Sri Mulyani Akui Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Merata

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui program pemulihan ekonomi sudah berimbas positif pada kuartal pertama 2021.

Namun, Sri Mulyani menuturkan, program pemulihan ekonomi itu belum diimplementasikan secara merata, atau belum menyentuh seluruh sektor.

Hal tersebut dikatakan Sri Mulyani dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 secara virtual, Selasa (4/5/2021).

"Kita lihat ekonomi domestik kita, pemulihan ekonomi masih belum merata antarsektor-sektor yang mungkin lebih mudah pulih dan yang lebih sulit pulih, juga antardaerah," kata Sri Mulyani.

Sektor industri keuangan, lanjut Sri Mulyani, mesti harus tetap dijaga dari ancaman serangan pandemi covid-19. Sebab, sektor ini masih dalam posisi mendukung pemulihan ekonomi nasional.

"Namun mereka (sektor keuangan) juga melihat adanya kinerja dari sektor usaha yang perlu untuk diwaspadai," ucap Sri Mulyani.

Asal tahu saja, realisasi Program PEN 2021 (s.d. 30 April 2021) mencapai Rp 155,63 triliun atau mencapai 22,3 persen dari pagu sebesar Rp 699,43 triliun. Sedangkan rincian realisasi program PEN per kelompok program adalah sebagai berikut:

1. Program Kesehatan sebesar Rp 21,15 triliun (12,1 persen dari pagu Rp 175,52 triliun)
2. Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebesar Rp 49,07 triliun (32,7 persen dari pagu Rp 150,88 triliun)
3. Program Prioritas sebesar Rp 18,98 triliun (15,3 persen dari Pagu Rp 125,17 triliun)
4. Program Dukungan UMKM & Korporasi Rp 40,23 triliun (20,8 persen dari Pagu Rp 191,13 triliun)
5. Program Insentif Usaha Rp 26,20 triliun (46,2 persen dari pagu Rp 56,72 triliun).

Realisasi Program Perlinsos yang sudah mencapai Rp 49,07 triliun atau 32,7 persen dari pagu tersebut antara lain meliputi realisasi Program PKH sebesar Rp 13,72 triliun (47,8 persen), Kartu Sembako sebesar Rp 11,91 triliun (26,4 persen), BST sebesar Rp 11,11 triliun (92,6 persen) dan BLT Desa sebesar Rp 1,78 triliun (12,4 persen).

"Dari pusat kita akan menggunakan seluruh kebijakan secara berimbang dari sisi APBN terukur dan terarah, azas kehati-hatian, 2 tahun berturut-turut kita menggunakan APBN secara ekstraordinary namun juga dari sisi APBD keuangan daerah harus juga turut berpartisipasi mendorong pertunbuna ekonomi dan sinkron dengan arah yang dilakukan pemerintah pusat," kata dia.

Baca Juga: Jokowi: APBD Rp182 Triliun Seharusnya Segera Dibelanjakan