Suara.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera merespons kabar akan didepaknya Novel Baswedan dan puluhan pegawai lainnya dari KPK karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).
Lewat akun Twitter @MardaniAliSera, dia menilai sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada Novel dan para pegawai KPK lainnya, bertujuan untuk menyeragamkan KPK bukan dalam kapasitas dan integritasnya.
“Pisau pelemahan KPK melalui revisi UU KPK kian nyata. Pertanyaan aneh & lucu dalam tes ASN menjadi tanda-tanda usaha 'menyeragamkan' KPK bukan dalam bab kapasitas dan integritas tapi identitas. Padahal KPK mesti jadi island of integrity, Pulau Integritas bukan Pulau Pekerja Teknis semata,” tulis Mardani yang dikutip Suara.com, Senin (4/5/2021).
Mardani meuturkan, jika kabar pemecatan Novel bersama pegawai KPK lainnya benar karena tidak lolos wawasan kebangsaan, jelas sudah ada upaya untuk menghabisi mereka yang berjuang dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Jika hal ini benar, jelas ada potensi SDM KPK yang sudah teruji dan mempertaruhkan nyawanya untuk memberantas korupsi mulai dihabisi. Padahal mereka-mereka ini sedang berjuang keras untuk menuntaskan berbagai kasus seperti korupsi Bansos Covid-19, suap tanjung balai, hingga penyuapan penyidik KPK,” tulisnya.
Sepeti pemberitaan sebelumnya, Novel Baswedan dan puluhan pegawai KPK dikabarkan bakal dipecat karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan sebagai syarat peralihan status menjadi pegawai negeri sipil.
Salah satu pegawai KPK yang tak mau namanya dipublikasikan, mengakui kebenaran kabar tersebut.
Pegawai itu, kepada Suara.com, Selasa (4/5/2021), mengungkapkan tes wawasan kebangsaan tersebut mayoritas terkait radikalisme, bukan soal komitmen memberantas korupsi.
Dalam daftar pertanyaan yang beredar, tes wawasan kebangsaan itu didominasi soal pertanyaan sikap pegawai KPK tentang FPI, Gerakan Aceh Merdeka, Organisasi Papua Merdeka, LGBT, HTI, hingga Habib Rizieq Shihab
Baca Juga: Tes Wawasan Kebangsaan, Pegawai KPK Akui Dicecar soal LGBT, FPI hingga OPM
Pegawai KPK kepada Suara.com membenarkan isi daftar pertanyaan yang tersebar di kalangan jurnalis tersebut.
"Itu yang kesebar, benar itu," kata pegawai itu.
Ia sendiri mengakui, memberikan jawaban normatif terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut.
"Ya saya jawab normatif, slow saja. Ya tentang LGBT, GAM, OPM, FPI," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Mahfud MD Soroti Kemunduran Demokrasi, Sebut Politik Uang Gerus Penegakan Hukum
-
Panas Lagi! AS Luncurkan Serangan Balasan ke Iran Usai Insiden di Selat Hormuz
-
Jokowi Mulai Safari Politik, PAN Merasa Tak Terancam: Kami Tunggu PSI Lolos ke Senayan
-
Batas Penghasilan MBR Rp8 Juta Tak Cukup, Pemerintah Harus Tekan Biaya Hidup
-
Ucapan 'Adikku Sayang' Berujung Penganiayaan Caddy Golf, Pelaku Dibekuk di Lampung
-
Open House Sekolah Rakyat Surabaya, Orang Tua Terharu Lihat Perkembangan Siswa
-
1 Tahun Sekolah Rakyat, Wamensos: Alhamdulillah Cukup Berhasil
-
Bukan Sekadar Kunjungan Biasa, Jokowi Ungkap Alasan Hadiri Rakorda PSI di Lampung
-
Penandaan APBD 2027: Langkah Strategis Kemendagri Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
-
Mendagri: Parade Tenun Belu Jaga Warisan Budaya dan Gerakkan Ekonomi Daerah