuk Aktivis KontraS Korban Penyiraman Air Keras
-
Jelang Idulfitri, KPK Ingatkan ASN Tolak Gratifikasi dan Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas