Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ide dan komitmen untuk menciptakan kemakmuran yang lebih merata bagi seluruh negara dan penduduk dunia setelah pandemi Covid-19 usai perlu digagas dan didiskusikan oleh berbagai pihak baik itu oleh pemerintah, sektor swasta dan para pemangku kepentingan lainnya.
“Tentu saja untuk memiliki kesejahteraan bersama yang lebih merata, maka negara kita perlu memiliki lebih banyak lagi yang kita sebut sebagai pelayanan dasar dan infrastruktur dasar,” kata Sri Mulyani, Senin (3/5/2021).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini melanjutkan bahwa pelayanan dan infrasturktur dasar yang harus dipunyai suatu negara tersebut diantaranya adalah pembangunan jalan yang menghubungkan suatu daerah ke daerah lain, akses terhadap listrik, penyediaan air bersih, serta koneksi internet.
Dirinya menyebut bahwa itu semua adalah sebuah prasyarat yang diperlukan agar kemakmuran dapat dibagikan lebih merata di seluruh wilayah, lintas kelompok pendapatan baik dalam satu negara atau secara global.
“Dan yang kedua, modal manusia adalah aset terpenting yang dimiliki negara mana pun, dan itulah mengapa berinvestasi dalam sumber daya manusia akan menjadi sangat penting," katanya.
Aspek ketiga yang diperlukan agar kemakmuran suatu negara bisa lebih merata adalah bidang kesehatan. Sri Mulyani menyebut bahwa pengembangan teknologi telemedicine menjadi hal yang sangat penting.
Sebab, seperti di Indonesia sebuah negara yang memiliki banyak pulau dan beberapa diantaranya masih sangat terpencil, masyarakat dulu tidak memiliki akses ke dokter spesialis.
Tapi sekarang, melalui dokter umum yang ada disana, mereka dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis yang memberi saran membantu para dokter umum untuk melakukan tindakan medis.
“Hal terakhir yang perlu menjadi perhatian kita adalah tata kelola baik itu tata kelola pemerintah atau dalam hal ini tata kelola sektor publik, tata kelola perusahaan, dan tata kelola global,” kata Menkeu.
Baca Juga: Tanah Abang Ramai Jelang Lebaran, Rocky Gerung: Tangkap Sri Mulyani
Dia menambahkan bahwa tata kelola sektor publik yang baik harus mampu menghadirkan interaksi yang seimbang antara para pemangku kepentingan dan bisa mencegah adanya kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- Mathew Baker Masih Dianggap Milik Australia meski Dipanggil Timnas Indonesia Senior
- Sinyal Penggulingan '98 Jilid 2' Menguat, Cuma PDIP dan Habib Rizieq yang Bisa Selamatkan Prabowo?
- 5 Bedak Padat Mengandung SPF, Praktis untuk Touch Up Sekaligus Lindungi Kulit dari Matahari
Pilihan
-
Lucky Hakim Dinobatkan Sebagai Bupati Terbaik, Wakilnya Malah Jadi Tersangka
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
Terkini
-
Rekap Harga Emas Sepekan Turun Signifikan, Bagaimana Trennya?
-
Badai PHK Mengancam Akibat Dolar Melejit, KSPSI Desak Pemerintah Bertindak
-
BTN Perkuat Kualitas Kredit, Transformasi Loan Factory Dorong Pertumbuhan yang Lebih Sehat
-
KRL Green Line Bakal Dirombak Besar-besaran, Penumpang Rangkasbitung Siap-siap
-
Berlaku 6 Juni, ASDP Beri Diskon Tiket Kapal Feri 21,95% Selama Libur Sekolah
-
Masyarakat Dinilai akan Bingung Bedakan Produk Vape Legal Akibat Kemasan Polos
-
Tak Hanya Ada Rokok, Vape Ilegal Juga Terancam Marak Beredar
-
Tak Hanya Batu Bara dan Sawit, DSI Berpotensi Atur Ekspor Komoditas Lain
-
Gaji Tunjangan Menkeu dan Gubernur BI, Perbandingan Mana yang Lebih Besar?
-
Purbaya Klaim Coretax Bikin Penerimaan Pajak Naik 22,1% Jadi Rp 834,6 T per Mei 2026