Suara.com - Junta militer Myanmar menyambut baik seruan para pemimpin negara di Asia Tenggara untuk diakhirinya kekerasan militer pada KTT ASEAN di Jakarta.
Menyadur Channel News Asia, Minggu (25/4/2021) Jenderal Min Aung Hlaing menghadiri pertemuan tingkat tinggi pada Sabtu (25/4) bersama para pemimpin dari 10 negara anggota ASEAN untuk membahas krisis yang memuncak di Myanmar.
Sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dalam kudeta 1 Februari, Myanmar berada dilanda kericuhan hampir setiap hari.
Aksi protes hampir setiap hari terjadi dan boikot nasional terhadap pekerjaan di semua sektor masyarakat dilakukan untuk menuntut kembalinya ke demokrasi.
Pada pertemuan tersebut menghasilkan konsensus bahwa ASEAN akan melakukan "penghentian segera kekerasan di Myanmar".
ASEAN juga akan mengirimkan utusan khusus untuk "memfasilitasi mediasi" antara semua pihak.
Seorang juru bicara dari pemerintahan bayangan anggota parlemen yang digulingkan - banyak di antaranya berasal dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi - pada hari Sabtu menyambut baik seruan untuk diakhirinya kekerasan di Myanmar.
"Inilah yang diminta oleh Pemerintah Persatuan Nasional," kata menteri kerjasama internasional NUG yang dikenal sebagai Dr Sasa, yang saat ini bersembunyi dengan anggota parlemen lainnya.
"Kami sangat menantikan keterlibatan sekretaris jenderal (ASEAN) ... kami menantikan tindakan tegas oleh ASEAN untuk menindaklanjuti keputusannya dan memulihkan demokrasi dan kebebasan kami untuk rakyat kami dan untuk kawasan." sambungnya.
Baca Juga: Sempat Ditutup Terkait KTT ASEAN, Lalin Jalan Sisingamangaraja Dibuka Lagi
Anggota parlemen NUG saat ini dicari karena pengkhianatan tingkat tinggi oleh junta militer.
Pembunuhan Berhenti?
Pada hari Sabtu, ketika Jenderal Min Aung menghadiri KTT ASEAN di Jakarta, tentara dan polisi menembaki pengunjuk rasa di dekat ibu kota Myanmar, Naypyidaw.
Seorang pengunjuk rasa berusia 50 tahun ditahan oleh polisi dan ditembak mati oleh seorang tentara, kata seorang saksi mata kepada AFP.
Jumlah tahanan naik menjadi 3.389 pada hari Sabtu, menurut AAPP.
Sementara para pemimpin ASEAN mengatakan mereka "mendengar seruan untuk pembebasan semua tahanan politik", komitmen untuk membebaskan mereka tidak termasuk dalam konsensus itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya
-
PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut
-
'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup
-
Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli
-
PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya
-
Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print
-
Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka
-
PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik
-
PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!