Suara.com - Petugas gabungan TNI/Polri, Satpol PP, dan aparatur kecamatan memperketat pemeriksaan kendaraan di perbatasan Garut-Cianjur, Jawa Barat, selama 24 jam yang terbagi tiga sif.
"Hal itu sebagai upaya mencegah masyarakat yang tetap memaksakan diri untuk mudik melalui jalur selatan Cianjur," kata Kapolsek Cidaun AKP Sumardi di Cianjur, Sabtu (8/5/2021).
Memasuki H-4 Lebaran 2021, kata Sumardi, volume kendaraan yang melintasi jalur selatan Cianjur belum mengalami peningkatan.
Kendati demikian, penyekatan tetap dilakukan selama 24 jam secara bergantian guna memastikan tidak ada pemudik yang melintas dengan tujuan selatan Garut, Tasikmalaya, hingga Pangandaran.
Personel gabungan dari Forkopimcam Cidaun, petugas medis dari puskesmas dibantu linmas Desa Karangwangi, lanjut dia, memperketat pemeriksaan di perbatasan, tepatnya di rest area Cilaki.
"Semua kendaraan bernopol luar Cianjur menuju ke Cidaun diperiksa. Kalau ada yang memaksa melintas, akan dipulangkan ke daerah asal," katanya.
Ia menegaskan bahwa penyekatan itu sebagai upaya menekan penyebaran virus corona agar tidak meningkat kembali kasus COVID-19 di masing-masing daerah, termasuk di Cianjur yang saat ini 90 persen masuk dalam zona hijau.
Pada tahun-tahun sebelumnya, kata Sumardi, jalur selatan Cianjur dilalui banyak kendaraan pemudik dengan tujuan selatan Garut, Tasikmalaya, hingga Pangandaran.
Namun, pada tahun ini ada larangan mudik sehingga perantau yang biasa melintas dari Bandung menurun tajam, atau tidak seramai tahun sebelum pandemi.
Baca Juga: Jogja Belum Terapkan Penyekatan Antarkabupaten, Ini Alasan Dishub
"Kami imbau lebih baik menahan diri untuk tidak mudik tahun ini karena virus corona masih ada. Semoga dengan menahan diri tahun ini, COVID-19 dapat hilang dari muka bumi sehingga tidak ada lagi pembatasan sosial dan silaturahmi tetap berlangsung," katanya.
Menurut Camat Cidaun Herlan Iskandar tidak hanya melakukan penyekatan, tetapi petugas gabungan juga melakukan operasi yustisi guna meningkatkan kesadaran warga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
Memasuki H-4 ini, kata dia, belum ada peningkatan volume kendaraan atau kendaraan pemudik yang memaksakan melintas. Namun, penyekatan tetap akan dilakukan sesuai dengan instruksi pemerintah pusat hingga 17 Mei.
"Namun, selama penyekatan, petugas memberikan banyak teguran terhadap warga yang tidak mengunakan masker," katanya. [Antara]
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat