Suara.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera merespons kabar akan didepaknya Novel Baswedan dan puluhan pegawai lainnya dari KPK karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).
Lewat akun Twitter @MardaniAliSera, dia menilai sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada Novel dan para pegawai KPK lainnya, bertujuan untuk menyeragamkan KPK bukan dalam kapasitas dan integritasnya.
“Pisau pelemahan KPK melalui revisi UU KPK kian nyata. Pertanyaan aneh & lucu dalam tes ASN menjadi tanda-tanda usaha 'menyeragamkan' KPK bukan dalam bab kapasitas dan integritas tapi identitas. Padahal KPK mesti jadi island of integrity, Pulau Integritas bukan Pulau Pekerja Teknis semata,” tulis Mardani yang dikutip Suara.com, Senin (4/5/2021).
Mardani meuturkan, jika kabar pemecatan Novel bersama pegawai KPK lainnya benar karena tidak lolos wawasan kebangsaan, jelas sudah ada upaya untuk menghabisi mereka yang berjuang dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Jika hal ini benar, jelas ada potensi SDM KPK yang sudah teruji dan mempertaruhkan nyawanya untuk memberantas korupsi mulai dihabisi. Padahal mereka-mereka ini sedang berjuang keras untuk menuntaskan berbagai kasus seperti korupsi Bansos Covid-19, suap tanjung balai, hingga penyuapan penyidik KPK,” tulisnya.
Sepeti pemberitaan sebelumnya, Novel Baswedan dan puluhan pegawai KPK dikabarkan bakal dipecat karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan sebagai syarat peralihan status menjadi pegawai negeri sipil.
Salah satu pegawai KPK yang tak mau namanya dipublikasikan, mengakui kebenaran kabar tersebut.
Pegawai itu, kepada Suara.com, Selasa (4/5/2021), mengungkapkan tes wawasan kebangsaan tersebut mayoritas terkait radikalisme, bukan soal komitmen memberantas korupsi.
Dalam daftar pertanyaan yang beredar, tes wawasan kebangsaan itu didominasi soal pertanyaan sikap pegawai KPK tentang FPI, Gerakan Aceh Merdeka, Organisasi Papua Merdeka, LGBT, HTI, hingga Habib Rizieq Shihab
Baca Juga: Tes Wawasan Kebangsaan, Pegawai KPK Akui Dicecar soal LGBT, FPI hingga OPM
Pegawai KPK kepada Suara.com membenarkan isi daftar pertanyaan yang tersebar di kalangan jurnalis tersebut.
"Itu yang kesebar, benar itu," kata pegawai itu.
Ia sendiri mengakui, memberikan jawaban normatif terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut.
"Ya saya jawab normatif, slow saja. Ya tentang LGBT, GAM, OPM, FPI," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- 5 Sepeda Lipat yang Ringan Digowes dan Ngebut di Tanjakan
Pilihan
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Terkini
-
Terbukti Lakukan Kekerasan, Mahasiswa UNISA Yogyakarta Diskors 2 Semester dan Terancam DO
-
Ringankan Beban Orang Tua, Program Pendidikan Gratis Gubernur Meki Nawipa Disambut Positif
-
Prabowo di Mujahadah Kubro NU: Pemimpin Tak Boleh Dengki dan Cari-cari Kesalahan Orang Lain
-
Kampung Haji Segera Hadir, Prabowo Tekadkan Niat Tingkatkan Pelayanan dan Turunkan Biaya
-
Prabowo Diminta Tarik Lagi 57 Eks Pegawai KPK, Yudi Purnomo: Jika Perintah Presiden, Saya Kembali
-
KPK Hattrick Gelar OTT, Yudi Purnomo: Bukti Gaji Besar Tak Cukup Bendung Kerakusan Koruptor
-
Silsilah Jeffrey Epstein, Keluarganya dari Yahudi Terpandang
-
Sempat Dikira Kain Popok, Begini Cerita Fatmawati Saat Pertama Kali Terima Bahan Bendera Pusaka
-
Mensos Gus Ipul: Digitalisasi Bansos Signifikan Tekan Kesalahan Data
-
Kemensos Rehabilitasi 7 PMI Korban TPPO di Turki