Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ide dan komitmen untuk menciptakan kemakmuran yang lebih merata bagi seluruh negara dan penduduk dunia setelah pandemi Covid-19 usai perlu digagas dan didiskusikan oleh berbagai pihak baik itu oleh pemerintah, sektor swasta dan para pemangku kepentingan lainnya.
“Tentu saja untuk memiliki kesejahteraan bersama yang lebih merata, maka negara kita perlu memiliki lebih banyak lagi yang kita sebut sebagai pelayanan dasar dan infrastruktur dasar,” kata Sri Mulyani, Senin (3/5/2021).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini melanjutkan bahwa pelayanan dan infrasturktur dasar yang harus dipunyai suatu negara tersebut diantaranya adalah pembangunan jalan yang menghubungkan suatu daerah ke daerah lain, akses terhadap listrik, penyediaan air bersih, serta koneksi internet.
Dirinya menyebut bahwa itu semua adalah sebuah prasyarat yang diperlukan agar kemakmuran dapat dibagikan lebih merata di seluruh wilayah, lintas kelompok pendapatan baik dalam satu negara atau secara global.
“Dan yang kedua, modal manusia adalah aset terpenting yang dimiliki negara mana pun, dan itulah mengapa berinvestasi dalam sumber daya manusia akan menjadi sangat penting," katanya.
Aspek ketiga yang diperlukan agar kemakmuran suatu negara bisa lebih merata adalah bidang kesehatan. Sri Mulyani menyebut bahwa pengembangan teknologi telemedicine menjadi hal yang sangat penting.
Sebab, seperti di Indonesia sebuah negara yang memiliki banyak pulau dan beberapa diantaranya masih sangat terpencil, masyarakat dulu tidak memiliki akses ke dokter spesialis.
Tapi sekarang, melalui dokter umum yang ada disana, mereka dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis yang memberi saran membantu para dokter umum untuk melakukan tindakan medis.
“Hal terakhir yang perlu menjadi perhatian kita adalah tata kelola baik itu tata kelola pemerintah atau dalam hal ini tata kelola sektor publik, tata kelola perusahaan, dan tata kelola global,” kata Menkeu.
Baca Juga: Tanah Abang Ramai Jelang Lebaran, Rocky Gerung: Tangkap Sri Mulyani
Dia menambahkan bahwa tata kelola sektor publik yang baik harus mampu menghadirkan interaksi yang seimbang antara para pemangku kepentingan dan bisa mencegah adanya kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Seri MacBook yang Harganya Terjun Bebas di Awal 2026, Mulai Rp8 Jutaan
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp20 Ribu Terdekat di Jakarta
- Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
Pilihan
-
Bukan Cuma Bupati! KPK Masih Kejar Sosok Penting Lain Terkait OTT Pekalongan
-
Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
-
Iran Bombardir Kantor Benjamin Netanyahu Pakai Rudal Hipersonik, Kondisinya Belum Diketahui
-
Istri Ayatollah Ali Khamenei Juga Gugur Sehari Setelah Sang Suami, Dibom Israel-AS
-
Istri Ali Khamenei Meninggal Dunia Akibat Luka Serangan AS-Israel ke Iran
Terkini
-
Kilau Berkah Ramadan: Tring! by Pegadaian Hadirkan Festival Seru di 10 Kota Besar Indonesia
-
Perang Iran-AS Terus Bergulir, IHSG Makin Merosot ke Level 7.939
-
Airlangga Belum Bisa Pastikan Dampak Iran Vs AS-Israel ke Stok BBM
-
Rupiah Ditutup Melemah Tipis ke Level Rp16.872
-
Cara Hitung THR PPPK dan PPPK Paruh Waktu, Ini regulasinya
-
Bak Gugur 1 Tumbuh 1.000, OJK Terus Blokir 30.000 Rekening Judol
-
Daftar Ruas Tol Gratis saat Mudik Lebaran 2026
-
Inflasi Februari 4,76% YoY, Kemenkeu Jamin Harga Pangan Aman di Ramadan-Lebaran
-
Hadapi Lonjakan Ramadan, PLN Perketat Inspeksi Pembangkit di Sumut
-
Danantara-INA Guyur Dana Rp 3,36 T ke Proyek Pabrik Kimia Milik Prajogo Pangestu