Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ide dan komitmen untuk menciptakan kemakmuran yang lebih merata bagi seluruh negara dan penduduk dunia setelah pandemi Covid-19 usai perlu digagas dan didiskusikan oleh berbagai pihak baik itu oleh pemerintah, sektor swasta dan para pemangku kepentingan lainnya.
“Tentu saja untuk memiliki kesejahteraan bersama yang lebih merata, maka negara kita perlu memiliki lebih banyak lagi yang kita sebut sebagai pelayanan dasar dan infrastruktur dasar,” kata Sri Mulyani, Senin (3/5/2021).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini melanjutkan bahwa pelayanan dan infrasturktur dasar yang harus dipunyai suatu negara tersebut diantaranya adalah pembangunan jalan yang menghubungkan suatu daerah ke daerah lain, akses terhadap listrik, penyediaan air bersih, serta koneksi internet.
Dirinya menyebut bahwa itu semua adalah sebuah prasyarat yang diperlukan agar kemakmuran dapat dibagikan lebih merata di seluruh wilayah, lintas kelompok pendapatan baik dalam satu negara atau secara global.
“Dan yang kedua, modal manusia adalah aset terpenting yang dimiliki negara mana pun, dan itulah mengapa berinvestasi dalam sumber daya manusia akan menjadi sangat penting," katanya.
Aspek ketiga yang diperlukan agar kemakmuran suatu negara bisa lebih merata adalah bidang kesehatan. Sri Mulyani menyebut bahwa pengembangan teknologi telemedicine menjadi hal yang sangat penting.
Sebab, seperti di Indonesia sebuah negara yang memiliki banyak pulau dan beberapa diantaranya masih sangat terpencil, masyarakat dulu tidak memiliki akses ke dokter spesialis.
Tapi sekarang, melalui dokter umum yang ada disana, mereka dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis yang memberi saran membantu para dokter umum untuk melakukan tindakan medis.
“Hal terakhir yang perlu menjadi perhatian kita adalah tata kelola baik itu tata kelola pemerintah atau dalam hal ini tata kelola sektor publik, tata kelola perusahaan, dan tata kelola global,” kata Menkeu.
Baca Juga: Tanah Abang Ramai Jelang Lebaran, Rocky Gerung: Tangkap Sri Mulyani
Dia menambahkan bahwa tata kelola sektor publik yang baik harus mampu menghadirkan interaksi yang seimbang antara para pemangku kepentingan dan bisa mencegah adanya kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Bedak Sekaligus Foundation Namanya Apa? Ini 4 Rekomendasi yang Ringan di Wajah
- 5 Tinted Sunscreen yang Bagus untuk Flek Hitam dan Melasma
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Target Tembus Rp563 Miliar, CBDK Optimis Properti PIK 2 Makin Dilirik Investor
-
Awas, Risiko Kebocoran Solar Subsidi Imbas Harga BBM Nonsubsidi Naik Gila-gilaan
-
BBRI atau BMRI? Pakar Senior Ini Ungkap Saham Pilihannya untuk Jangka Panjang
-
Cara Andi Hakim Tilap Dana Nasabah Rp28 Miliar, Modus 'BNI Deposito Investment'
-
Viral Gerakan Tutup Rekening, BNI Janji Kembalikan Dana Gereja di Aek Nabara
-
Skandal Dana Umat di Aek Nabara, BNI Janji Dana Gereja Dikembalikan Sepenuhnya
-
Iran Kembali Tutup Selat Hormuz Sampai Waktu yang Tak Ditentukan, Gegara Ulah Trump
-
Pemerintah Segera Tutup Praktik Open Dumping di Seluruh TPA
-
Pemerintah Mulai Kaji Kereta Papua, Rute Sentani-Kota Jayapura Jadi Proyek Awal
-
Harga BBM Naik, Ini Warga RI yang 'Halal' Beli Bensin Subsidi