Negara-negara anggota WHO telah dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, terdiri dari 98 negara lebih makmur yang mendanai pasokan vaksin bersubsidi atau gratis untuk kelompok kedua, yakni 92 negara yang lebih miskin.
Jerman adalah salah satu penyumbang terbesar program COVAX, yang menyediakan dana hampir € 1 miliar (Rp 17,5 triliun).
"Masalahnya adalah tidak banyak lagi dosis vaksin yang tersedia karena Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) telah mengamankan sebagian besar dosis vaksin," kata Sonja Weinreich, yang bertanggung jawab atas masalah kesehatan di Brot für die Welt (Bread for the World), lembaga bantuan yang dijalankan oleh gereja-gereja Protestan di Jerman.
"Jadi mekanisme ini belum bisa berjalan dengan baik karena solidaritas ini tidak ada." Akankah pengabaian paten vaksin membantu? Koalisi besar organisasi bantuan dan kelompok lain telah menyerukan untuk mengabaikan paten vaksin COVID-19 guna membantu mengatasi masalah ini.
"Ini akan memungkinkan negara-negara miskin atau semua perusahaan di seluruh dunia yang mampu memproduksi vaksin untuk melakukan hal itu. Dapat berjalan seiring dengan transfer teknologi yang relevan," kata Weinreich kepada DW.
Brot für die Welt adalah salah satu organisasi di balik permintaan ini. Salah satu argumennya adalah sebagian vaksin dikembangkan dan diproduksi dengan dana publik: "Tidak dapat diterima sesuatu yang didanai publik dan kemudian keuntungannya diprivatisasi."
Pasokan vaksin AstraZeneca yang ditujukan untuk negara-negara Afrika, misalnya, sebagian besar diproduksi oleh Serum Institute of India, pabrik vaksin terbesar di dunia. Apakah janji COVAX realistis?
Namun, India yang berperan sangat penting untuk pasokan vaksin dunia baru-baru ini membatasi ekspor vaksin. Pemerintah ingin menyimpan persediaan vaksin untuk dipakai sendiri di India, yang saat ini mengalami rekor tertinggi tingkat infeksi.
AS juga hampir tidak mengekspor vaksin sama sekali, sementara UE hingga sekarang hanya mengizinkan pasokan untuk dikirim ke negara-negara termiskin.
Baca Juga: Nikaragua kembali Dihantam Badai Dahsyat, Kecepatan Angin mencapai 250 Kpj
Meski demikian, baik Sonja Weinreich maupun Clemens Schwanhold optimistis tujuan utama program COVAX dapat tercapai.
Tujuannya adalah untuk memvaksinasi setidaknya 20% populasi dari 92 negara penerima manfaat pada akhir tahun 2021, termasuk kelompok berisiko tinggi dan tenaga medis. Penulis: David Ehl (pkp/as)
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- Bukan Sekadar Estetika, Revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang Dinilai Keliru Makna
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Menuju JFSS 2026, Pemerintah dan Kadin Sepakat Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Nasional
-
Aceh Tamiang Dapat 18 Rumah Rehabilitasi, Warga Bisa Tinggal Tenang
-
Usai di Komdigi, Massa Demo Datangi Polda Metro Jaya Minta Usut Kasus Mens Rea
-
Profil Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa: dari Pilot ke Pemimpin Provinsi Baru
-
Catatan Kritis Gerakan Nurani Bangsa: Demokrasi Terancam, Negara Abai Lingkungan
-
Satgas Pemulihan Bencana Sumatra Gelar Rapat Perdana, Siapkan Rencana Aksi
-
Roy Suryo Kirim Pesan Menohok ke Eggi Sudjana, Pejuang atau Sudah Pecundang?
-
Saksi Ungkap Rekam Rapat Chromebook Diam-diam Karena Curiga Diarahkan ke Satu Merek
-
Banjir Jakarta Mulai Surut, BPBD Sebut Sisa Genangan di 3 RT
-
Petinggi PBNU Bantah Terima Aliran Dana Korupsi Haji Usai Diperiksa KPK