Suara.com - Pemprov DKI Jakarta belum mau menerapkan aturan ganjil-genap kendaraan bermotor. Padahal ada peningkatan tingkat kemacetan di ibu kota di tengah masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut pihaknya mencatat ada kenaikan hingga 2 persen kemacetan. Jalanan disebutnya sedikit lebih padat ketika bulan ramadan.
"Lonjakan traffic dibandingkan masa Maret-April ini lonjakan kecil satu hingga dua persen," ujar Syafrin saat dikonfirmasi, Rabu (28/4/2021).
Menurut Syafrin, kenaikan tingkat kemacetan ini terjadi karena operasional perkantoran. Banyak karyawan yang pulang atau berangkat bersamaan dan menumpuk di jalan.
"Biasanya pagi hari orang berangkat jam 5 jam 6, sekarang semua berangkat jam 7, sehingga terjadi kepadatan serentak. Sore hari juga terjadi kepadatan karena begitu bubar jam 3, seluruhnya segera pulang dan kemudian buka puasa di rumah," jelasnya.
Angka ini, kata Syafrin, tidak terbilang tinggi. Bahkan hampir tidak ada bedanya dengan tingkat kemacetan ketika periode Maret.
"Dari sisi jumlah volume lalu lintas, peningkatannya seperti itu tadi tidak mencapai angka fantastis," tuturnya.
Karena tidak ada lonjakan signifkan, maka pihaknya belum akan menerapkan aturan ganjil-genap kendaraan.
Untuk itu, Syafrin menyebut, Pemprov DKI dan jajaran kepolisian belum berencana memberlakukan pembatasan kendaraan dengan mekanisme ganjil genap. Masyarakat pun diharap bisa memiliki pilihan yang lebih banyak untuk berkendara di masa pandemi.
Baca Juga: Bantu Urai Kemacetan, Aksi Penjual Minuman Ini Jadi Sorotan Warganet
"Oleh sebab itu ganjil genap belum dioperasikan. Tapi, kami terus lakukan pemantauan," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
2 Eks PM Israel Bersatu Mau Gulingkan Benjamin Netanyahu
-
Dugaan Motif Anti-Kristen Terungkap dalam Manifesto Penembakan di Gala Dinner Donald Trump
-
Gempa Hokkaido Magnitudo 6,2 Picu Risiko Tanah Longsor
-
3 Demo Bakal Kepung Jakarta Pusat Hari Ini, Polisi Imbau Warga Hindari Sejumlah Titik
-
Lokasi Penembakan di Acara Trump Sama dengan TKP Percobaan Pembunuhan Reagan
-
Cekcok Rebutan Lapak Mangkal, Sopir Angkot di Tanah Abang Bakar Teman Sendiri Hidup-hidup
-
Agar MBG Tak Berhenti Usai Ganti Presiden, APPMBGI Dorong Payung Hukun Setingkat UU
-
Maling Motor di Tanjung Duren Diamuk Warga saat Kepergok Beraksi, Tangan Diikat Kepala Diinjak!
-
Belajar dari Kasus Daycare Little Aresha, KPAI: Ortu Wajib Cek Izin dan Latar Belakang Pengasuh!
-
BNI Pastikan Koperasi Swadharma Berdiri Sendiri di Luar Struktur Bank