Suara.com - Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari disuntik Vaksin Nusantara yang kini dikenal dengan penelitian sel dendritik di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Soebroto, Jumat (23/4/2021). Siti mengaku penyuntikan sel dendritik kepadanya dilakukan langsung oleh Terawan Agus Putranto yang juga mantan Menkes.
"Saya sebagai relawan penelitian vaksin imunoterapi dari dr Terawan, hari ini jam 11 pagi di RSPAD, saya disuntik sel dendritik saya sendiri yang diambil dari darah saya sendiri 8 hari yang lalu sebanyak 40 cc," kata Siti Fadilah dalam keterangannya, Jumat.
Dia menyebut tidak merasakan gejala apapun setelah penyuntikan sel dendritik miliknya sendiri. Selanjutnya ia akan kembali ke RSPAD untuk memeriksa antibodi di dalam darahnya apakah metode ini bekerja meningkatkan antibodi melawan Covid-19 atau tidak.
"Rasanya seperti suntikan biasa, tidak ada yang saya rasakan sama sekali. Sekarang saya nunggu, diambil darah saya lagi untuk menghitung antibodi beberapa hari lagi. Tujuannya untuk dibandingkan dengan jumlah antibodi saya sebelumnya," jelasnya.
Siti Fadilah berharap jika penelitian ini berhasil dan bisa dikembangkan untuk melawan semua mutasi virus Covid-19 yang kian mengkhawatirkan. "Nantinya diharapkan bukan hanya untuk Covid-19 saja, tapi bisa digunakan untuk semua antigen dari mutasi Covid-19 yang saat ini tersebar diberbagai belahan dunia," tutur Siti.
Untuk diketahui, polemik vaksin Nusantara sudah menemui titik terang karena RSPAD, Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan, telah bersepakat. Kesepakatan itu adalah mengenai penelitian ini bukan kelanjutan uji klinis adaptif fase 1 vaksin yang berasal dari sel dendritik autolog.
Sebelum dipakai, sel dendritik itu diinkubasi dengan spike protein severe acute respiratory syndrome coronaVirus-2 pada subjek yang tidak terinfeksi covid-19, dan tidak terdapat antibodi anti-SARS-CoV-2.
"Karena uji klinis fase 1 yang sering disebut berbagai kalangan sebagai program Vaksin Nusantara ini masih harus merespon beberapa temuan BPOM yang bersifat critical and major," tulis Dinas Penerangan TNI AD.
Tim Peneliti Utama vaksin Nusantara Kolonel Corps Kesehatan Militer (CPM) Jonny menyebut ada 180 orang relawan yang terlibat dalam penelitian ini.
Baca Juga: Anggota DPR Divaksin Nusantara, Disuntik Langsung Terawan
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 5 Rekomendasi Sepeda Lipat di Bawah 5 Juta yang Ringan dan Stylish, Mobilitas Semakin Nyaman
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?