Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri Rusia Alexander Gorovoy mengusir migran ilegal yang selama ini tinggal di Rusia. Menyadur Anadolu Agency, jumlahnya cukup banyak, melebihi 1 juta orang.
Ia meminta pimpinan Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS) untuk segara menarik penduduk mereka sebelum 15 Juni 2021.
"Ada banyak warga negara Anda yang saat ini berada di wilayah negara saya secara ilegal," jelasnya sembari mencantumkan tenggat waktu hingga pertengahan Juni.
Mereka juga mengatakan, jika migran ilegal itu belum pergi setelah jangka waktu yang ditentukan, pemerintah Rusia akan melakukan tindakan tegas.
"Dan jika kita tidak mengurangi jumlah ini hingga 15 Juni, seperti yang tersirat dalam Keputusan Presiden, orang-orang ini akan dihukum, " kata Gorovoy pada sesi pleno Sidang Antar Parlemen CIS.
Hukuman yang dimaksud bisa menjadi lebih tegas seperti pengusiran dan penutupan perbatasan.
Ada lebih dari 1 juta imigran ilegal dari negara-negara CIS saat ini tinggal di Rusia, menurut Gorovoy. Moratorium pengusiran imigran ilegal, yang diberlakukan di Rusia karena pandemi, berlaku hingga 15 Juni.
Jika imigran ilegal meninggalkan Rusia sebelum tanggal 15 Juni, mereka bisa pergi dengan bebas dan tidak menerima hukuman.
Baca Juga: YouTube Adik Atta Halilintar Diretas, Netizen: Terimakasih Hacker Rusia
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa
-
Dari Pajero ke Land Cruiser, Bupati Kuansing Disebut 'Main' Jual Beli Jabatan Sejak 2021